Gerakan soliditas semu kelompok marga Batak di Propinsi Sumatera Utara terlihat muncul belakangan ini. Untuk tidak mengaitkannya dengan perpolitikan tentunya sulit. Pragmatisme sepertinya sangat kuat mempengaruhi dan membentuk respon kelompok marga terhadap perkembangan sosial politik di Sumatera Utara.

Secara kasat mata, kelompok marga bangkit memperkuat organisasi. Ada yang membuat pernyataan sikap mendukung calon tertentu, ada yang melakukan pesta-pesta adat dengan mengundang orang yang dijagokan, ada yang safari ke kelompok marganya di Kabupaten/Kota berdalih konsolidasi dan berbagai macam aksi yang sebelumnya tidak pernah dilakukan.

Pertanyaan yang menggelitik, apakah fenomena ini baik bagi pertumbuhan dan perkembangan budaya politik di masa mendatang. Pragmatisme, biasanya hanya menghasilkan gap-gap baru di antara orang-orang di suatu kelompok, terlebih di kelompok marga yang tidak memilik pengalaman empirik di bidang perpolitikan praktis.

Beberapa kelompok marga yang komunitasnya berjumlah besar di berbagai kota dan kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, terlihat merasa percaya diri untuk mengatakan “kami bisa menentukan kemenangan anda”. Tanpa pernah menyadari bahwa ikatan emosional marga sering kalah kuat dengan kekuatan politik uang yang marak dipraktekkan para jawara kandidat pemimpin politik di daerahnya.

Belajar dari pilkada-pilkada dan pemilu yang sudah berlangsung di beberapa daerah di Sumatera Utara, komitmen formal yang dilansir pengurus kelompok marga ternyata tidak efektif dan kurang ampuh dalam mengarahkan anggotanya untuk setia memilih calon yang sudah ditetapkan.  Selain karena punya pilihan lain yang juga punya hubungan kekerabatan, ternyata politik uang lebih mendominasi keputusan baik pribadi maupun keluarga.

Ambil kasus di Pilkada Kabupaten Dairi. Beberapa  kelompok marga telah menetapkan mendukung pasangan calon Parlemen Sinaga – Budiman Simanjuntak, ternyata harus menelan pil pahit kekalahan. Terlepas dari kecurangan kompetitor politik, masih terlihat jelas terjadinya pragmentasi di tubuh kelompok marga. Faktor yang paling menonjol adalah godaan uang yang mampu merobah pilihan. Urutan pertama uang, berikutnya lalu komitmen kemargaan.

Dalam waktu dekat, pada bulan Mei 2010, akan terlaksana 23 pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara. Geliat kelompok marga kembali menyeruak. Para pengurus kelompok marga sibuk melakukan negoisiasi. Ada yang malu-malu, tapi tidak sedikit yang sangat terbuka. Awalnya, seperti mengangungkan sentimen “semarga”, “sedarah”, “seperut = sabutuha”. Ujung-ujungnya, penyakit pragmatisme yang muncul “bayar berapa?”.

Hampir di semua kabupaten/kota, kelompok marga selalu diperhadapkan dengan pilihan sulit. Pasangan calon, sebagai konsekuensi sistim kekerabatan Batak, selalu punya hubungan dengan kelompok-kelompok marga. Jika bukan hubungan semarga, bisa jadi hubungan marga istri, marga ayah atau marga ibu si calon.  Lalu kriteria apa yang harus dipilih untuk menjatuhkan pilihan kepada calon tertentu.

Di Kabupaten Toba Samosir misalnya, muncul beberapa calon yang tentu mewakili ragam marga. Untuk salah satu marga yang cukup berjumlah besar di kabupaten ini, Marga Simanjuntak diperhadapkan dengan pilihan sulit. Yang terkait dengan Marga Simanjuntak, ternyata tidak hanya satu pasangan calon.  Ada 2 (dua) pasangan yang langsung semarga, seperti Kasmin Simanjuntak – Liberty Pasaribu dan Drs. Tonggo Napitupulu – Ir. Renward Simanjuntak, dan pasangan yang juga tidak bisa dinafikan punya hubungan dengan marga yang sama  St. Drs. Monang Sitorus, SH, MBA – Mangatas Silaen. Ibu Silaen ternyata br. Simanjuntak.

Dalam kondisi seperti ini, sangat potensial terjadinya pragmentasi kelompok marga, bahkan bisa menimbulkan disharmoni di tubuh marga itu sendiri, apalagi jika pengurus marga tidak dapat mengambil jarak dari perpolitikan. Berpihak ke salah satu pasangan dapat dipastikan menimbulkan kecemburuan politik bagi yang lain. Sementara, pasangan calon ada diantaranya yang merasa lebih berhak, lebih pantas dan lebih mampu untuk mendapat dukungan formal dari pengurus. Perang klaim pun terjadi.

Konsekuensi dari salah menetapkan sikap oleh para pengurus marga yang sering menampilkan diri sebagai representase organisasi, tentunya dapat diduga, terjadinya perpecahan di tubuh marga. Konflik baik tertutup dan terbuka sangat dimungkinkan terjadi ketika kedewasaan politik masih menjadi keprihatinan kita bersama.

Lalu, apakah politisasi marga seperti ini layak dipertahankan?