Gugatan PHDI Propinsi Sumatera Utara atas Penerjemahan makalah yang ditulis oleh Periyar Erode Venkata Ramasamy disampaikannya pada sebuah sebuah seminar di Distrik Kanyakumari pada tahun 1958, dengan judul Untouchability A History of Vaikonam Agitation Manu, oleh Pastor Moses Alegesan memasuki babak baru.

Pembentukan opini bahwa penerjemahan itu merupakan tindakan melanggar hukum, oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya sebagai umat Hindu terus gencar dilakukan baik melalui media surat khabar, maupun di milis-milis. Inti pemberitaan atau opini yang dikembangkan adalah Pastor Moses Alegesan, Agar Ditahan dan Dihukum”, karena telah melakukan penistaan agama Hindu.

Upaya ini sepertinya membuahkan hasil, sebab pihak Kejaksaan Negeri Medan telah menyatakan bahwa gugatan ini layak untuk dilanjutkan dengan menyatakan P-21 dan selanjutnya telah melanjutkan prosesnya ke Pengadilan Negeri Medan.

Melalui pesan singkatnya (12/03) Pastor Moses mengatakan “Perihal kasus penistaan agama hindu yang saya hadapi dalam minggu depan ini akan dilimpahkan ke pengadilan dengan Jaksa Penuntut Hendry Sirait dan Ketua Majelis Hakimnya Inang Kaswati, SH“, tulisnya.

Dengan berjalannya proses hukum ini, tentu menunjukkan bahwa aparat hukum dari mulai Poltabes Medan, Kejaksaan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Medan, tidak cukup dalam memahami kasus yang sedang mereka periksa.

Pandapotan Simanjuntak, SH, salah seorang pengacara yang telah mendapat kuasa dari Moses mengatakan bahwa Kasus Penistaan Agama sesuai dengan pasal 156 a KUHP yang dituduhkan kepada kliennya tidak tepat. Mengacu pada pendapat Jaksa Agung Hendarman Supanji yang menyatakan bahwa Pasal 156a tersebut baru bisa efektif setelah ada pembahasan forum badan koordinasi (Bakor) pengawas aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan (Pakem).

Prosedurnya, forum bakor pakem yang terdiri dari Departemen Agama, Kejaksaan, Kepolisian, BIN serta tokoh masyarakat ini menetapkan suatu tulisan/aliran dinyatakan sesat. Setelah dinyatakan sesat, baru kemudian dilarang. Setelah pelarangan itu, apabila tulisan/aliran tersebut masih dijalankan, maka Pasal 156a sudah bisa digunakan.

“Kalau belum masuk bakor pakem dan prosedur tersebut juga belum dijalankan, maka belum bisa masuk ke pasal penodaan agama tersebut,”. Prosedur yang diterangkan ini mengacu pada Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 (UU No 1/PNPS/1965) tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Jika mau mengadili Pastor Moses, hanya karena melakukan penerjemahan makalah, tentu langkah-langkah di atas harus ditempuh. Pertama harus dipastikan apakah makalah yang diterjemahkan itu merupakan makalah yang sudah pernah dilarang di Republik Indonesia, sehingga ada dasar hukum untuk menjerat klien kami”, katanya.

Pernyataan senada juga terungkap dari penjelasan Moses. “Saya, tidak pernah menyebarluaskan hasil terjemahan itu. Justru orang yang menggugat sayalah yang berupaya menyebarluaskannya sehingga penerjemahan ini menjadi perdebatan di antara Suku Tamil yang ada di Medan maupun di tempat lain”.

“Saya kurang mengerti dimana letak kesalahan sehingga saya dituduh menista agama Hindu, padahal isi terjemahan itu bukan persoalan Agama Hindu, tetapi persoalan budaya India, dimana kami mempersoalkan isu Kasta, bukan Agama. Jika ada penjelasan yang menentang kebenaran isi terjemahan tersebut, tentu mereka berkewajiban memberikan penjelasan, bukan gugatan”.

Pasal Penistaan Agama

Pasal 156a KUHP yang akan didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum bukanlah pasal yang berasal dari Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda. tetapi berdasarkan gagasan pada Seminar Hukum Nasional I Pada tahun 1963, dimana salah satu resolusinya mengatakan bahwa dalam reformasi hukum pidana yang akan datang perlu ditelaah secara mendalam tentang adanya delik-delik agama dalam KUHP, dari Seminar Hukum Nasional I maka terwujudlah UU No.1 /Pnps/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.

Pada Pasal 4 UU tersebut dengan tegas dan langsung memerintahkan agar pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 156a : Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

Penerapan atau pendakwakaan pasal 156a KUHP untuk kasus-kasus “aliran/ajaran/tulisan yang dianggap menyimpang” sebagaimana yang dihadapi Moses, terlebih dahulu harus ada pelarangan/perintah untuk menghentikan perbuatan itu oleh suatu keputusan bersama antara Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Jika setelah pelarangan itu masih ada pelanggaran, maka Moses, baru bisa dituntut sesuai dengan pasal 156a KUHP.

Kriminalisasi Kasus Pastor Moses Alegesan

Jika, dakwaan pasal 156a tidak tepat dengan kasus Moses, tentu muncul pertanyaan, “Ada apa dibalik kasus ini?”

Sepak terjang Pastor Moses Alegesan sebagai salah seorang tokoh Suku Tamil di Medan, menunjukkan hasil yang harus dipertimbangkan sebagai sesuatu kebangkitan Suku Tamil di Kota Medan. Upaya menegakkan eksistensi Suku Tamil sebagai Warga Negara Indonesia dan memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, kuat diperjuangkannya.

Salah satu upaya yang dapat dikatakan spektakuler adalah usaha Moses mengusulkan penggantian nama Kampung Keling menjadi Kampung Madras. Menurut Moses Alegesan Moses, perkataan keling sejatinya merujuk pada kekuasaan Raja Kalingga (di India), istilah keling bertukar menjadi istilah yang menghina sejak pertengahan 1970-an.

Bebagai kesuksesan yang diraih Moses dalam memperjuangkan kesamaan hak Suku Tamil di Kota Medan, di satu sisi layak mendapat acungan jempol, namun di sisi lain menimbulkan kecemburuan baru bagi kalangan yang merasa “lebih tokoh” dari kalangan Suku Tamil di Kota Medan.

Jika, analisis ini mengandung kebenaran, maka gugatan terhadap Moses hanya sebuah parodi kriminalisasi kasus yang seyogianya masih dapat diselesaikan pada tataran dialog. Namun, apa mau dikata, permohonan maaf sudah dilayangkan, jawabannya sebuah gugatan.