Saat ini salah satu keturunan Raja Pangumban Bosi Simanjuntak (Sdr.Bosar Simanjuntak) sejak tanggal 10 Februari 2011, ditahan di Kejaksaan Negeri Tarutung atas pengaduan PT.TPL. Adapun kronologis kejadiannya adalah pada tanggal 21 Oktober 2010 ada pertemuan antara keturunan Raja Pangumban Bosi Simanjuntak dengan pihak PT.Toba Pulp Lestari di Hotel Pardede Medan untuk membahas penyelesaian konflik lahan tanah ulayat RPBS (Raja Pangumban Bosi Simanjuntak).

Pada kesempatan tersebut pihak keturunan RPBS menyampaikan surat perihal : Penghentian Kegiatan HTI PT.TPL di tanah milik keturunan Raja Pangumban Bosi Simanjuntak. Untuk memastikan bahwa pihak PT.TPL tidak memasuki tanah milik adat RPBS, maka dilakukanlah pemagaran jalan menuju tanah milik adat tsb dengan kayu. Bahan atau kayu yang digunakan diambil dari atas tanah milik adat tersebut.

Selang beberapa hari yaitu tanggal 31 Oktober 2010 pihak PT.TPL dengan arogan membongkar dan menghancurkan pagar tersebut dan PT.TPL kembali melakukan aktivitas di areal tanah ulayat Raja Pangumban Bosi dan mengabaikan surat dari keturunan RPBS.

Berdasarkan kejadian tersebut pihak keturunan RPBS membuat laporan tindakan pengerusakan ke Polsek Sipahutar, tetapi laporan tersebut tidak mau diterima. Selanjutnya pihak keturunan RPBS membuat laporan secara tertulis kepada Polres Taput dan surat tersebut diterima oleh Bripka JS Sitorus.

Setelah beberapa waktu dari pengaduan tersebut bukannya pihak PT.TPL yang dipanggil dan di proses tetapi justru pihak Polsek Sipahutar memanggil Sdr.Bosar Simanjuntak (salah satu keturunan Raja Pangumban Bosi Simanjuntak yg memagar jalan) sebagai tersangka dengan tuduhan pengerusakan tanaman milik PT.TPL yang dipergunakan untuk memagar jalan.

Dalam pemeriksaan tersebut Sdr.Bosar Simanjuntak sudah menjelaskan bahwa pohon yang ditebang adalah yang berada di atas tanah milik adat Raja Pangumban Bosi Simanjuntak walaupun tanaman tersebut ditanam pihak PT.TPL. Pihak keturunan RPBS merasa tidak pernah menyerahkan tanah tersebut kepada PT.TPL. Tetapi Polsek Sipahutar tidak perduli dan mengatakan bahwa PT.TPL bisa menunjukkan copy SK HTI yang diberikan Departemen Kehutanan sehingga dia yang berhak untuk menguasai tanah tersebut dan masyarakat hanya mengaku-ngaku saja.

Untuk itupun kami sudah jelaskan kepada Polsek bahwa PT.TPL belum mempunyai kekuatan hukum tetap atas lahan tersebut walau memiliki izin HTI dari Dephut sebab PT.TPL belum melakukan penataan batas. Tetapi percuma menjelaskan hal tersebut kepada Polisi sebab tidak memahami peraturan dan perundangan selain KHUP.

Pada saat penyidikan Sdr.Bosar Simanjuntak tidak ditahan karena ada jaminan dari pihak Keturunan Simanjuntak dan hampir 3 bulan proses tidak lagi dilanjutkan. Pada awal tahun 2011 tepatnya bulan Januari 2011, Sdr.Bosar Simanjuntak kembali aktif melakukan aksi di lapangan dengan melarang PT.TPL melakukan aktivitas di tanah adat Raja Pangumban Bosi Simanjuntak dan salah satu hasil pemantauannya menemukan pihak PT.TPL membuldozer dan menghancurkan sisa-sisa tembok bangunan bekas rumah dan perkampungan di tanah adat tersebut.

Kembali Sdr.Bosar Simanjuntak memprotes dan melarang pembongkaran dan juga melaporkan pengerusakan tersebut kepada Polsek Sipahutar, tetapi tidak ditanggapi. Bahkan beberapa hari kemudian Polsek Sipahutar menaikkan kasus Sdr.Bosar Simanjuntak kepada Jaksa Penuntut dan akhirnya Sdr.Bosar Simanjuntak ditahan di Kejaksaan Negeri Tarutung.

Ternyata Pelayanan Polisi sangat diskriminatif pengaduan masyarakat kecil tidak ditanggapi tetapi pengaduan perusahaan yang memiliki kekuatan financial sangat cepat direspon. Ini merupakan senjata dari PT.TPL untuk meredam aksi protes masyarakat yaitu menggunakan aparat POLISI untuk mensiasatinya. Untuk itu saya memohon bantuan advokasi.

Berdasarkan telepon terakhir dari Sdr.Bosar Simanjuntak dari tahanan kejaksaan Tarutung bahwa ybs sekarang dituduh melakukan tindakan kekerasan artinya sudah mulai melenceng dari tuduhan awal yaitu melakukan pengerusakan/penebangan pohon ekaliptus.

Jika sudah begini, apakah Simanjuntak akan diam? Atau segera menabuh genderang perang menghadapi pengusaha (TPL) dan penguasa (Polisi dan Kejaksaan)…