Tolak Rekayasa Hukum Pada Kasus Penganiayaan Anak

0
465

Efendy Panjaitan SE, MSP : Kami Akan Melaporkan Polres DS dan Kejari Lubuk Pakam ke Komisi III DPR RI

sidang1

Medan, JuntakNews

Penangangan kasus penganiayaan Agnes Marito br Panjaitan (12) Pelajar SD Trisakti Lubuk Pakam, sejak awal dinilai sarat rekayasa hukum oleh Kepolisian Resort Deli Serdang dan Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam. Kasus, dengan sangkaan Tindak Pidana Penganiayaan Anak, berjalan lama sebab JPU selalu mengembalikan berkas (P-19), sementara pengaduan balik D br P SSos yang menjadikan korban dan keluarganya sebagai tersangka, dengan sangkaan Pasal 310 dan Pasal 335 KUHPidana, justru berjalan lancar.

Fakta inilah yang mendorong Punguan Panjaitan merasa perlu menunjukkan sikap protesnya, atas rekayasa hukum yang merugikan keluarga Panjaitan. “Kami harus memastikan bahwa dalam penanganan kasus ini, tidak ada rekayasa dan JPU harus terbebas dari intervensi yang kami duga dilakukan oleh keluarga pelaku, salah seorang Kepala Kejaksaan Tinggi di Indonesia”, tandas Efendy Panjaitan SE MSP, Ketua Harian Punguan Panjaitan Kota Medan.

Dikatakannya, bahwa sejak awal merebaknya kasus ini, pihaknya terus melalukan pemantauan dan menemukan adanya rekayasa hukum yang diduga dilakukan oleh oknum Kejari Lubuk Pakam dan oknum penyidik Polres Deli Serdang. “Jika benar Kejari dan Polres terpengaruh dengan intervensi pejabat kejaksaan itu, maka Punguan Panjaitan, tidak akan tinggal diam dan akan mempersoalkan yang bersangkutan dan mengadukan Polres dan Kejari ke institusi pengawasan masing-masing”, ancamnya.

Hal ini dibenarkan oleh  Saut Panjaitan, ayah korban, bahwa selain meminta pertolongan dari Kantor Pengacara LBH-Citra Setia Indonesia Medan, dirinya juga mengkomunikasikan perkara ini kepada tokoh-tokoh Panjaitan di Medan. “Saya berharap, tokoh-tokoh Panjaitan di seluruh Indonesia dapat membantu kami, sehingga dugaan keterlibatan salah seorang Kajati yang merupakan saudara dari pelaku, dapat dihentikan dan hukum dapat ditegakkan secara adil. Apalagi pelaku ini adalah PNS dan tetangga yang hanya berjarak beberapa meter dari rumah kami”, tandasnya.

Datumira FM Simanjuntak SH MH, pengacara korban, mengatakan bahwa sejak awal kasus pengaduan balik pelaku sudah terasa aroma intervensi. “Kasus utama diperlambat, sedangkan kasus ikutan berupa pengaduan balik justru terkesan dipaksakan”, tandasnya.

Ikhwal penganiayaan Agnes, oleh D br P SSos, , Agnes bersama dengan 2 orang anak tetangga MS (8), SP (5) dan Qu (2,5) pada Rabu 30 Mei 2012 seperti biasa bermain ayunan di halaman rumahnya Dusun II Gg Sederhana Desa Pagar Jati Lubuk Pakam, sambil membunyikan lagu-lagu dari HP. “Tak tahu kenapa, tiba-tiba pelaku yang rumahnya berada di depan rumah kami mendatangi anak-anak sedang bermain ini dan mendamprat anak-anak”, terang Ratna ibu Agnes.

.Agnes yang merasa tidak melakukan kesalahan hanya bisa kebingungan dan takut. Tak hanya membentak, P br P SSos, memukul dagu dan menjambak rambut Agnes, walau sempat dilerai oleh kakaknya SHP (18). Melihat gelagat tak baik ini, kakak Agnes pun mengabadikan kebringasan tetanggannya ini dengan kamera video HP nya. “Sudah setahun kejadian itu, hingga sekarang anak-anak saya jadi trauma melihat pelaku, yang tidak perbah ditahan oleh polisi maupun jaksa, hingga sekarang oleh Hakim PN Lubuk Pakam”, sesal Saut Panjaitan.

Ditanya komentarnya atas dugaan melakukan penghinaan kepada pelaku penganiayaan, Saut Panjaitan menampiknya. “Saat kejadian itu, saya dan istri tidak ada di rumah. Malah sebaliknya dia yang menghina kami sekeluarga”, ujar Saut meninggi.

“Saya tidak levelmu. Lakimu hanya tukang kawinkan babi, kalau tidak kalian tidak makan. Kau hanya Parnab (pengumpul makanan babi) di pajak sana. Bahkan salah seorang tetangga lain yang kompak dengan pelaku,  Tiomsi br Siahaan mengatai suamiku sebagai seorang “Oon. Entah siapa yang menghina siapa”, terang Ratna br Simanjuntak, ibu korban.

Walau terlihat kasus hokum ini terkesan lambat, Efendy Panjaitan, tetap menghargai dan mengharapkan hakim yang menangani perkara ini untuk tetap objektif, adil dan tidak terpengaruh dengan intervensi. “Kami mengharapkan hakim dapat menetapkan keputusan yang seadil-adilnya, apalagi kasus ini mengorbankan anak. Sedangkan aparat hokum yang kami duga terlibat rekayasa dan membelokkan perkara ini, akan kami lapor ke Komisi III DPR RI dan intansi pengawas aparat hokum lainnya di negeri ini”, tegas Efendi.


NO COMMENTS

LEAVE A REPLY