* Jaksa Penuntut Umum Terlambat Datang, Pelaksanaan Sidang Molor 3.5  Jam,
* Pengacara Moses : “Lepaskan Terdakwa dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag van rechtsvervolging)”

JuntakNews (Medan)

Sidang lanjutan yang merupakan persidangan kedua atas gugatan terhadap Pastor Moses Alegesan, kembali di gelar di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (7/4) dengan materi persidangan Pembacaan Eksepsi terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri  Medan No. Reg. Perk-PDM-345/N.2.10.3/EP.1/02/2009 yang disampaikan pada sidang pertama tanggal 2 April 2009 di tempat persidangan yang sama.

Sidang yang dilaksanakan di Ruang Sidang III Cakra Pengadilan Negeri Medan oleh Majelis Hakim yang dipimpin Inang Kaswaty, SH (Ketua), yang beranggotakan Inrawaldi, SH, MH dan Ahmad Semma, SH. Sementara Pastor Moses Alegesan, didampingi oleh kuasa hukumnya yang terdiri dari C.P. Siregar, SH, Bahota Silaban, SH, Hendrick P. Soambatao, SH, P.M. Pandapotan Simanjuntak, SH dan Marimon Nainggolan, SH.

Di antara pengunjung sidang tampak T.B. Simanjuntak, Ketua GM-PSSSI&BBI Cabang Medan, Thurman Simanjuntak, Rudyard Simanjuntak, Prof. DR. BA. Simanjuntak, Poltak Simanjuntak, Pdt. Alex, dan Istri Moses serta beberapa orang anggota jemaat Gereja Anglikan Holy Trinity Medan tempat Moses melayani, yang memadati ruang sidang.

Sidang Molor 3,5 Jam

Persidangan yang seyogianya dilaksanakan pukul 10.30 wib, ternyata diundur hingga pukul 14.00 Wib. Menurut yang informasi yang diperoleh penulis bahwa molornya sidang ini berkaitan dengan terlambatnya kedatangan JPU Henri Sucipto Sirait, SH, tanpa pemberitahuan yang jelas baik kepada terdakwa maupun kepada kuasa hukum. Dipaksa menunggu tanpa kejelasan teryata sudah menjadi kebiasaan umum di PN Medan.

Penulis juga, sempat mengirimkan pesan singkat kepada JPU mempertanyakan kepastian pelaksanaan sidang hari ini, namun tidak mendapat jawaban. Terdakwa Moses dan orang-orang yang sengaja hadir menyaksikan persidangan ini, hanya bisa bergumam, “bagaimana menegakkan hukum, tanpa mampu menegakkan displin waktu”.

Eksepsi :Meminta Ontslag van rechtsvervolging

majelis-hakim1Eksepsi 5 (lima) halaman yang dibacakan langsung oleh C.P. Siregar, SH salah seorang kuasa hukum terdakwa, selain memuat Fakta Hukum, juga memuat Kompetensi Absolut, Dakwaan Kabur (Obscuur Libel), Analisis Hukum dan Kesimpulan Hukum.

Fakta hukum menyatakan bahwa dakwaan JPU dibuat dan disusun hanya berdasarkan pada keterangan <strong>Saksi Korban</strong> tanpa dikuatkan bukti-bukti, sehingga disinyalir hanya berdasarkan imajinasi dan rekayasa JPU menurut pesanan oknum-oknum tertentu saja. Dalam dakwaan JPU juga ditemukan ketidakcermatan dan kekaburan karena tidak memuat keseluruhan perbuatan sebagaimana didakwakan terhadap terdakwa.

Menyangkut Kompetensi Absolut, bahwa dakwaan JPU yang mendakwakan Pasal 156 a dan dipertegas dengan Ketetapan Presiden (Keppres) No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang mengharuskan penerapannya berpedoman pada UU No. 1/PNPS/1965 yang menyatkanan bahwa yang berwenang untuk memeriksa, menyatakan dan merekomendasikan perbuatan penodaan agama adalah Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan (BAKOR-PAKEM).

Jika hasil rekomendasi BAKORPAKEM tersebut, ternyata tidak dipatuhi oleh seseorang, barulah JPU dapat mendakwakan Pasal Penodaan Agama. Dalam kasus gugatan PHDI Propinsi Sumatera Utara kepada Moses, BAKORPAKEM belum melakukan pemeriksaan terhadap Moses, sehingga belum jelas apakah perbuatan Moses dapat dikategorikan ke dalam tindakan penodaan agama atau tidak.

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Jaksa Agung Hendarman Supandji yang di release di beberapa media salah satunya di www.hukumonline.com dengan judul “Tanpa Koordinasi Bakor Pakem, pasal penodaan agama dalam KUHP Impoten”. Dengan demikian JPU telah bertindak selain mengabaikan UU No. 1/PNPS/196, juga menentang atasannya Jaksa Agung.

Kelemahan dakwaan JPU juga tampak pada pembuatan dakwaan yang harus tunduk pada ketentuan hukum khusunya pasal 143 ayat (2) huruf b UU No. 8 Thn 1981 tentang KUHAP yang berbunyi “Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan di tanda tangani serta berisi : uraian secara cermat, jelas dan lengkap tindak pidana yang didakwakan“.

Dalam dakwaan JPU, tidak diuraikan secara jelas tindakan sebagaimana didakwakan “apakah penerjemah atau menyebarkan terjemahan?“  Menyangkut dakwaan “Siapa” yang menyebarluaskan atau mengedarkan terjemahan, bukan oleh Moses, tetapi oleh seseorang Tamil yang tidak dikenal identitasnya.

Sedangkan menyangkut “Tempat atau Locus Delicti“, dilakukannya tindak pidana oleh terdakwa, disebutkan di dua tempat, yaitu Jalan Bambu Medan dimana, disebutkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penodaan pada tanggal 19 Oktober 2008, sementara Moses pada tanggal tersebut sedang berada di Jakarta dan Jalan H. Zainul Arifin No. 134 Medan, dimana terdakwa tidak pernah mendatangi tempat itu guna mengantarkan terjemahan dimaksud.

Ketidakcermatan JPU juga ditunjukkan dengan tidak jelasnya uraian mengenai materi yang diterjemahkan oleh terdakwa yang menyebutkan kitab suci Agama Hindu, sementara terdakwa hanya menterjemahkan sebuah makalah berbahasa Inggris ke Bahasa Indonesia tentang Hukum Manu, yang ditulis oleh E.V. Ramasami, dengan judul “Untouchibility A History of Vaikonam Agitation — Manu Suatu Peraturan yang Tidak Adil bagi Kaum Non-Brahmin” dimana makalah tersebut tidak pernah dilarang di Indonesia dan bukanlah Kitab Suci.

Atas semua bentuk kekaburan dakwaan di atas, maka Kuasa Hukum Moses menyatakan bahwa Dakwaan JPU adalah kabur atau obscuur libel. Dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, diharapkan memutuskan Batal Demi Hukum, menyatakan Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan menerima serta mengabulkan eksepsi ini dengan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Ontslag van rechtsvervolging).

Uai pembacaan eksepsi, Majelis Hakim menyatakan bahwa sidang lanjutan akan dilaksanakan pada tanggal 27 April 2009.