Perkara Penganiayaan Anak Di Bawah Umur Agnes Marito Panjaitan Mandek

0
445
perkara mandek

Efendy Panjaitan : “Penyidik Harus Profesional, Independen dan Bebas Kepentingan”

 

PENGANIAYAAN ANAK : DAgnes Marito br Panjaitan (12), ayahnya Saut Panjaitan dan ibunya Ratna br Simanjuntak memenuhi panggilan polisi untuk sebagai tersangka atas pengaduan pelaku tindak kekerasan. (Batak Pos/Poltak Simanjuntak).

Medan, Batak Pos

Ungkapan si miskin selalu bersalah tepat menggambarkan nasib keluarga Saut Panjaitan yang anak perempuannya pelajar SD Agnes Marito Panjaitan (12), menjadi korban kekerasan tetangganya oknum PNS Kabupaten Deli Serdang D br P S.Sos tanggal 30 Mei 2012. Anak jadi korban, ayah ibu dan termasuk korban sendiri justru dijadikan tersangka dan dinyatakan telah lengkap (P21), atas pengaduan balik pelaku. Sementara, perkara pokok tindak pidana kekerasan semakin tidak jelas, sebab Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, hingga 5 kali menyatakan berkas tidak lengkap (P19).

“Penanganan perkara ini sarat dengan keanehan. Klien kami yang jadi korban penganiayaan oknum PNS perkaranya tidak jelas hingga sekarang. Berkasnya bolak-balik dikembalikan oleh jaksa, sementara pengaduan pelaku yang menjadikan klien dan kedua orangtuanya jadi tersangka dinyatakan lengkap. Aneh sebab kasus utama belum jelas, tetapi kasus ikutan dinyatakan lengkap sehingga penyidik polisi memanggil klien saya untuk penyerahan tahap 2”, jelas Datumira Simanjuntak SH MH pengacara korban kepada Batak Pos di Unit PPA Polres Deli Serdang Lubuk Pakam Kamis (19/10).

Keanehan ini menurut Datumira semakin jelas sebab berkembang rumors bahwa pelaku yang PNS itu dilindungi oleh keluarganya yang sekarang ini menjabat sebagai salah seorang Kepala Kejaksaan Tinggi di Papua bermarga Pardede. “Rumors ini semakin jelas sebab jaksa penyidiknya mengakui bahwa oknum Kajati itu pernah datang ke Kejari Lubuk Pakam, walau dikatakannya kedatangan petinggi kejaksaan ini tidak ada kaitannya dengan kasus yang menimpa saudara perempuannya D br P”, tambah Datumira.

Batak Pos yang mencoba melakukan klarifikasi tentang rumors keterkaitan oknum Kajati Papua dalam penanganan perkara yang menimpa keluarganya ini kepada Kajari Lubuk Pakam, mengakui bahwa upaya itu ada, walau tidak mempengaruhi proses hukum yang tengah berlangsung atas D br P. “Memang beliau pernah berkomunikasi dengan kita, tetapi saya berpendirian tidak terpengaruh dengannya sebab yang mengangkat saya jadi Kajari adalah Kejaksaan Agung”, katanya.

Batak Pos yang mengkonfirmasi kebenaran informasi ini menghubungi Monang Pardede SH yang dikenal sebagai Kajati Papua lewat pesan singkat (sms) dan hubungan telepon, tidak mendapat tanggapan.

Datumira menyayangkan selain dugaan keterlibatan oknum Kajati mempengaruhi proses hukum terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak kliennya, juga dipersoalkannya penyidik kepolisian yang semarga dengan suami pelaku. “Penyidiknya bermarga Hutapea dan suami dari pelaku bermarga Hutapea. Sangat mungkin terjadi konflik kepentingan didalamnya”, tandas Datumira.

Walau jawaban Kajari dan Penyidik Kejaksaan tegas menolak dugaan adanya pengaruh oknum Kajati ini dalam penanganan perkara ini, namun sangat sulit untuk menerimannya bulat-bulat sebab proses hukum sarat dengan keanehan. “Jika tidak ada pengaruh oknum Kajati itu, lalu faktor apa sehingga kejaksaan 5 kali mengembalikan berkas (P19) dengan petunjuk yang berubah-ubah. Kondisi ini memaksa kami untuk mengambil langkah upaya hukum terhadap penyidik polisi dan kejaksaan”, tegas Datumira.

Rudyard Simanjuntak dari Biro Advokasi Generasi Muda Simanjuntak Sitolus Sada Ina Boru, Bere dan Ibebere (GM-SSSI&BBI) yang turut mendampingi korban di Polres Deli Serdang mengatakan bahwa pihaknya sangat menyayangkan ketidakprofesionalan JPU yang bolak-balik mengembalikan berkas perkara penganiayaan anak. Namun di sisi lain, sangat professional menyidik pengaduan balik pelaku.

“Saya sudah bertanya langsung ke JPU Lilik Suparli SH MH kenapa sampai bisa P19 hingga berkali-kali? Yang bersangkutan menjawab bahwa itu bisa saja”, ujar Rudyard. Sementara dalam kesempatan lain Kajari Lubuk Pakam H Khairil Aswan H SH MHum kepada Batak Pos mengatakan bahwa P19 hanya bisa sekali, jika belum dipenuhi oleh penyidik polisi maka dikirim surat biasa, bukan P19.

Ketika Batak Pos diberi kesempatan memeriksa pengembalian berkas dari Kejaksaan (P19) di Unit PPA Polres Deli Serdang, menemukan bahwa ada 4 surat P-19 dan 1 surat biasa perihal Pengembalian Berkas Perkara Pidana An Tersangka Dameria br Pardede SSos.

Komentar lain datang dari Pengurus Punguan Panjaitan Kota Medan, Efendy Panjaitan SE MSP yang menyerukan jangan sampai penanganan kasus yang tidak professional ini menimbulkan konflik horizontal antar marga dengan adanya dugaan intervensi famili pelaku.

“Pungunan Panjaitan mengharapkan Polres Deli Serdang dan Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam professional menegakkan hukum terutama UU Perlindungan Anak. Jangan sampai terpengaruh dengan intervensi dan nepotisme marga sebab potensial memancing konflik antar marga”, ujar Efendy Panjaitan.

Aris Merdeka Sirait Sekretaris Jenderal Komnas Perlidungan Anak (Komnas PA) ketika dihubungi Batak Pos Jumat (19/10) mengatakan bahwa pihaknya meminta agar kasus utama penganiayaan anak yang didahulukan, bukan kasus ikutan, pengaduan balik pelaku.

“Dalam kondisi seperti ini, polisi dan jaksa seharusnya mendahulukan kasus penganiayaan anak itu, sebab itu perkara pokok, bukan sebaliknya. Dalam hal ini polisi perlu dilaporkan ke Propam atau ke Kompolnas, sedangkan jaksanya silahkan dilapor ke Aswas atau ke Jamwas”, tegasnya.

Saut Panjaitan ayah korban dengan rona wajah tertekan mengatakan bahwa keluarganya sangat terganggu dengan tingkah pola tetangganya yang telah memukul anaknya. “Begitu kami menerima surat panggilan polisi yang katanya untuk menyerahkan saya, anak saya dan istri ke kejaksaan, justru pelaku itu sering bernyanyi-nyanyi “Di Kamar 13 on”, kuat-kuat hingga kami semua mendengarnya. Hassit ni na pogos on!”, katanya. (POL).

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY