Pastor Moses Allegesan, MA, pimpinan Gereja Anglikan Holy Trinity Medan yang dikenal luas oleh masyarakat Kristiani di Kota Medan ini, sedang menghadapi gugatan penistaan agama dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

Apa pasal hingga tudingan ini dialamatkan kepada dirinya? Moses mulai angkat bicara sebagai upayanya meluruskan persoalan sebenarnya. Sebagai seorang mantan penganut Hindu, yang sejak lama menjadi penganut Kristen, Moses melibatkan diri untuk ‘menggembalakan’ orang-orang Tamil yang bergabung dengan gereja yang dipimpinnya dengan menggunakan metoda pengajaran ‘pembandingan’.

Tentu bahan-bahan pengajaran kepada umat yang berlatarbelakang budaya Tamil harus disesuaikannya agar lebih mudah ditangkap dan dipahami. “Mayoritas jemaat di gereja ini adalah orang-orang keturunan India, khususnya Tamil yang sudah menjadi warga negara Indonesia”, kata Moses. “Budaya yang melingkupi orang-orang India tentu tidak terlepas dari ajaran Hindu yang secara kuat mempertahankan Manu Dharma Sastra yang dipakai sebagai alat menjaga superioritas golongan kasta Brahmana terhadap golongan lainnya”, tambahnya.

“Kami di gereja ini justru berjuang untuk menghapuskan pengkastaan jemaat. Sebagaimana juga agama-agama lain di dunia yang berupaya memperjuangkan bahwa semua manusia sama di mata Tuhan sang pencipta. Atas dasar itu pula dan hanya untuk kebutuhan internal di gereja ini saya menerjemahkan sebuah makalah yang disampaikan oleh Erode Venkata Ramasami pada suatu seminar di Distrik Kanyakumari pada 25 – 26 Desember 1958″, katanya.

Penerjemahan itu sendiri oleh Moses dilakukan pada tahun 2003 dan disirkulasi secara terbatas di kalangan jemaatnya yang membutuhkan. Tidak untuk kepentingan umum. Entah dengan cara bagaimana, terjemahan makalah ini sampai di tangan PHDI dan diklaim telah meresahkan umat Hindu di Medan maupun di Jakarta.

Tanggapan Umat Hindu tentu beragam. Dari mulai ungkapan yang santun hingga balik mencaci maki Moses, muncul di milis Hindu. Dan, secara formal PHDI Provinsi Sumatera Utara, melalui suratnya bernomor 096/Parisada-SU-X/2008, yang ditandatangani oleh S. Ananda Kumar, Ketua PHDI Kota Medan dan Naran Sami, SH, sebagai Ketua PHDI Sumut, mengadukan Moses ke Poltabes Medan dengan tuduhan penistaan Ajaran, Dewa, dan Rsi Agama Hindu.

Dari salah satu milis Hindu-Dharma tertulis tanggapan emosional dari seseorang yang bernama Parwati Agung, tertanggal Thu, 15 Jan 2009, yang mengibaratkan Moses sebagai seekor anjing. Juga tanggapan berbau ancaman dari seseorang bernama Gusti Made Subanie yang menuliskan “Saya pun merasa sangat tersinggung dan marah dengan masalah atas perlakukan Pendeta Moses yang terhormat dan di jadikan orang suci oleh kaumnya. Sayang perilakunya tidak sesuai dengan gelar kependetaan yang di miliki, dan kalau mengikuti hati kecil, saya ingin sekali menggorok/memultilasi Pendeta tersebut. Dan berbagai tanggapan pedas lainnya.

Proses hukum terus berjalan hingga pihak Poltabes telah melimpahkan berkas alias P-21 ke pihak Kejaksaan Negeri Medan. Bagaimana pembuktian kesalaham Moses tentu tidaklah mudah sebab menuduh seseorang melakukan penistaan ajaran agama bukanlah persoalan mudah. “Jika hanya dengan menterjemahkan makalah tanpa merubah isinya demi kepentingan sendiri bagaimana bisa dikategorikan sebagai penistaan agama?”, tanya Rudyard Simanjuntak yang dipercaya mendampingi Moses di Kejaksaan Negeri Medan.

“Jika makalah tersebut bermasalah sejak awal, tentu bukan penerjemahannya yang seharusnya dipersoalkan. Ada apa dibalik tuduhan ini?”, kata Rudy.

Bagaimana Moses menyikapinya?

Sebagai seorang rohaniawan yang selalu mendengungkan kedamaian dan kesejahteraan umat, Moses terlihat tenang menghadapi proses hukum yang sedang menderanya. “Jika akibat penerjemahan itu ada orang atau kelompok yang merasa tersinggung, saya harus minta maaf”, katanya. Isi penerjemahan saya itu tidak pernah saya tujukan untuk melukai siapapun, namun hanya sebagai upaya meneguhkan ajaran agama yang saya yakini sekarang ini”, katanya tenang.

Ungkapan tulus permintaan maaf  Moses sepertinya bukan isapan jempol semata. Melalui suratnya tertanggal 25 Oktober 2008 yang ditujukan kepada Ketua PHDI Kota Medan, Alegesan Moses yang kelahiran Medan, 11 Maret 1963 itu, menyatakan permohonan maafnya.

“Permohonan maaf sudah saya buat dan sampaikan kepada pengurus PHDI, namun proses hukum masih mereka lanjutkan, bahkan teror berupa ancaman via sms dan telepon masih acap saya terima”, katanya. “Sebagai upaya melindungi keamanan saya, selain berdoa saya telah menyampaikan keprihatinan ini kepada berbagai pihak di Kota Medan. Saya hanya menginginkan permasalahan ini dapat diselesaikan dengan jalan damai. Soal upaya hukum, saya akan tunduk sebagaimana warga negara yang harus tunduk terhadap hukum yang berlaku”, katanya.

Biro Advokasi GM-PSSSI&B Kota Medan Mendampingi

Prihatin terhadap kasus yang dihadapi Pastor Moses Alegesan yang baru-baru ini menyampaikan kotbahnya pada Pesta BonaTaon Parsadaan Simanjuntak Sitolu Sada Ina, Boru, Bere dan Ibebere (PSSSI&B) Kota Medan di Pardede Hall, Biro Advokasi menyatakan sikap untuk mendampinginya.

Selain mendukung upaya penegakan hukum, Biro Advokasi ditugaskan untuk mengikuti setiap perkembangan yang terjadi terhadap Moses.

“Kami harus pastikan bahwa Moses mendapatkan perlakuan yang adil, dan tidak menjadi korban teror apalagi tindakan fisik sebagaimana dialamatkan kepadanya”, kata TB. Simanjuntak Ketua GM-PSSSI&BBI Kota Medan.

Sebagai upaya meredam terjadinya tindakan yang lebih jauh akibat permasalahan ini, maka GM-PSSSI&BBI Kota Medan menugaskan Ir. Palti Simanjuntak yang dikenal dekat dengan tokoh-tokoh Tamil di Kota Medan, untuk melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang dianggap berkaitan dengan permasalahan ini.

“Tokoh-tokoh India atau Tamil, sudah saya temui dan meminta mereka agar mencari jalan damai dalam permasalahan ini”, kata Palty.

Sepertinya upaya advokasi ini dapat berjalan dengan baik, sebab beberapa tokoh Tamil di Kota Medan menyambut upaya damai yang ditawarkan oleh GM-PSSSI&B Kota Medan.

“Agar upaya damai ini dapat maksimal maka harus dipastikan semua pihak terkait (stake holder) dapat duduk bersama”, kata Rudyard Simanjuntak.