Didakwa Menista Agama Hindu

Tim Advokasi  : Moses, hanya menerjemahkan makalah, bukan Kitab Suci

JuntakNews (Medan)

Sidang gugatan terhadap Pastor Moses Alegesan, MA digelar di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (02/03), sesuai dengan materi sidang pembacaan gugatan oleh Jaksa Penuntut Umum.  Sidang atas perkara pidana,  No. 744/Pid-B/2009/PN-Medan, itu dipimpin Majelis Hakim yang terdiri dari Inang Kaswaty, SH (Ketua), Inrawaldi, SH, MH (Anggota) dan Ahmad Semma, SH (Anggota).

Pastor Moses Alegesan sendiri hadir didampingi oleh 5 (lima) orang pengacaranya yang terdiri dari P.M. Pandapotan Simanjuntak, SH, C.P. Siregar, SH, Bahotan Silaban, SH, Hendrik Napitupulu, SH dan Marimon Nainggolan, SH dan beberapa orang anggota Tim Advokasi Non Litigasi, Rudyard Simanjuntak, Poltak Simanjuntak, Victor Simamora, Prof. BA. Simanjuntak dan beberapa orang pendeta dan anggota jemaat Gereja Anglikan Holy Trinity Medan.

Sidang yang seyogianya dimulai pukul 09.00 Wib, akhirnya molor hingga pukul 11.30 Wib, berlangsung hanya 10 menit dengan satu materi sidang yaitu pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Henri Sucipto Sirait, SH. Jaksa Penuntut membacakan dakwaan No. Reg.Perk-PDM-345/N.2.10.3/EP.1/02/2009 yang mendakwa Moses melakukan Penistaan Agama sesuai dengan Pasal 156 huruf a KUHPidana.

pengunjung-sidang1Dalam dakwaanya, Jaksa Penuntut Umum menyebutkan bahwa Pdt. W. Alegesan Moses, MA, melakukan tindakan dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, perbuatan mana dilakukan terdakwa menjabarkan Kitab Suci Hindu Manu Dharma Sastra secara salah dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia.

Dakwaan in didasarkan pada kesaksian Naransami, SH, Ketua PHDI Propinsi Sumatera Utara, sebagai saksi korban, yang juga menyatakan bahwa dirinya menerima foto copy kitab suci Agama Hindu yang tidak sesuai dengan aslinya dari seseorang yang ditengarai orang Tamil dan diterima oleh Sekretarisnya di Kantor PHDI Propinsi Sumatera Utara di Jl. H. Zainul Arifin No. 134 Medan.

Dakwaan Tidak Layak, Lemah dan Salah Alamat

terdakwa-moses1majelis-hakim

P.M. Pandapotan Simanjuntak, SH yang ditemui JuntakNews usai persidangan menyatakan bahwa dakwaan yang telah dibacakan JPU itu tidak layak sebagai tindak pidana, lemah dan salah alamat. Ketidaklayakannya sebab tidak melalui mekanisme yang benar, dimana kasus ini tidak melewati pembahasan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan (Bakor Pakem). Lemah, karena dalam dakwaan dikatakan secara berulang bahwa kliennya dinyatakan membuat buku sebuah buku yang berisi penyesatan ajaran atau tidak sesuai dengan Kitab Suci Agama Hindu, sementara kliennya hanya melakukan penerjemahan sebuah makalah, bukan Kitab Suci. Dan dinyatakan salah alamat, sebab penyebaran fotocopy terjemahan makalah tersebut tidak dilakukan oleh kliennya, tetapi oleh orang lain yang oleh Saksi Korban (Naransami, SH) juga tidak mengenalinnya.

“Dengan dakwaan seperti ini, klien kami harus dibebaskan dari segala dakwaan. Sebab, kami bisa membuktikan bahwa penggunaan Pasal 156 a, wajib melalui suatu langkah yaitu lewat pembahasan Bakor-Pakem. Klien kami tidak merubah Kitab Suci Agama Hindu, tetapi hanya mengalihbahasakan sebuah makalah dan tidak pernah dengan sengaja menyebarluaskan hasil terjemahan itu kepada Umat Hindu dengan tujuan agar meninggalkan agamanya”, jelas Pandapotan.

Lourdes Mary, seorang ibu rumah tangga yang berpakaian khas India yang ditemui di luar persidangan ketika dimintai pendapatnya mengatakan bahwa masalah kasta, sebagaimana isi penerjemahan makalah yang menyeret Moses ke kursi persidangan bukan hanya persoalan Agama Hindu semata, tetapi lebih sebagai masalah budaya masyarakat India yang oleh pemerintah India sendiri sedang diupayakan untuk dihapuskan.

“Bicara soal kasta, di India saja pemerintah sudah tidak mengakui keberadaannya, walau masih sering menimbulkan masalah di kalangan masyarakat sebab ada yang berkepentingan mempertahankannya sebagai tatanan hidup sehari-hari. Masalah kasta bukan masalah agama, tetapi masalah budaya masyarakat India”, jelas Mary yang mengaku lahir di India dan masih melakukan perjalanan ke negara kelahirannya secara teratur.

Pendapat ini sepertinya didukung oleh Prof. BA. Simanjuntak yang sengaja menghadiri persidangan untuk mengetahui duduk masalah yang menimpa Moses. “Permasalahan agama dan budaya sebaiknya dibawa ke ranah dialog, bukan ke ranah hukum. Penerjemahan sebuah karya tulis bisa menjadi upaya menambah referensi untuk dipelajari”, katanya.

Moses yang terlihat tegar mengikuti persidangan, ketika ditanya pendapatnya mengenai dakwaan JPU, menyatakan bahwa dakwaan itu sangat jauh dari kebenaran. “Saya, hanya menerjemahkan makalah Manu Code (Peraturan yang tidak adil bagi kaum Non-Brahmin-Kasta Tertinggi) dengan tujuan untuk mempelajarinya saja, bukan untuk disebarluaskan”, katanya. “Penyebarluasan fotocopy terjemahan makalah itu sendiri tidak pernah saya lakukan, tetapi pernah memberikannya kepada kenalan saya bernama Rajan alias Rajen, putra Alm. Siddhu. Itupun karena yang bersangkutan memintanya secara langsung kepada saya”, tambah Moses.

Sidang Dilanjutkan 7 April 2009

Usai pembacaan dakwaan, majelis hakim menyatakan sidang selesai dan menetapkan pelaksanaan sidang berikutnya pada tanggal 7 April 2009 dengan materi persidangan penyampaian ekspesi (tangkisan terhadap dakwaan) oleh terdakwa dan atau pengacara.

Menghadapi dakwaan JPU ini, Tim Pengacara Moses akan mempersiapkan eksepsi yang akan menguji unsur  formalitas sebagai sebuah surat dakwaan. “Salah satu yang akan menjadi isi eksepsi adalah mempersoalkan ketidakcermatan JPU dalam menyusun dakwaan. Misalnya, kami mendapati penulisan kata “Manu Dharma Sastra” dirubah menjadi “Mani Dharma Sastra”, disebut Kitab Suci, padahal hanya sebuah makalah, dan dituduh melakukan penyebaran, padahal hanya memberikan kepada seseorang yang meminta, dan lain-lain”, jelas Pandapotan.

Rudyard Simanjuntak, salah seorang anggota Tim Advokasi non-litigasi yang sejak awal mengikuti perkembangan kasus yang menimpa Moses, menyatakan bahwa kasus penistaan agama tidak selayaknya langsung di bawa ke persoalan hukum, sebelum melelaui pembahasan Bakor-Pakem atau paling tidak dialog yang dapat dimediasi oleh Badan Kerjasama Antar Agama (BKAG). “Untuk menyatakan bahwa sesuatu tindakan dikategorikan sebagai penistaan agama, seharusnya didahului oleh sebuah dialog antar umat beragama yang dapat difasilitasi oleh Bakor-Pakem atau BKAG”, katanya.

“Jika kasus seperti ini disikapi terlalu ekstrim bukan tidak mungkin menjadi preseden buruk bagi upaya memelihara kerukunan antar umat beragama di Kota Medan khususnya, bahkan di seluruh Indonesia. mekanisme penyelesaian permasalahan yang menyangkut agama, akan lebih efektif melalui pendekatan persuasi daripada pendekatan legal formal”, tambah Rudyard.