Memasuki Kabupaten Dairi dari arah Tanah Karo, kita langsung disambut suasana meriah sebab begitu banyaknya spanduk, umbul-umbul, baliho dan poster-poster para calon-calon peserta Pilkada Dairi 2008. Pose bersahaja, baik berpasangan maupun perseorangan terpampang besar ditambah slogan-slogan ajakan bersimpati dan meyakinkan rakyat pemilih. Pokoknya ramai, dan meriah. Semua orang yang lewat, ‘dipaksa’ untuk memperhatikan, sebab ditempatkan pada posisi yang memang mudah dijangkau pandangan.

Sampai di sini, semua orang akan berpendapat sama. Pilkada sedang berlangsung di Dairi. Sosialisasi pasangan calon seperti berlomba, tidak mau tertinggal untuk merekatkan ingatan masyarakat Dairi, kepada mereka yang maju menghadapi pesta demokrasi di Dairi. Dan ini, merupakan konsekuensi kebebasan politik hingga memberi ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam berkompetisi secara demokratis.

Hampir semua rakyat di Dairi tentu setuju, pada proses demokrasi berlangsung, dengan segala bentuk hingar-bingarnya. Rakyat, turut menentukan arah dan kebijakan pembangunan di Dairi, untuk lima tahun ke depan. Suasana politik seperti ini, baru yang pertama dilaksanakan di Dairi. Pengalaman pertama, biasanya selalu dibarengi kegamangan, bahkan euphoria. Sadar atau tidak, praktek demokrasi para pelaku politik di Kabupaten Dairi, jika dilihat dari kacamata berpolitik secara ideal, tentu berbagai penilaian bisa muncul.

Kurang tahu persis, apakah KPU, sebagai penyelenggara Pilkada di Kabupaten Dairi, memberikan sejenis orientasi atau coaching kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pilkada, sebab pada kenyataanya, masih muncul ‘perang antar spanduk’, yang tentu tidak sesuai dengan norma etika politik sebenar.

Lihat saja, di salah satu ruas di Jalan Barisan Nauli di Kota Sidikalang, terpampang sebuah spanduk yang isinya mendukung salah satu calon bupati Kabupaten Dairi Periode 2009 – 2014, dari satu kelompok marga. Tidak terlalu jauh, di ruas jalan lainnya di Kota yang sama, di Jalan Pakpak, juga terpampang sebuah spanduk mengatasnamakan kelompok marga yang sama, namun isinya menyatakan bahwa mereka “Independen”.

Tentu bagi orang yang membaca isi spanduk akan menimbulkan pertanyaan, “Apakah dalam tubuh marga yang sama ini telah terjadi konflik kepentingan (conflict of interest)?” Atau, “Apakah dalam kelompok marga yang sama itu, terjadi proses demokrasi yang sedemikian baik, sehingga sangat menghargai perbedaan? Dimana, sebagian dari mereka mendukung, namun sebagian lagi menyatakan independen?”

Agar tidak terjadi kesimpangsiuran jawaban, tentu pihak yang paling berhak menjawabnya adalah kelompok marga itu sendiri. Sementara menunggu mereka melakukan proses internal secara demokratis di tubuh organisasi marganya, untuk mengambil keputusan (decision making process), tentu akan sangat elegan jika si calon yang mendapat dukungan sepihak itu, menghentikan sementara pemanfaatan dukungan marga tersebut.

Sebab jika tidak, maka sangat potensial terjadi, konflik horizontal dalam marga yang sama. Dan ini akan menjadi preseden buruk, dalam praktek politik yang seyogianya menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang adil, jujur, damai dan saling menghargai. Eksploitasi dukungan dan pemanfaatan sentimen marga, tentu hanya akan menyuburkan rasa komunalitas sempit yang dalam jangka waktu panjang, dan sangat potensial sebagai sumber kebencian sesama marga dan ketidaksediaan saling menerima perbedaan pendapat. Apakah ini yang diinginkan sebuah proses demokrasi di Kabupaten Dairi??? Semoga tidak!