* Sidang Molor Lagi 4 Jam
* Eliakim Sitorus : “Menerjemahkan, bukan tindakan melanggar hukum”

JuntakNews (Medan)

Setelah menunggu 4 (empat) jam, Pastor Moses Alegesan akhirnya memasuki ruang sidang Cakra III di Pengadilan Negeri Medan (27/04). Agenda persidangan kali ini mendengarkan tanggapan JPU atas eksepsi yang sudah dibacakan penasehat hukum Moses pada sidang kedua Selasa (07/04).

Ruangan sidang yang hanya dilengkapi satu baris bangku panjang tampak sesak dipenuhi pengunjung sidang yang bersimpati kepada Moses. Tampak di bangku pengunjung Eliakim Sitorus, Wa-Sekum PGI-W Sumatera Utara–Pdt. P. Silaban, STh, Prof. BA. Simanjuntak, Ketua PGI-W Propinsi Sumatera Utara–J.A. Ferdinandus, Pdt. Alex, Ketua Umum Perhimpunan Umat Buddhis Tamil Indonesia–Acudan, AMD, Pengurus GM-PSSSI&BBI–Rudyard Simanjuntak dan Poltak Simanjuntak, Sekretaris II PSSSI&B Kota Medan–Agus Simanjuntak,  Istri Moses dan puluhan anggota jemaat gereja pimpinan Moses.

Sidang yang dimulai pukul 14.25 Wib, dipimpin oleh Inang Kaswaty, SH, sebagai 2 (dua) orang anggota majelis hakim Inrawaldi, SH, MH dan Ahmad Semma, SH. Sementara JPU Henri Sucipto Sirait, SH, tampak bersiap-siap memegang tanggapan atas eksepsi berupa 3 lembar kertas berukuran folio dengan kop Kejaksaan Negeri Medan “Untuk Keadilan”. Keterbatasan kursi memaksa anggota tim pengacara Moses,  Bahota Silaban, SH, Hendrick P. Soambatan, SH, P.M. Pandapotan Simanjuntak, SH dan Marimon Nainggolan, SH, harus berdiri di pintu ruangan sidang bersama-sama dengan pengunjung lain yang tidak mendapat tempat di dalam.

Dukungan Moril Terus Meningkat

Pengamatan dari sidang pertama hingga sidang ketiga hari ini Senin (27/04), pengunjung sidang cenderung meningkat baik dari segi jumlah maupun keragaman lembaga yang menyatakan dukungan morilnya terhadap Moses.

Eliakim Sitorus–Konsultan JPIC Sekber UEM yang selama ini aktif mengikuti perkembangan kasus yang mendera Moses, menyatakan bahwa dakwaan terhadap Moses itu mengada-ada, sebab penerjemahan tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum.

“Setelah mendengar pembacaan replik oleh JPU, saya mempertanyakan apakah Moses membuat buku, yang kemudian isinya meresahkan umat agama lain. Apakah ada bukti hukum permulaan yang ditemukan polisi dalam pemeriksaan seterusnya ditulis di BAP,  dan ditemukan jaksa, sehingga membuat kesimpulan hukum demikian? Tentu pengacara Moses harus memberi tanggapan (duplik) yang jelas dan terang, dalam sidang lanjutan tanggal 4 Mei 2009 yang akan datang”, katanya dengan nada bertanya.

“Setahu saya yang dilakukan Moses adalah menerjemahkan satu makalah (dokumen) dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, untuk kepentingan ilmiah tentang agama dan budaya. Dan, tuduhan bahwa  Moses “menyingung perasaan orang lain”, saya kira sangat sumir. Sebab sejauh ini, kita tak mendengar ada keresahan yang meluas, misalnya di kalangan umat agama tertentu itu, yang oleh jaksa disetir “sudah tersinggung perasaannya”. Yang terjadi adalah sekelompok orang merasa tidak sepatutnya (mungkin) ada dokumen serupa itu dibaca oleh kaum awam, sebab akan bisa meresahkan. Dokumen berbahasa Inggris sendiri sudah ada sejak tahun 1958,  sudah sungguh lama” tambahnya.

Pernyataan dan pertanyaan Eliakim ini semakin jelas, mengetahui komentar Acudan, AMD, Ketua Umum Perhimpunan Umat Buddhis Tamil Indonesia yang ditemui seusai sidang di PN Medan, Senin (27/04). Selain ingin menunjukkan solidaritas sesama Suku Tamil yang berbeda agama, dia mengaku bahwa apa yang dilakukan Moses merupakan permasalahan budaya Tamil, bukan persoalan agama.

“Suku Tamil di Kota Medan, bukan saja beragama Hindu, tetapi terdiri dari berbagai agama. Ada Tamil Islam, Kristen, Katolik, Buddha dan Hindu. Sebagai umat Buddha, saya berpendapat bahwa kasus ini seharusnya diselesaikan lewat dialog, sehingga Suku Tamil yang beragam agamanya di Kota Medan ini semakin dewasa dalam menyikapi perbedaan agama. Persamaan sebagai sesama Tamil, saya kira dapat dijadikan sebagai media dalam menyelesaikan persoalan seperti ini”, kata Acudan.

Replik Jaksa : Tolak Seluruh Eksepsi Moses

Dalam repliknya JPU menyampaikan argumentasi hukum berdasarkan ketentuan normatif Pasal 143 ayat (3) KUHAP yang mengenal 2 (dua) syarat esensial, yaitu syarat formil (Pasal 143 ayat (2) huruf (a)) dan syarat materiil (Pasal 143 ayat (2) huruf (b), yang menurutnya sudah dipenuhi oleh JPU.

Sementara berkaitan dengan inti eksepsi, JPU berpendapat bahwa Pasal 156 a KUHP dan Penpres 1965 No. 1 Pasal 4 (L.N. 1965 No. 3) yang dalam pasal 1 mennyatakan “melarang untuk dengan sengaja dimuka umum, menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan dari agama itu”, telah dengan sah terbukti dilakukan oleh Moses yang berakibat tersinggungnya Umat Hindu.

Terhadap isi replik ini, Pandapotan Simanjuntak, SH–salah seorang anggota tim pengacara Moses, menyatakan bahwa replik JPU tersebut tidak tepat, sebab klienya Moses tidak pernah di muka umum menyebarluaskan isi makalah yang diterjemahkannya. “Dalam dakwaan JPU, dikatakan bahwa Moses menceritakan isi terjemahan makalah itu di 2 (dua) tempat pada tanggal yang berbeda, sementara pada tanggal tersebut klien kami tidak berada di tempat itu, justru sedang mengikuti suatu kegiatan di Jakarta”, katanya sambil menunjukkan fotocopy tiket pesawat dan lembaran acara ibadah yang diikuti Moses di Jakarta pada tanggal yang sama dengan isi dakwaan JPU.

Kelemahan replik JPU ini semakin diperjelas oleh pendapat Prof. DR. BA. Simanjuntak salah seorang antropolog terkemuka di Kota Medan ini. “Saya telah membaca berbagai buku dan sumber informasi tentang masalah kasta di India. Apa yang diterjemahkan Moses, itu masih sebagian kecil dari berbagai terbitan baik yang telah di publikasi di internet, maupun buku-buku yang ditulis para ahli. Permasalahan ini bukan semata-mata masalah agama, tetapi lebih pada kajian budaya di India”, katanya serius.

Sebagai ilmuwan dan budayawan, Prof. BAS, menyatakan kesediaanya sebagai saksi ahli jika dibutuhkan dalam persidangan kelak. “Saya bersedia jika diminta menjadi saksi ahli, sehingga kasus ini dapat dicerahkan dan tidak menjadi persoalan agama tetapi lebih sebagai wacana budaya yang melingkupi masyarakat Tamil di seluruh dunia”, katanya.

Sesuai dengan keputusan majelis hakim, bahwa persidangan berikutnya akan dilaksanakan Senin (04/05) berupa tanggapan pengacara atas tanggapan JPU.