Sebuah lembaga swadaya masyarakat bernama Lembaga Studi Pengembangan Wilayah (LSPW) yang didirikan tahun 1986 oleh beberapa orang pakar dari berbagai bidang keilmuan, pada umumnya orang Batak, memilih Dataran Tinggi Sumatera Utara, khususnya Tapanuli Utara. Sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang community development (proyek fisik), berbagai proyek telah terlaksana, walaupun akhirnya harus menyerah dengan “ketidakpiawaian” dalam management dan kemampuan mempertahankan sustainibilty.Mendapat dukungan kuat dari pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan support dana hibah (grant) dari berbagai international funding agencies (donor), seperti USAID, GTZ, UNDP dan Konsulat Jepang kala itu, lembaga ini mampu melaksanakan berbagai program yang bersifat inovatif dengan pendekatan approriate technologi, yang melibatkan langsung masyarakat sebagai penerima manfaat proyek.

Saya sendiri bergabung ke lembaga ini, tahun 1990, sehingga masih sempat terlibat dalam pelaksanaan berbagai proyek yang sudah berjalan (onging project). Salah satu proyek yang menjadi konsentrasiku waktu itu adalah Pengelolaan Proyek Percontohan Bio Gas di Siborong-borong.

Selain mengelola Proyek Percontohan Bio Gas yang sumber energinya diperoleh dari kotoran ternak (babi) dan kotoran manusia, juga memantau pengoperasian 35 unit proyek biogas di berbagai desa di Tapanuli Utara. Hampir seluruh, proyek biogas ini pernah saya jalani. Tidak sedikit diantaranya tidak dapat berfungsi walau belum lama dibangun.

Secara konsepsi, teknologi Bio Gas ini merimplikasi luas. Selain dapat menghasilkan gas methane (CH4) sebagai sumber energi baru (memasak dan penerangan), juga diharapkan mampu memperkecil tekanan penggunaan kayu bakar, peningktan kesehatan masyarakat desa (babi dengan sendirinya dikandangkan), menghasilkan pupuk kandang untuk mendukung pertanian (konservasi tanah), dan juga mengurangi beban perempuan (ibu) dan anak-anak untuk memperoleh kayu bakar (biasanya diambil dari hutan). Mimpinya, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang pada saat itu mendapat predikat “peta kemiskinan”.

Ternyata mimpi indah ini, hanya berlangsung sebentar saja. Tahun 1992 lembaga ini akhirnya bubar, entah disebabkan berhentinya kran dana dari funding agencies, atau berbagai faktor lain yang saling terkait. Akibatnya, hampir seluruh proyek yang telah dilaksanakan, mandeg dan akhirnya berhenti total. Pemandirian belum sempat dilakukan. Ketergantungan masyarakat penerima manfaat proyek (beneficiaries), terlalu tinggi. Sebagai lembaga yang mengerjakan proyek di lokal (pedesaan), namun para badan pendirinya hampir seluruhnya berada di Pulau Jawa, menyuburkan in-efisiensi penggunaan dana.

Saya tidak dalam posisi membahas, sustainibility lembaga itu. Satu hal yang menurut saya perlu dikaji ulang adalah, “Apakah Teknologi Biogas yang pernah mengejutkan Tapanuli Utara itu, tidak mungkin diulangi lagi dengan pendekatan yang lebih efisien?” Jawaban saya, sangat mungkin. Bahkan, strategis.

Kenapa? Krisis energi yang terjadi belakangan ini, memaksa kita untuk mencari alternatif. Jika pada tahun 90-an, teknologi ini dapat dibangun–sempat beroperasi, tentu setelah 18 tahun kemudian tidak ada salahnya untuk kembali dilirik sebagai alternatif sumber energi yang menjanjikan. Ketersediaan bahan baku, seperti kotoran ternak dan manusia, ketersediaan teknologi biogas dengan berbagai pilihan, merupakan peluang dalam mengembangkannya kembali.

Di tataran teknologi dan pengetahuan teknis dan non teknis, biogas bukan lagi inovasi.  Namun jika mau mempertimbangkan nilai manfaatnya, tentu biogas ini sepertinya dapat menjadi salah satu solusi di tengah sulitnya masyarakat pedesaan untuk ‘membeli energi’. Kelangkaan minyak tanah, naiknya harga minyak bumi, sulitnya memperoleh kayu untuk bahan bakar, seringnya pemadaman listrik dan berbagai permasalahan merosotnya sektor ekonomi masyarakat di pedesaan (pertanian dan peternakan) yang merupakan multi beban masyarakat. Kalau, ketika proyek biogas diperkenalkan, atas alasan “daerah miskin”, tentu saat ini dan untuk beberapa tahun ke depan alasan yang sama masih tetap bercokol, bahkan justru lebih buruk.

Sebagai bahan pertimbangan, tentu saya mau kemukakan, tingkat feasibility proyek biogas ini. Jika 1 m kubik Biogas, setara dengan Elpiji 0,46 kilogram, setara dengan minyak tanah 0,62 liter, setara dengan solar 0,52 liter, setara dengan bensin 0,80 liter dan dengan Kayu bakar 3,50 kg. Maka dengan produksi Biogas 4 meter kubik per hari, yang dapat dihasilkan dari kotoran 6 ekor ternak babi saja, setara dengan 2,5 liter minyak tanah, atau 1.86 kilogram gas elpiji dan 14 kilogram kayu bakar.

Tidak perlu antri nunggu minyak tanah, jika PLN mengulah tinggal hidupkan lampu, penebangan kayu dapat dikurangi, menjual babi terus berlangsung, pupuk kandang tersedia, babi dikandangkan, kesehatan masyarakat dan estetika desa terjaga. Satu lagi, rumah yang selama ini mendapat perubahan warna walau tidak dicat, menjadi hitam akibat asap dari tungku api, akan menghemat biaya cat setiap natal dan tahun baru tiba.

Daripada, Pemerintah Kabupaten sibuk berlomba-lomba buat web-site, menyerukan penghematan energi listrik ketika beban puncak, menyerukan penanaman sejuta pohon, mengandangkan babi, masyarakat sadar WC, lebih baik sekarang memikirkan ide cerdas, mengembangkan teknologi biogas, yang dulu pernah di inisiasi di Tapanuli Utara.  Kalau dulu, masyarakat pedesaan di Tapanuli Utara, mengatakan “narintik do hamu, hea do didok hamu mangalompa indahan sian te ni pinahan!”, saya kira sekarang mereka sudah berubah, sebab kesulitan energi sudah tak tertahankan lagi.

2012-02-12T12:12:51+07:00
Go to Top