Panwaslu Dinilai Tidak Menguasai Peraturan

Sidikalang, (Analisa)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi menetapkan, pertarungan perebutan kursi bupati/wakil bupati berlanjut ke putaran kedua.

Direncanakan, pencoblosan dilaksanakan bulan Desember 2008. Itu dikarenakan, dari tujuh pasangan yang maju pada babak pertama tak satupun memenuhi ketentuan perolehan suara minimal 30 persen.

Dalam rapat pleno terbuka di Balai Budaya Sidikalang, Jumat (31/10) disimpulkan pasangan nomor 1 (Drs F Janterem Pinem-Ir Tumpu Capah) meraih 9645 suara (7,40%), 2 (KRA Johnny Sitohang-Irwansyah Pasi SH) mencatat 31.678 suara (24,31%), 3 (Hotraja Sitanggang-Ir Bungaran Sinaga MSi) mendulang 7535 suara (5,78%), 4 (Drs Parlemen Sinaga MM-dr Budiman Simanjuntak MKes) mengantongi 33.974 suara (26,07%), 5 (Ir Tagor Sinurat MSc-Ir Arson Sihombing) mengumpul 24.048 suara (18,45%), 6 (Tom Sianturi-Dra Remita Sembiring) meraih 20.447 suara (15,69%) dan 7 (Drs Victor Ujung-Drs Mardongan Sigalingging MM) mencatat 3005 suara (2,31%).

Dengan demikian, paket Johnny Sitohang-Irwansyah Pasi yang mempromosikan diri dengan yel-yel “Join Pas” berkompetisi melawan Drs Parlenen Sinaga MM-dr Budiman Simanjuntak MKes dengan panggilan “Padi”, akronim nama mereka.

Saksi pasangan calon nomor 5 Sahala Saragih melontarkan protes keras terkait pernyataan Ketua KPU di media massa menyebut pilkada berlangsung dua putaran.

Menurutnya, statemen itu menunjukkan lembaga penyelenggara telah berpihak kepada salah satu pasangan kandidat di mana ketua mengeluarkan pernyataan padahal penghitungan final hasil rapat pleno belum ditetapkan. Ini adalah penzaliman terhadap pasangan calon lain.

Ketua dinilai terlalu maju dan tidak mentaati peraturan KPU. Merasa tidak direspon, Sahala memilih walk out. Kekesalan serupa juga dikemukakan Parlianto saksi calon nomor 6.

Kalimat di media massa dianggap menggambarkan ketidakpatuhan KPU terhadap peraturan. Mestinya, KPU memberi pendapat setelah melaksanakan pleno. Begitu pun, Parlianto tetap lanjut mengikuti rapat.

Pleno berlangsung di bawah pengamanan ketat aparat polisi. Di ruangan tampak hadir muspida. Saat Pasder menanyakan apakah saksi dapat menerima hasil penghitungan, saksi terlihat tidak fokus menjawab pertanyaan. Mereka ramai-ramai mengutarakan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tim sukses.

Benari Butar-butar saksi pasangan calon nomor 2 mengatakan, kinerja Panwaslu sebagai lembaga independen sangat diragukan. Mereka sudah mengadukan berbagai kasus termasuk dugaan money politic didukung bukti kuat namun tindak lanjutnya tidak jelas.

Demikian pembagian selebaran yang mengarah pada pendiskreditan pasangan Join Pas dianggap sangat merugikan karena memutarbalikkan fakta.

Parlianto mengungkapkan, pelanggaran nyata juga terjadi di TPS khusus di Rumah Tahanan Negara. Di sana, TPS dibuka oleh petugas. Ironisnya, dari sekian warga penghuni, hanya enam orang saja yang memberi hak suara.

Saksi lain mengungkapkan, sejumlah warga terbukti punya kartu pemilih lebih dari satu orang dengan lokasi penusukan berbeda. Artinya, satu orang punya legalitas mencoblos lebih dari satu kali.

Sementara itu, Hulman Sinaga saksi kandidat nomor 4 menyarankan, saksi jangan cenderung menyalahkan tim sukses lainnya. Tidak perlu lempar bola. Mari lakukan yang terbaik sebab pilkada adalah pendewasaan rakyat yang dibarengi pembangunan pro masyarakat.

Kendati banyak sorotan, Ketua Panwaslu Pendeta Maringan Banjarnahor STh dan anggota tidak memberi jawaban kepada hadirin.

Kepada wartawan, Ketua DPRD Dairi Leonard Samosir mengaku sangat kecewa pada kinerja Panwaslu. Banyak uang dialokasikan tetapi hasilnya tak jelas.

Pengaduan masyarakat tak tahu mau diapakan. Padahal, diduga kuat pengaduan itu mengarah pada tindak pidana yang perlu diteruskan kepada polisi.

Panwaslu sungguh mengecewakan, tandas Leo. Mungkin tidak terkontaminasi tetapi kesannya,Panwaslu tidak mengerti apa tugas dan fungsi mereka. Kayaknya, duduk dan nengok-nengok saja.

Panwaslu sepertinya tidak mengerti peraturan dan undang-undang Pilkada. Kalau diganti, rasanya juga tidak memungkinkan mengingat jadwal kerja tinggal beberapa bulan lagi.

Kalau mau dihargai, Panwaslu harus belajar lagi dan jangan melihat rupiahnya saja. Pasder menyarankan, dugaan pelanggaran disalurkan sesuai mekanisme.

Tentang pelanggaran di TPS khusus Rutan Sidikalang, disebutkan, mestinya, kotak suara dibuka pada saat rapat pleno KPU. Kotak suara tidak boleh dibuka di Rutan.

Bupati Dairi diwakili Sekretaris Daerah Drs Arsenius Marbun mengatakan, pilkada berlangsung aman dan damai. Persentase kehadiran pemilih di atas 70 persen dianggapnya cukup baik. (ssr)