Ketika jantung masyarakat miskin di seantero Propinsi Sumut hampir berhenti menyemprotkan darah, akibat pengumuman pemerintahan SBY – JK yang akhirnya “berani” menaikkan harga BBM, hingga 28 %, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, megimbanginya dengan sebuah kejutan baru.

Pengumuman tender proyek APBD Tahun Anggaran 2008 di Harian SIB menuliskan PENGADAAN KENDERAAN DINAS GUBERNUR RP. 1,5 M dan WAGUBSU Rp. 900 Jt, bukannya menjadi pengobat kerisauan terhadap kenaikan harga barang-barang dan ongkos yang sudah mendahuli kenaikan BBM ala SBY – JK ini.

Lebih tragis dan kontras lagi, jika kita membuat pertimbangan lain, yaitu parahnya kondisi jalan di seluruh Propinsi Sumatera Utara, dari jalan propinsi hingga jalan kota dan kabupaten yang seolah-olah ingin menandingi kubangan kerbau itu. Sepertinya, membeli mobil mewah dengan kondisi jalan yang “kupak-kapik” menjadi suatu tontonan lucu dan kebodohan model baru.

Tentu masyarakat hanya dapat mencibir atas keberanian pemerintah daerah yang hingga saat ini dipimpin oleh Drs. Rudolf Pardede, mempertontonkan “ketidakpedulian sosialnya” terhadap penderitaan masyarakat. Sementara, kalangan “pemborong”, mulai kasak-kusuk melakukan pendekatan memenangkan tender pengadaan kenderaan yang terbilang mobil super mewah ini.

Lalu, sebagai kalangan menengah, intelektual, generasi muda, apa yang dapat kita katakan dengan fenomena “bermewah di tengah kemisikinan” ini?

Kalau saya berpendapat, eksekutif dan legislatif di Propinsi Sumatera Utara, sekali lagi gagal menjadi pelayan dan wakil rakyat. Karena tidak mampu menangkap nuansa penderitaan masyarakat yang semakin hari, semakin mengerikan.