Rukyah br. Simanjuntak (55) didampingi anak ketiga dari 6 (enam) bersaudara Roland Sibarani (29) dengan ekpresi kebingungan mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya.  Bisa dimengerti, sebab ancaman yang diterimanya adalah harus meninggalkan rumahnya jika tidak mampu membayar akumulasi hutang kepada Salwinder Singh sebesar Rp. 35 juta.

“Waktu mengutang uang dari Salwinder tahun 2005, saya masih berjualan kain bekas (monza), sehingga masih yakin untuk pinjam uang walau dengan bunga 10 persen. Ternyata, kain bekas hilang dari pasaran, sehingga uang yang harusnya dipergunakan sebagai modal justru habis sementara saya hanya bisa membayar cicilan hutang berikut bunganya 2  (dua) kali. Setoran pertama Rp. 800 ribu dan kedua Rp. 600 ribu”, papar Rukyah.

Pinjaman sebesar Rp. 5 Juta dari Salwinder, disepakati dengan bunga 10 persen setiap bulan dan sebagai jaminan turut diserahkan 1 (satu) berkas SK Camat, tanah  seluas 12,5 x 16,2 meter per segi berikut 1 (satu) unit rumah permanen diatasnya yang terletak di Jl. Sukmo Gg. Padang Desa Kolang, Kecamatan Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Perjanjian ini selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian yang oleh Rukyah dan Ramli Sibarani, suaminya (ketika masih hidup) terpaksa ditandatangani sehubungan dengan desakan kebutuhan uang.

Sebagaimana layaknya sebuah perjanjian, ternyata Rukyah tidak diberi copy surat perjanjian yang mereka tandatangani di depan Notaris Rahna Sahta Ginting. Dan, hari ini Senin (18/05), oleh Notaris Rahna Sahta Ginting, meminta agar Rukyah bersedia meminjam lagi uang dari pihak lain untuk membayar hutang kepada Salwinder dengan bunga 10 persen dengan jaminan bahwa rumah dialihkan hak kepemilikannya.

Menurut Notaris, menunggu penjualan rumah Rukyat diwajibkan membayar hutang kepada Salinder sebesar Rp. 35 Juta dan sisa penjualan rumah akan diserahkan kepada Rukyah. Jika tidak, maka Salinder akan menjual sendiri rumah Rukyat.

Menanggapi keluhan ini, Pengurus GM-PSSSI&BBI, menyanggupi untuk memfasilitasi pertemuan dengan Salinder Singh, sehingga isi perjanjian dapat diketahui secara jelas. Sementara mengenai besarnya bunga pinjaman, akan dilakukan upaya mencari landasan hukum dalam perjanjian hutang piutang kepada kreditor personal.

Guna memulai pembicaraan dengan kreditor (tengkulak), maka telah dikirimkan pesan singkat ke nomor ponselnya, meminta agar bersedia bertemu dengan Biro Advokasi GM-PSSSI&BBI. Hingga berita ini ditulis, sms belum ditanggapi, namun telepon dari Notaris tidak lagi terus mengganggu Rukyah.

“Prinsip saya akan tetap membayar hutang, tetapi dengan jumlah yang mereka sebutkan sungguh memberatkan kami”, kata rukyah ibu enam orang anak ini.

Jika upaya musyawarah gagal menemukan jalan keluar, maka kasus ini akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebab, penetapan bunga yang terlampau tinggi dikenal dalam bentuk “Woeker-ordonentis 1938”, yang dimuat dalam Staatblaad (Lembaran Negara) tahun 1938 No. 524, yang menetapkan, apabila antara kewajiban-kewajiban bertimbal-balik dari kedua belah pihak dari semula terdapat suatu ketidak-seimbangan yang luar biasa, maka siberutang dapat meminta kepada Hakim untuk menurunkan bunga yang telah diperjanjikan ataupun untuk membatalkan pernjajiannya.

Dalam kasus pinjam-meminjam uang dengan bunga 10% yang diperjanjikan ini walau bukan tindak pidana, tetapi dapat digolongkan dalam Penyalahgunaan Keadaan (“Undue Influence atau misbruik van omstandigheden) yang dikenal dalam hukum perdata. Penyalahgunaan keadaan dapat terjadi, bila seseorang menggerakkan hati orang lain melakukan suatu perbuatan hukum dengan menyalahgunakan keadaan yang sedang dihadap orang tersebut (Prof. DR. Gr. Van der Burght, Buku Tentang Perikatan, 1999 : 68).

Salwinder Singh sebagai pihak kreditur dalam suatu perjanjian-peminjam uang dengan bunga yang tinggi telah memanfaatkan keadaan Rukyat sebagai debitur yang berada posisi lemah di mana ia sangat membutuhkan uang untuk suatu keperluan yang sangat mendesak, sehingga terpaksa menyetujui bunga yang ditetapkan oleh kreditur.

Pengikatan Hak Tanggungan dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan kreditor perseorangan merupakan hubungan hukum yang diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan 1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT).

Namun demikian perlu diperhatikan isi dari perjanjian pinjam meminjam uang tersebut. Hal ini penting karena keberadaan Hak Tanggungan ditentukan dari keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang sebagai perjanjian pokok. Dan, untuk keperluan ini, Biro Advokasi GM-PSSSI&BBI, akan berupaya memeriksa keabsahan perjanjian pinjam meminjam antara Salwander Singh dengan Rukyat Simanjuntak. Setelah itu, akan ditetapkan langkah-langkah penting menyikapi kasus ini.