Mengenang Kepahlawanan Kapten H.S. Simanjuntak & Lettu Liberty Simanjuntak

Perjuangan  Putra Tampahan -  Balige di Bumi  Sriwijaya

Pendahuluan

Dalam rangka menelusuri hari lahir Punguan Simanjuntak Sitolu Sada Ina & Boruna (PSSSI-B) Kota Palembang – Sekitarnya, yang diperkirakan sudah berdiri Tahun 1957, dipandang perlu mengenang Kapten H. S. Simanjuntak (1925 – 1952) dan Letnan Satu Liberty Simanjuntak (1925 – 1949). Continue reading “Mengenang Kepahlawanan Kapten H.S. Simanjuntak & Lettu Liberty Simanjuntak”

Alm Drs Parlagutan Simanjuntak, Sang Intelektual Yang Visioner (Pjs Bupati Taput 1966-1967)

Di kantor Gubernur Sumatera Utara, sosok Parlagutan Simanjuntak (alm) dikategorikan sebagai sosok intelektual yang visioner. Masih muda belia, visinya sudah mengglobal. Almarhum bahkan sudah pernah memprediksi semasa hidupnya, satu saat pemerintahan di Indonesia akan menganut sistem otonomi daerah dengan porsi kemandirian yang lebih besar.

Parlagutan Simanjuntak (Hutabulu 14), ditunjuk oleh Mendagri menjadi Pejabat Sementara Bupati KDH Tk II Tapanuli Utara terhitung 9 Nopember 1966, sesuai Keputusan No.UP.14/9/9, menggantikan Elam Sibuea yang mengundurkan diri karena sakit. Tapi tugas pengabdiannya membenahi Tapanuli Utara yang begitu luas saat itu, tak berlangsung lama setelah Parlagutan meninggal dunia secara mengejutkan pada 27 Nopember 1967, hanya setahun lebih setelah memangku jabatannya. Masyarakat Tapanuli Utara ketika itu gempar setelah tersiar berita bahwa Bupati Drs Parlagutan Simanjuntak meninggal dunia di pagi hari. Penulis artikel ini (Leonardo Simanjuntak MDP) saat itu masih kecil tapi masih ingat ketika masyarakat Tarutung terlihat panik berlarian ke arah rumah dinas bupati di kawasan tangsi kota itu.

Pria kelahiran Sidikalang 27 April 1933 ini, satu angkatan dengan sejumlah senioren birokrat di kantor Gubsu, di antaranya Drs Salmon Sagala, Drs Syurkani (mantan Walikota Medan), Syarifuddin Harahap SH, dan Lukas Hutabarat. Mereka adalah jebolan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta .

anak-parlagutan

Untuk menginvestigasi biografi almarhum Parlagutan Simanjuntak, penulis selama dua hari menelusuri keberadaan putra-putri almarhum di kota Medan setelah sebelumnya mencari info di Tarutung dan Balige. Jerih payah itu akhirnya tak terasa setelah berhasil menemukan Rudy Aryanto Simanjuntak S.Sos, putra bungsu almarhum di kompleks ex APDN Medan.

Masih terasa nada getar memelas saat Rudy mengungkap sekilas perihal ayahandanya tercinta, yang sesungguhnya tidak sempat dikenalnya secara dekat karena ketika ayahnya meninggal, justru Rudy masih dalam kandungan ibunya Sondang br Lumbantobing (alm). Saya masih dalam kandungan ibu ketika bapak meninggal , katanya sambil menatap foto lukisan ayahnya yang tergantung di dinding ruang tamu. Rudy Aryanto Simanjuntak saat ini bertugas di Kantor Sekwan DPRD Sumut.

Meski tak sempat mengenal langsung ayahnya, Rudy banyak mengetahui tentang ayahnya dari cerita ibunya. Ibu selalu cerita tentang kecerdasan bapak dan semangat belajarnya yang tinggi. Kami diharapkan bisa mengikuti jejak bapak , tutur pria berpenampilan apa adanya yang menikahi Reny Susanti boru Siregar SE. Dia juga mendengar cerita bahwa bapaknya almarhum adalah salah satu putra Batak yang pertama sekali mengenyam pendidikan formal di Amerika. Beliau dipercayakan Menteri Pertama RI pada tahun 1961 tugas belajar di Wayne State University Detroit , Michigan , USA . Mata kuliah yang diperdalam ketika itu adalah Public and Local Government Administration. Suatu kepercayaan luar biasa dimana pada waktu itu banyak birokrat yang menginginkan kesempatan serupa, tapi kurang beruntung terpilih.

Di TAMAN BAHAGIA

Parlagutan Simanjuntak memang berasal dari keluarga intelektual. Almarhum adalah anak sulung dari tiga bersaudara buah perkawinan ayahnya guru Renatus Simanjuntak/ibu boru Panggabean yang berasal dari Pansurnapitu/ Sakkaran Tarutung. Dua saudaranya adalah Dr Todotua Simanjuntak dan Ir Horas Simanjuntak (keduanya juga sudah almarhum).

Parlagutan tamat SMA-B di Medan tahun 1952, kemudian mengikuti KDC di Medan pada 1953, selanjutnya masuk Fakultas Sosial dan Politik di Universitas Gajah Mada (1954-1959). Setelah menyelesaikan tugas belajar pada KDC, Parlagutan memulai karir kepamongan di Kantor Gubernur Sumut tahun 1953, dan dari sana menjadi mantra di Kantor Bupati Deli Serdang. Pada tahun 1954 sampai 1957, mengikuti tugas belajar jurusan pemerintahan pada Fakultas Sospol UGM Yogyakarta , dan barulah pada 1956 menerima pengangkatan menjadi PNS dalam kedinasan tetap. Berikutnya sebagai pegawai Praja Tk I (DD2/III) diperbantukan pada Kantor Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Kementerian Dalam Negeri dari 1957 sampai 1959. Sejak 1 September 1959 sebagai ahli praja pada Kantor Gubernur Sumut di Medan, disusul menjadi Ahli Praja Kantor Residen Sumatera Timur sampai tahun 1960.

Pada September 1961, Parlagutan dipercayakan mengikuti tugas belajar di Wayne State University Detroit, Michigan, Amerika setelah melalui tes seleksi yang cukup ketat. Sepulang dari Amerika, Parlagutan diangkat menjadi pejabat sementara Direktur Kursus Dinas bagian “C (KDC) di Medan pada tahun 1963.

Karir kepamongannya terus berkibar ketika Gubernur Sumut (waktu itu dijabat PR Telaumbanua) mengangkat Parlagutan sebagai Pejabat Bupati KDH Dairi dari tanggal 5 Nopember 1965 sampai 31 Maret 1966. Tugasnya membenahi pemerintahan di Kabupaten Dairi yang notabene baru manjae (dimekarkan dari Taput tahun 1964) sangat berhasil. Boleh dikata Parlagutan lah ahli pemerintahan yang telah meletakkan dasar-dasar pengembangan daerah itu sebagai daerah yang sudah mandiri.Dari Dairi, terhitung 1 April 1966 Parlagutan ditugaskan menjadi Ahli Praja Tk I pada Kantor Bupati Tapanuli Utara di Tarutung sampai tanggal 31 Agustus 1966. Dan terhitung 9 Nopember 1966, Parlagutan ditunjuk oleh Mendagri menjadi Pejabat Bupati KDH Tapanuli Utara. Pengangkatannya menjadi pejabat bupati menurut berbagai sumber sesungguhnya merupakan green light dari pusat, bahwa Parlagutan sudah dapat restu dari Depdagri untuk diajukan menjadi calon bupati definitif. Tetapi jalannya roda sejarah terkadang bisa melenceng. Manusia hanya bisa merencanakan, Tuhan jua yang menentukan.

Pada tanggal 27 Nopember 1967, Parlagutan Simanjuntak meninggal dunia secara mendadak dalam usia yang sangat muda (34 tahun), meninggalkan isteri Sondang boru Lumbantobing (saat itu bekerja pada Biro Pemerintahan Umum Kantor Gubsu), serta tiga orang anak yang masih kecil, yakni Hotma Yunita Simanjuntak,Carolina Sanggul Simanjuntak (putri) dan Ivan Doli Simanjuntak (putra). Sedangkan si bungsu Rudy Aryanto Simanjuntak waktu musibah itu masih berada dalam kandungan sang ibu.

Meninggalnya Parlagutan Simanjuntak menimbulkan keprihatinan mendalam bagi segenap keluarga, pemerintah dan masyarakat. Banyak warga Tarutung sekitarnya ketika itu menangis setelah mengetahui sang bupati yang brilian ini meninggal dunia dalam usia begitu muda, dan di saat daerah Tapanuli Utara masih membutuhkan buah pikirannya untuk membangun Tano Batak yang permai. Jenazah almarhum mendapat kehormatan dimakamkan di Taman Bahagia jalan Sisingamangaraja Medan, tak jauh dari Taman Makam Pahlawan. Beliau dikategorikan wafat saat menjalankan tugas, selain mengingat jasa-jasanya selaku ex anggota Tentera Pelajar.

“Bapak sudah pergi, tapi beliau meninggalkan jejak dan nama harum bagi kami anak-anaknya, karena semua anak-anaknya tidak sampai terlantar, bisa menyambung hidup secara wajar , kata si bungsu Rudy Aryanto.

Ke empat putra-putri almarhum meneruskan jejak sang ayah meraih gelar sarjana berbeda jurusan di bawah pengasuhan sang ibu Sondang boru Lumbantobing (berasal dari Desa Saitnihuta Tarutung), sebelum sang ibu tercinta juga meninggal dunia tahun 2002 akibat digerogoti penyakit gula kronis. Anak paling sulung Hotma Yunita Simanjuntak SE menikah dengan Yulius Bonar Siagian yang bekerja di PTPN IV, anak kedua (juga putri) Carolina Sanggul Simanjuntak SH menikah dengan Benny Hutagalung staf pada Dinas Kehutanan Sumut, anak ketiga (putra) Ivan Doli Simanjuntak yang bekerja pada Bapedalda Sumut menikah dengan Devi Naiborhu SH, dan Rudy Aryanto si bungsu beristerikan Reny Susanty br Siregar SE. Almarhum Parlagutan sudah memiliki beberapa orang cucu.

Masih mengenang penuturan ibunya semasa hidup, Rudy Aryanto menyebut bahwa ayahnya dipersiapkan menjadi Bupati Tapanuli Utara atas saran dari Jenderal Maraden Panggabean (alm) dan didukung sepenuhnya oleh Gubernur Sumut. Karena pada masa itu merupakan peralihan dari masa orde lama ke orde baru, dipandang perlu menempatkan seorang figur berlatar keahlian pemerintahan untuk memulihkan situasi kondisi pemerintahan di Taput. Bapak punya konsep yang sangat bagus untuk membangun kampong halamannya sesuai ilmu yang diperdalamnya di luar negeri , tutur Rudy Aryanto.

Drs Parlagutan Simanjuntak putra Silindung yang brilian itu sudah pergi menghadap Tuhannya. Meski tak sempat memangku tugas menjadi bupati definitive, namanya ikut tercatat dalam sejarah pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara. Sejumlah gagasan dan karya buah pikirannya mungkin masih membekas di daerah ini, walau pun sudah agak samara oleh perubahan-perubahan zaman yang bergerak sangat cepat.

BIODATA

Nama : Drs Parlagutan Simanjuntak (Hutabulu 14)

Lahir : 27 April 1933 di Sidikalang

Pendidikan :- SMA-B di Medan (1952)

– KDC di Medan (1953)

– Fakultas Sospol UGM 1954-1959)

– Pendidikan khusus di Detroit USA

Karier : Dosen USU Medan (1960-1961)

KDC di medan (1963-1964)

Dosen APDN Medan (1964-1965)

Dosen Univ. Dharma Agung (1960-1966)

Dosen Univ.17 Agustus Medan (1964-1965)

Dosen IKIP Medan (1964-1966)

Organisasi : Sekretaris Umum GMKI Yogya (1956-1957)

: Ketua GAMKI Sumut (1963-1966)

: Ketua Umum Ikatan Pamongpraja Indonesia (1964)

Ketua Ikatan Sarjana Karyawan Indonesia

(1967)

Nama Isteri : Sondang Lumbantobing

Profesi : PNS pada Biro Pemerintahan Umum Ktr Gubsu

(meninggal pada 2002)

(Ditulis dan dikirimkan oleh Leonardo Simanjuntak MDP, khusus untuk Simanjuntak.or.id yang diasuh oleh Bungaran Simanjuntak/Poltak Simanjuntak)

Foto: 1. Foto repro lukisan Drs Parlagutan Simanjuntak

2. Rudy Aryanto Simanjuntak bersama isteri dan anak dengan latar belakang foto lukisan alm Parlagutan Simanjuntak

Alm. Sia Marinus Simanjuntak, Sosok Pemimpin dan Pejuang

Tidak banyak orang berlatar jurnalistik (wartawan) bisa menjadi pemimpin formal pemerintahan. Di Indonesia, figur seperti itu masih sehitungan jari. Di level atas sebut misalnya alm Adam Malik, wartawan yang meroket menjadi Wakil Presiden, atau Harmoko yang menjadi Menteri Penerangan di era kekuasaan Soeharto. Atau sebut juga BM Diah pemilik suratkabar Merdeka yang juga pernah menjadi Menteri Penerangan di era Soekarno.

Di jajaran setingkat bupati, SM Simanjuntak adalah salah satunya. Mantan Bupati Tapanuli Utara periode 1958-1963 dan mantan Ketua DPRD Tapanuli Utara 1950-1955 ini di masa mudanya dikenal sebagai praktisi jurnalistik yang gigih. SM Simanjuntak yang nama lengkapnya Sia Marinus Simanjuntak pernah menjabat redaktur suratkabar Suara Kita di P.Siantar (1926-1927), redaktur sk Persatoean Tarutung (1929-1930), redaktur sk Zaman Kita dan redaktur sk Timboel di P.Siantar (1934-1941).

Almarhum SM Simanjuntak (Sitombuk 14) yang bergelar Ompu Taguru Raja II, pada masa mudanya sudah menunjukkan jiwa patriotisme, dan itu dibuktikan dengan sepakterjangnya ikut bergabung dengan tentara pejuang melawan Belanda dan Jepang. Nama SM Simanjuntak banyak disebut-sebut dalam berbagai tulisan menyangkut perjuangan kemerdekaan di Tapanuli. Dalam buku besar Perjuangan Rakyat Semesta Sumatera Utara yang diterbitkan Forum Komunikasi Ex Sub Teritorium VII Komando Sumatera Jakarta (1979), nama SM Simanjuntak disebut sebagai salah satu tokoh pejuang yang proaktif sebelum mau pun sesudah proklamasi. Dalam pembentukan KNI (Komite Nasional Indonesia), SM Simanjuntak ikut punya andil seperti halnya Mr. Rufinus Lumbantobing, dr Luhut Lumbantobing, Mr. Humala Silitonga, Tagor Lumbantobing, Abisai Hutabarat, Raja Saul Lumbantobing, dan banyak tokoh lainnya.

SM Simanjuntak menurut data sejarah pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara menjabat Bupati sejak 1 Agustus 1958 s/d 30 Juni 1963. Sebelumnya beliau juga pernah menjadi Ketua DPRD-GR Tap. Utara periode 1950-1955, dan anggota DPR-RI dan Dewan Konstituante di Jakarta 1955-1957.

SM Simanjuntak lahir pada 1904 di kampung Sosor Panggabean Lintong Tampahan, Balige. Almarhum anak sulung dari 7 bersaudara, dari perkawinan ayahnya Kepala Kampung Raja Jeremias Simanjuntak dan Salonta br. Napitupulu. Almarhum SM Simanjuntak dikaruniai 14 anak (4 laki-laki, 10 perempuan) dari pernikahannya dengan boru Siahaan dan boru Napitupulu. Salah seorang putranya yakni Ir. Sahala DK Simanjuntak yang beristerikan M br Tambunan menetap di Balige menempati rumah keluarga yang bersejarah di Jalan Bukit Barisan III no 18. Dari Ir Sahala Simanjuntak banyak diperoleh bahan penulisan biografi tentang ayahandanya SM Simanjuntak.

DI BAWAH BENDERA MERAH PUTIH

Seputar perjalanan hidup dan pengabdian SM Simanjuntak sebagaimana dipaparkan anaknya Ir Sahala Simanjuntak, tergambar bahwa alm SM Simanjuntak adalah figur yang cukup lama mendapat kepercayaan pemerintah, baik di bidang legislatif mau pun eksekutif. Itu terlihat dari peran aktifnya yang cukup lama di bidang legislatif semasa hidupnya. SM Simanjuntak tercatat sebagai tokoh yang disegani berbagai kalangan. Sebuah tulisan cukup menarik bertajuk Di bawah Bendera Merah Putih, dituliskan oleh keturunannya (SM Simanjuntak Jr) sebagai catatan kenangan saat peringatan 100 tahun SM Simanjuntak di Balige tanggal 11 Oktober 2004.

Toean SM Simanjuntak Soedah Ditangkap, demikian headline halaman muka suratkbara Bendera Kita, yang terbit di P.Siantar pada 1931. Isi kliping suratkabar tersebut memang sudah sulit dibaca karena kertasnya sudah lusuh, dan sudah berulangkali difotokopi. Namun dari sebagian teks yang masih bisa terbaca, tercermin semangat perlawanan kaum pribumi menentang penjajah Belanda waktu itu, baik melalui tulisan di suratkabar mau pun konfrontasi secara fisik.

Dengan fasilitas sebagai anak seorang Kepala Kampung, SM Simanjuntak memperoleh rekomendasi dari controleur (konteler) Belanda di Toba untuk masuk HIS di Pematang Siantar pada 1915. Setelah tamat HIS di Siantar pada 1924, beliau memasuki bidang jurnalistik memenuhi panggilan bakat dan jiwa kejuangannya. Motif utama menjadi wartawan terutama adalah panggilan semangat juang menentang Belanda melalui pena. SM Simanjuntak kemudian dipercayakan menjadi anggota redaksi suratkabar Soeara Kita di P.Siantar tahun 1926, dari sana menjadi redaktur suratkabar Persatoean di Tarutung tahun 1928 sampai 1931.

Menjadi wartawan di jaman penjajahan tidaklah mudah, berhubung banyaknya rintangan yang harus dihadapi, baik melalui sensor dan ancaman dari pihak penguasa. Akibat tulisan SM Simanjuntak yang getol mengkritisi Belanda, ia ditangkap dan dipenjarakan di Tarutung. Keluar dari penjara, SM tidak lantas jera menulis. Pada 1934, SM menjadi staf redaksi suratkabar Zaman Kita di P.Siantar sampai tahun 1941, selain ikut menulis di koran Timboel.

Berikutnya, pada 1941, bersamaan dengan masuknya tentara Jepang ke Indonesia, gerakan para wartawan dikekang bahkan dilarang tentara Jepang karena dianggap sebagai kegiatan memprovokasi rakyat. Suratkabar Zaman Kita dan Timboel, dilarang terbit. Sejak itu SM Simanjuntak hanya melakukan pergerakan di bawah tanah bersama kawan-kawan seperjuangan. Menjelang akhir 1941, tentara Jepang membentuk badan pergerakan yang dinamakan Tapanuli Tsyu Hokokay. Ketuanya adalah Dr Ferdinand Lumbantobing di Sibolga. Badan tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. SM Simanjuntak ikut dipanggil Dr Ferdinand agar datang ke Sibolga bergabung dengan pergerakan itu.

Ternyata, sebelum janji kemerdekaan oleh Jepang itu terwujud, Bung Karno dan Bung Hatta telah terlebih dahulu memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Tapanuli Tsyu Hokokay bentukan Jepang kemudian dirobah menjadi Komite Nasional Indonesia (KNI) sesuai instruksi pemerintah pusat, serta menunjuk Dr Ferdinand Lumbantobing tetap sebagai ketua, dan SM Simanjuntak sekretaris.

Tak lama setelah proklamasi kemerdekaan, tentara Belanda muncul kembali melakukan agresinya. Rakyat Indonesia termasuk di Tapanuli serentak bangkit melawan, dipelopori pejuang Batak militan seperti Dr Ferdinand, SM Simanjuntak, Mr Rufinus Tobing, Mr Humala Silitonga, Raja Saul Tobing, dan lain-lain. Belakangan SM Simanjuntak termasuk salah satu tokoh pergerakan yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) atau bahkan most wanted oleh tentara Belanda.

Ada kejadian yang mengharukan pada akhir 1948, saat isteri SM Simanjuntak meninggal dunia di kampung Sosor Panggabean Balige. Pada saat iringan pembawa jenazah almarhumah akan dikebumikan, tentara Bellanda muncul melakukan pencegatan, dan semua rombongan dirazia. Tentara Belanda jadi kalap dan marah besar karena ternyata SM Simanjuntak yang dicari-cari tak ditemukan di antara rombongan pengantar jenazah. Komandan tentara Belanda mengultimatum, kalau SM Simanjuntak tidak memunculkan diri seraya menyerah, jenazah tak boleh dikebumikan. Akhirnya SM Simanjuntak keluar dari dalam sebuah rumah adat yang ada di kampung tersebut, langsung menyerahkan diri untuk ditangkap. Beliau kemudian dibawa paksa dan dimasukkan ke penjara di Balige. Dengan tertangkapnya SM, barulah jenazah isterinya diijinkan untuk dikebumikan.

Setelah penyerahan kedaulatan RI, SM Simanjuntak masih terus bergerak di bidang politik. SM Simanjuntak kemudian menjadi Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) Cabang Tapanuli Utara, dan kemudian dipercayakan menjadi Ketua DPRD-GR Tapanuli Utara periode 1950 sampai 1955. Pada Pemilu pertama 1955, PNI memperoleh kemenangan. SM Simanjuntak dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI sekaligus anggota Dewan Konstituante Republik Indonesia tahun 1955 sampai dengan dibubarkannya DPR-RI dan Dewan Konstituante oleh Presiden Soekarno melalui Dekrit 5 Juli 1959. Pada bulan Agustus 1958 SM Simanjuntak dilantik menjadi Bupati Tapanuli Utara.

PANDANGAN SM SIMANJUNTAK

Almarhum SM Simanjuntak yang meninggal tahun 1986 pada usia 82 tahun, semasa hidupnya tetap memberi perhatian terhadap perkembangan pemerintahan di Tapanuli Utara. Menurut almarhum sebagaimana ditirukan putranya Ir Sahala Simanjuntak kepada penulis, berbagai kemajuan telah dicapai dalam era pembangunan di seluruh Indonesia, termasuk Tapanuli Utara. Namun ada satu hal yang kerap dikritisi SM. Kelemahan yang perlu dicermati dalam konteks memajukan Tapanuli Utara (waktu itu Taput begitu luas mencakup Toba, Samosir, Humbang Hasundutan, Dairi), adalah kenyataan bahwa aktivitas lebih tinggi dari produktivitas. Artinya, produktivitas masih jalan di tempat, sementara aktivitas dalam berbagai bentuk sangat menonjol

Menurut pandangan SM Simanjuntak, PAD (Pendapatan Asli Daerah) sulit mengalami kenaikan signifikan karena kurangnya perhatian dan pencermatan bagaimana menggali potensi-potensi yang ada untuk mendongkrak PAD. Banyak yang terlena oleh anggaran pembangunan, tapi sangat lemah dalam upaya meningkatkan PAD.

Pandangan SM Simanjuntak setidaknya mendekati kebenaran jika dicermati secara obyektif. Pada waktu ada prokontra soal Peta Kemiskinan Tapanuli, SM Simanjuntak menyatakan tak sependapat. Masalah utama, menurutnya, bagaimana supaya potensi yang ada dibangkitkan dan jangan terlena oleh kucuran dana formal dari pusat dan provinsi.

SM Simanjuntak yang mahir berbahasa Belanda dan Jepang, banyak menelaah bacaan tentang perkembangan di luar negeri. Mengenai otonomi daerah, menurut beliau, sesungguhnya otonomi itu akarnya sudah ada dalam sistem HUTA (kampung) di Tano Batak. Di kampung-kampung Batak, otonomi tercermin dari kemampuan warganya mengurus diri sendiri. Justru itu praktek otonomi daerah perlu dilihat dalam ssitem kemandirian yang ada di sebuah huta. Keberhasilan otonomi sangat ditentukan kokohnya kesatuan dan persatuan. Dulu, kesatuan dan persatuan itu rawan akibat politik pecah belah Belanda. SM Simanjuntak terobsesi untuk merekatkan persatuan dan kesatuan saat menjadi pimpinan DPRD-GR dan Bupati Tapanuli Utara.

Menurut Ir Sahala Simanjuntak, pada tahun 1950 an, Dalihan Natolu dimunculkan ayahandanya SM Simanjuntak dan kawan-kawan menjadi sebuah program kerakyatan yang sangat populer, dan ternyata Dalihan Na Tolu menjadi sistem kultural Batak yang melekat hingga sekarang. Bapak sangat peduli pada masalah kultur Batak karenanya sangat getol menggali dan mensosialisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam filosofi Dalihan Natolu, papar Sahala Simanjuntak.

Sia Marinus Simanjuntak gelar Ompu Taguru Raja III, sudah tiada. Tapi nilai-nilai luhur kejuangan yang melekat pada pribadinya, dan pada perjalanan hidupnya fase demi fase , akan senantiasa hadir menghiasi khazanah sejarah negeri Dalihan Na Tolu Tapanuli sekitarnya.

Nama lengkap : Sia Marinus Simanjuntak
Gelar : Ompu Taguru Raja II
Lahir : 1904, di Sosor Panggabean, Tampahan Balige.
Isteri : Boru Siahaan/Boru Napitupulu
Anak : 14 orang (4 laki-laki, 10 perempuan)
Jabatan terakhir : Bupati Tapanuli Utara (1958-1963)

( Catatan: Tulisan ini diambil dari buku Figur dalam Bingkai Sejarah Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara, yang diterbitkan Pemkab Tapanuli Utara tahun 2008, hal. 41-49. Editor: Leonardo Simanjuntak MDP)

Ditulis dan dikirimkan: Leonardo Simanjuntak MDP

Marsillam Simanjuntak, Batak dari Yogyakarta

Dia seorang pejuang demokrasi berintegritas tinggi. Marsillam Simanjuntak, aktivis Forum Demokrasi (Fordem) yang juga mantan Sekretaris Kabinet dan Jaksa Agung era pemerintahan Gus Dur, itu dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memipin Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R). Pengangkatan ini membuat Wapres Jusuf Kalla dan Partai Golkar seperti kebakaran jenggot.

Marsillam yang digambarkan oleh KH Abdurrahman Wahid sebagai teman yang sama-sama berjuang di Forum Demokrasi (Fordem), tampaknya sangat ‘ditakuti’ beberapa politisi Orde Baru. Maklum, pria Batak kelahiran Yogyakarta, 23 Februari 1943, itu pernah mendekam 17 bulan di rumah tahanan militer, setelah disangka terlibat Peristiwa Malari dan tanp pernah diadili, pada era pemerintahan Orde Baru (Golkar).
Lulusan Fakultas Kedokteran UI (1971), menikah dengan Krisni Murti , yang dikaruniai dua orang anak, Andrei Poltak dan Adinda Simanjuntak mengawali karier sebagai dokter penerbangan di Maskapai Penerbangan Garuda. Keluar dari tahanan militer (1975), ia dipercaya sebagai Kepala kesehatan Garuda. Namun, dia kemudian dipensiunkan dini karena menolak menjadi anggota Korps Pegawai Negeri (Korpri) dan indoktrinasi P-4.

Kemudian dian aktif sebagai aktivis demokrasi di Forum Demokrasi (Fordem) bersama-sama dengan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ketika Gus Dur terpilih menjadi Presiden (1999-2001), Marsillam diangkat menjadi Sekretaris Kabinet dan sempat menjabat Jaksa Agung setelah pejabat sebelumnya Baharuddin Lopa wafat. Dia pun sempat menjabat Menteri Kehakiman menggantikan Yusril Ihza Mahendra yang diberhentikan Presiden Wahid.

Dalam proses seleksi menjadi anggota Komisi Pemebrantasan Korupsi (KPK), Marsilam sebenarnya mempunyai rangking tertinggi. Namun setelah hasil seleksi diserahkan ke DPR, Marsillam tak terpilih. Maka ketika Presiden SBY mengangkatnya memimpin UKP3R didampingi dua deputinya, Letjen TNI (pur) Agus Widjojo dan Edwin Gerungan, beberapa pihak, khususnya para politisi Golkar begitu keras menolaknya.

Wapres dan beberapa kader Golkar menilai wewenang UKP3R itu terlalu besar bahkan tumpang tindih dengan tugas Wapres dan menteri koordinator. Dalam pasal 4 Keppres 17/2006, UKP3R mendapat tugas dan kewenangan yang cukup besar dalam membantu tugas presiden. Fungsi UKP3R dalam keppres itu, antara lain, membantu presiden menetapkan sasaran perubahan dan prioritas pencapaian kemajuan yang harus dilakukan dalam waktu tertentu, membantu presiden menemukan kelemahan dalam pelaksanaan program dan reformasi serta cara mengatasinya, menampung saran dan keluhan masyarakat dan dunia usaha.
Selain itu, UKP3R ditugaskan memantau dan menganalisis kelemahan pelayanan publik yang terjadi serta membantu presiden menetapkan perbaikan mutu administrasi publik dan pelaksanaan pembaruan tata kelola pemerintahan.

Pembentukan unit kerja tersebut memantik kegalauan kader Golkar. Partai Golkar paling menentang kehadiran Tim Marsillam tersebut. Sementara, di kalangan pengamat, itu merupakan bentuk ketidakpercayaan presiden kepada para menteri.
Sehingga UKP3R ini sempat diinformasikan dinonaktifkan sesaat setelah Wapres Jusuf Kalla bertemu Presiden SBY. Namun beberapa hari kemudian Presiden SBY memperi penjelasan yang menegaskan bahwa tim ini berjalan terus.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempertahankan pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2006. Lingkup tugas dan kewenangannya diperjelas. Sikap untuk mempertahankan UKP3R itu dijelaskan sendiri oleh Presiden Yudhoyono kepada pers, Kamis (9/11) malam.

Saat memberikan penjelasan, Presiden tampil di mimbar sendirian, ditunggui Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi dan empat staf khususnya, yaitu Andi Mallarangeng, Dino Patti Djalal, Sardan Marbun, dan Irvan Edison. Dua stasiun televisi, yaitu TVRI dan Metro TV, menayangkan langsung penjelasan Presiden yang membaca teks sekitar 25 menit tersebut.

Presiden mengatakan, pembentukan UKP3R dengan lima tugasnya adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai kepala pemerintahan untuk memenuhi janji perubahan kepada rakyat. Lima tugas UKP3R seperti ditegaskan Presiden adalah perbaikan iklim usaha/investasi dan sistem pendukungnya, pelaksanaan reformasi administrasi pemerintahan, peningkatan kinerja BUMN, perluasan peranan usaha kecil menegah, dan perbaikan penegakan hukum.
“Terus terang, jika kelima program dan upaya itu tidak berhasil, pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, termasuk penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan, tidak akan berhasil. Wajib hukumnya bagi saya untuk terus mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program itu,” ujar Presiden.

Presiden memberi penjelasan melalui pers setelah dua minggu terakhir muncul polemik dan silang pendapat tentang pembentukan UKP3R yang dipimpin Marsillam Simandjuntak. Presiden menilai polemik itu telah melebar, sering kurang relevan, dan keluar dari konteksnya. “Banyak pihak bahkan cenderung meletakkan keberadaan UKP3R dalam konteks politik, bukan dalam konteks manajemen pemerintahan,” ujarnya.
Dalam penjelasannya, empat kali Presiden menegaskan posisinya sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin kabinet. Sebagai pemimpin, Presiden mengemukakan, dirinyalah yang paling bertanggung jawab atas efektif atau tidaknya manajemen pemerintahan. Dua kali Presiden menegaskan tanggung jawabnya sebagai pemimpin itu.

Untuk penegasan posisi dan tanggung jawabnya ini, Presiden merujuk Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4, yang menyatakan, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD”.
“Sudah barang tentu, pembentukan unit kerja yang ramping (efisien) menjadi kewenangan saya selaku presiden. Dalam manajemen pemerintahan, sayalah yang paling bertanggung jawab atas efektif atau tidak efektifnya manajemen pemerintahan itu,” tuturnya.
Presiden menjelaskan, pembentukan UKP3R merupakan tindak lanjut evaluasi dua tahun manajemen dan kinerja pemerintah. Setelah evaluasi disimpulkan, keperluan untuk meningkatkan pengawasan dan pengelolaan semua agenda agar program pemerintah berjalan baik, sasaran dapat cepat dicapai, dan masalah yang muncul dapat diatasi dan diselesaikan.
Empat “bukan” tugas UKP3R

Presiden menjelaskan lingkup tugas dan kewenangan UKP3R. Untuk mempermudah pemahaman, Presiden menyatakan ada empat hal yang tidak atau bukan tugas UKP3R.
Pertama, UKP3R tidak mengambil keputusan dan tidak menetapkan kebijakan pemerintah. Kedua, UKP3R tidak memberikan instruksi dan arahan kepada menteri dan anggota kabinet. Ketiga, UKP3R tidak melakukan tindakan investigasi atau pemeriksaan atas hal yang berkaitan dengan masalah hukum seperti korupsi. Keempat, UKP3R bukan “pos politik” dan pejabatnya tidak dalam kategori political appointee seperti menteri, tetapi adalah “pos manajemen” yang jadi perangkat presiden selaku pemimpin eksekutif tertinggi.
UKP3R berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam pelaksanaan tugas ini, Presiden dibantu Wakil Presiden. “Jadi, Wapres tidak excluded, tetapi included,” ujarnya.

Dalam penjelasannya, Presiden menjelaskan jalan panjang hingga keluarnya Keppres No 17/2006. Para menteri terkait dan Wakil Presiden dilibatkan dalam pembahasannya. Untuk efektivitas kerja UKP3R, sedang disusun ketentuan teknis dan prosedural, antara lain menyangkut hubungan kerja UKP3R dengan jajaran kabinet secara umum demi peningkatan keberhasilan dan tugas kabinet keseluruhan.

Nama:Marsillam Simanjuntak
Lahir:Yogyakarta, 23 Februari 1943
Istri : Krisni Murti MS
Anak : 1. Andrei Poltak Simanjuntak dan 2. Adinda Simanjutak.
Pendidikan:
– Fakultas Kedokteran UI (1971)
Karir:
– Dokter Penerbangan di Maskapai Penerbangan Garuda
– Menteri Sekretaris Kabinet Kabinet Persatuan Nasional, 1999-2001
– Jaksa Agung, 2001
– Pj Menteri Kehakiman, 2001

dari berbagai sumber…

Afred Simanjuntak, Tokoh Indonesia

Namanya terukir sebagai pencipta lagu nasional ‘Bangun Pemudi Pemuda’. Judul lagu itu tampaknya selalu menjadi obsesi pria suku Batak kelahiran Parlombuan, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, 8 September 1920 itu. Hal itu setidaknya tercermin dari Karya Paparnya berjudul Membangun Manusia Pembangunan, saat menerima gelar Doctor Honoris Causa (DR. HC) atas pengabdiannya selama 60 tahun di bidang pendidikan dari Saint John University, 10 Februari 2001 di Jakarta.

Continue reading “Afred Simanjuntak, Tokoh Indonesia”

DR. Barita Simanjuntak, SH, MH, Dekan FH-UKI Jakarta

Sosok Tinggi Ilmu, Tinggi Iman dan Tinggi Pengabdian

Dr. Barita L.H. Simanjuntak adalah putra bungsu dari 12 bersaudara anak pasangan Praeses Emeritus Washington Simanjuntak STh – D. Br Siahaan. Lahir di Tarutung, 12 Juli 1971 menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama di Methodist 1 Medan dan SMAN 1 Medan. Masuk Fakultas Hukum USU hingga selesai dan melanjut program pasca sarjana di Fakultas Hukum UI. Dan terakhir meraih gelar Doktor dari salah satu universitas terbaik di negeri ini.

Lingkungan Barita Simanjuntak kecil memang mendekatkannya pada gereja dan organisasi gereja, mulai dari N-HKBP hingga GMKI. Karier organisasi gereja mengantarnya menjadi sekretaris jenderal GMKI pada 1996 – 1998 dan mengantarkannya menduduki posisi puncak organisasi kemahasiswaan Kristen Indonesia tersebut.

Sukses berorganisasi Kristen di Indonesia, sukses pula di luar negeri. Barita Simanjuntak adalah pengurus Federasi Mahasiswa Kristen Dunia dan pernah berkunjung ke Amerika Serikat dalam memenuhi undangan Mahasiswa Kristen negeri adidaya itu pada tahun 1999. Pria low proffile yang intonasi bicaranya tegas namun lembut itu bahkan pernah menjadi utusan HKBP mengikuti pertemuan pemuda Kristen se-dunia di Harare pada tahun 1998.

Dalam pergaulan kekristenan, Barita Simanjuntak tak hanya berkomunikasi hangat dengan senioren tapi juga beroleh ajaran dan binaaan, mulai dari orangtuanya yang berpikiran moderat hingga Pdt DR SAE Nababan STh, termasuk KH Abdurrahamn Wahid.  Dari Gus Dur saya mendapat pengajaran bagaimana hidup pluralis dalam kedamaian dan mengakomodir semua kepentingan, desisnya sambil menambahkan ajaran Bung Karno tentang nasionalisme menjadikannya memiliki semangat ke-Indonesia-an yang terpujikan.

Pendidikan keluarga di bawah binaan Praeses Emeritus Washington Simanjuntak STh – D. Br Sinaga dimana Barita dibesarkan sepertinya layak menjadi panutan, sebab selain Barita, saudara-saudaranya baik laki-laki maupun perempuan cukup berhasil.

Salah seorang Camat Perempuan di Kota Medan yaitu Camat Medan Petisah adalah saudaranya dan salah seorang lagi dr. Tunggul Simanjuntak, SpOG yang kini berdomisili di Kisaran. Sementara TB. Simanjuntak yang Ketua Cabang GM-PSSSI&BBI Medan saat ini juga saudara kandung Barita.

Dilantik Menjadi Dekan FH-UKI

Dalam usia yang tergolong muda (38),  Dr. Barita L.H. Simanjuntak dipercaya menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) periode 2009 – 2013.  Dr. Barita L.H. Simanjuntak adalah Doktor ke 142 yang dihasilkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI.

Kiranya dengan dipercayakannya jabatan dekan FH-UKI d pundak Barita, FH-UKI dapat menghasilkan ahli-ahli hukum yang Tinggi Iman, Tinggi Ilmu dan Tinggi Pengabdian, sebagaimana sang dekan baru mencirikan diri.

Semoga

Jonggy Simanjuntak, Anak Batak menjadi Tentara Amerika

Selama ini diketahui baru etnis China (Tionghoa), Jepang, Arab menjadi GI. Nah, mungkin yang tidak banyak diketahui, ada GI yang orang Batak, Batak tulen, dengan marga Simandjuntak. Wow !

Amerika memang negara terbuka. Siapa saja bisa jadi orang Amerika. Tidak melihat warna kulit, asal usul dan agama. Menjadi “siapa” saja bisa, bahkan sebagai presiden dan tentara. Tentara Amerika Serikat bisa berasal dari etnis apa saja, sepanjang sudah menjadi warga negara AS. Begitulah AS, negara yang penuh kontroversi dan percaya diri ini. Baiknya banyak, jeleknya juga banyak.

Continue reading “Jonggy Simanjuntak, Anak Batak menjadi Tentara Amerika”

Harapan Johny Simanjuntak, Anggota Komnas HAM

Johny Simanjuntak, sesepuh Organisasi Non Pemerintah, yang akhirnya lolos menjadi salah seorang anggota Komnas HAM, dari 70 orang lainnya yang menjadi pesaing ketat baginya, memberi jawab terhadap pertanyaan seputar penegakan hukum lingkungan sepanjang tahun 2007 dan harapannya terhadap putusan PN Jakarta Selatan atas kasus Walhi Vs Newmont, 18 Desember 2007, yang lalu.

Continue reading “Harapan Johny Simanjuntak, Anggota Komnas HAM”

Kasmin Simanjuntak, Bertindak Lokal, Berfikir Global

Ketertarikan mengetahui lebih dalam tentang seorang sosok manusia, bukanlah hanya sekedar menyusun penggalan-penggalan perjalanan hidupnya. Bukan juga sebatas menokohkan seseorang tanpa alasan. Menuliskan perjalanan hidup St. Kasmin Maruahal Pandapotan Simanjuntak, kalau tidak bisa dikatakan suatu keharusan, paling tidak sebagai bentuk respon positif terhadap segala bentuk kebaikan yang pernah ditorehnya, terutama bagi keluarga besar Simanjuntak Sitolu Sada Ina, dimanapun mereka berada. Continue reading “Kasmin Simanjuntak, Bertindak Lokal, Berfikir Global”