Catatan Tentang Mubes PSSSIB di Medan

5
686

Oleh: Sabungan H. Simanjuntak

Sekretaris Umum PSSSI&B Jakarta Raya dsk.

 

A. PENDAHULUAN
Panitia Pelaksana Mubes se Indonesia akan menyelenggarakan Mubes PSSSI&B se Indonesia. Namanya Mubes PSSSI&B se Indonesia, tetapi banyak wilayah yang tidak ikut/tidak setuju Mubes tersebut. Menurut data dari situs internet, wilayah yang pasti tidak ikut al. Jakarta Raya, Surabaya, Palembang, Bengkulu, Samarinda, Kalbar, Batam, Jayapura dan Manokwari, Kisaran. Bahkan Sabam Simanjuntak, Tokoh/Natua tua, Ketua Tobasa di Balige, sampai menyerukan kepada PSSSI&B se Indonesia tidak layak menghadiri Mubes PSSSI&B se Indonesia di Medan yang diketuai oleh Ir Bona Simanjuntak.
Sesungguhnya apa tujuan menyelenggarakan Mubes PSSSI&B se Indonesia? Menurut dokumen Panitia Pelaksana, tujuan Mubes adalah untuk membentuk pengurus PSSSI&B se Indonesia.

B. TOPIK YANG DIBAHAS.
Dari tujuan Mubes saya garis bawahi dua hal:

  1. PSSSI&B se Indonesia;
  2. Membentuk Pengurus PSSSI&B se Indonesia.

I. APAKAH SUDAH ADA PSSSI&B SE INDONESIA?
PSSSI&B se Indonesia sebagai induk organisasi bagi PSSSI&B-PSSSI&B di seluruh Indonesia, dari sudut organisasi dan administrasi, dan sebagai hasil persetujuan dari semua PSSSI&B di seluruh Indonesia, secara faktual belum ada. Apabila mau membentuk Pengurus PSSSI&B se Indonesia, pertama-tama harus disetujui terlebih dahulu oleh paling tidak sebagian besar PSSSI&B di seluruh Indonesia perlu atau tidak membentuk wadah PSSSI&B se Indonesia.
Mengapa harus atas persetujuan PSSSI&B di seluruh Indonesia? Karena:

  1. Membentuk PSSSI&B se Indonesia adalah masalah organisasi. Dimaksudkan PSSSI&B se Indonesia tersebut untuk meng-kordinir secara nasional (se Indonesia) seluruh PSSSI&B di seluruh Indonesia.
  2. PSSSI&B di seluruh Indonesia adalah pemangku kepentingan (stake holder) pada PSSSI&B se Indonesia;
  3.  Persetujuan tersebut melegitimasi konsekwensi organisasi dan administrasi, bahwa kedudukan PSSSI&B diseluruh Indonesia secara sukarela menjadi organisasi bawahan (cabang) dari PSSSI&B se Indonesia. Artinya, persetujuan tersebut harus merubah strukur organisasi masing-masing PSSSI&B dari yang selama ini mandiri dan berdikari, menjadi organisasi cabang (bawahan).
  4. Persetujuan tersebut memberi konsekwensi organisasi dan administrasi bagi PSSSI&B diseluruh Indonesia, tunduk dan patuh melaksanakan semua kebijakan/program nasional dari PSSSI&B se Indonesia.

Bisa di simpulkan, syarat utama pembentukan PSSSI&B se Indonesia adalah persetujuan/kesepakatan dari seluruh PSSSI&B (paling tidak sebagaian besar) di wilayah Indonesia. Tanpa persetujuan seperti itu, membentuk pengurus PSSSI&B se Indonesia seperti dimaksud oleh Mubes di Medan adalah sia-sia dan tak menguntungkan. Persetujuan/kesepakatan menjadi landasan hukum untuk memilih Pengurus PSSSI&B se Indonesia.

Membentuk Pengurus PSSSI&B se Indonesia seperti dimaksudkan oleh Panitia Mubes di Medan, patut diperjelas. (Baca: Tujuan Penyelenggaraan Mubes – Dokumen Panitia Mubes). Sebab Istilah membentuk pengurus PSSSI&B se Indonesia, tidak selalu mengandung arti memilih. Bisa saja Pengurus PSSSI&B se Indonesia ditetapkan oleh Panitia Mubes karena masih didalam konteks membentuk. Sama halnya dengan Panitia Mubes bukan dipilih, tetapi dibentuk dengan SK PSSSI&B Pusat, Balige. Padahal baik Panitia Mubes apalagi yang namanya pengurus PSSSI&B se Indonesia haruslah dipilih secara bebas. Artinya, setiap anggota PSSSI&B diseluruh Indonesia mempunyai hak dipilih dan memilih.

Syarat membentuk PSSSI&B se Indonesia harus berpedoman:

  1. Apakah memperkuat persatuan Simanjuntak Sitolu Sada Ina dan Boru;
  2. Apakah sudah mendesak;
  3. Apakah bermanfaat bagi PSSSI&B di seluruh Indonesia.

Dari ketiga syarat ini yang paling utama adalah persatuan. Sebab hakikat dari PSSSI&B adalah Persatuan (Parsadaan) keturunan Simanjuntak Sitolu Sada Ina dan Boru (pomparan ni Sobosihon br Sihotang). Siapapun yang mengusulkan gagasan apabila ternyata tidak menguntungkan kepada Persatuan Simanjuntak Sitolu Sada Ina dohot Boruna, harus ditolak. Setiap gagasan atau rencana yang diusulkan menjadi program nasional, harus selalu disesuaikan dengan tingkat kesadaran (situasi dan kondisi) Simanjuntak Sitolu Sada Ina dan Boru diseluruh Indonesia.
Apabila ke tiga syarat untuk membentuk Wadah Organisasi dianggap sudah terpenuhi dan sudah disetujui, langkah berikutnya adalah menetapkan satu sistem (aturan main) yang jelas, yaitu Rancangan AD/ART yang disepakati secara bersama oleh PSSSI&B di seluruh Indonesia.

 

II. MEMBENTUK PENGURUS PSSSI&B SE INDONESIA.
Tujuan Penyelenggaraan Mubes PSSSI&B se Indonesia di Medan untuk membentuk Pengurus PSSSI&B se Indonesia, saya anggap langkah yang bertentangan dengan fakta. Tak mungkin membentuk Pengurus PSSSI&B se Indonesia, sebab faktanya wadah PSSSI&B se Indonesia belum disetujui.

Mangantar Simanjuntak (Ompu Palti), ketua PSSSI&B Pusat, Balige Bonapasogit menyuguhkan satu keadaan yang mengenaskan kepada PSSSI&B dengan mengatakan bahwa: “namun sampai saat ini belum pernah ada rapat ataupun musyawarah untuk membentuk Pengurus PSSSI&B secara nasional maupun regional, sehingga secara organisasi tidak ada hubungan antara PSSSI&B disatu daerah dengan PSSSI&B di daerah lainnya” (Dikutip dari: Rencana Mubes PSSSI&B se Indonesia – Dokumen Pantia Mubes). Sayang, Mangantar Simanjuntak tidak menyebutkan sebabnya mengapa kurang lebih 50 tahun belum pernah dibentuk Pengurusnya.
Keterangan ini jelas menunjukkan bahwa sudah ada PSSSI&B se Indonesia, cuma tidak berfungsi, karena belum pernah dibentuk pengurusnya. Begitulah yang bisa dimaknai dari keterangan tersebut. Pihak lain beranggapan bahwa PSSSI&B se Indonesia tidak ada dengan argumen sesuai fakta selama ini, bahwa PSSSI&B adalah organisasi yang mandiri dan berdikari, tidak ada ikatan organisasi maupun administrasi kepada salah satu PSSSI&B sebagai organisasi induk. Kalau memang betul sudah sejak dari dulu ada PSSSI&B se Indonesia, pertanyaannya adalah dimana dan kapan dibentuk?

Menurut saya langkah pertama yang mesti ditempuh sebelum Mubes adalah meminta Persetujuan dari seluruh PSSSI&B di seluruh Indonesia untuk membentuk (wadah) PSSSI&B se Indonesia. Legalitas Panitia Pelaksana Mubes adalah persetujuan dari pengurus PSSSI&B dari seluruh Indonesia (paling tidak sebahagian besar, sesuai Data Base), bukan diangkat dengan SK Pengangkatan oleh satu Pengurus PSSSI&B yang secara organisatoris dan administrasi tidak bisa mengatasnamakan seluruh pengurus PSSSI&B di seluruh Indonesia. Persetujuan seluruh PSSSI&B se Indonesia harus dituangkan didalam satu kesepakatan tertulis, semacam MOU. MOU disosialisasikan ke seluruh pengurus-pengurus PSSSI&B di seluruh Indonesia.

C. MENGAPA RENCAMA MUBES DI MEDAN MENDAPAT BANYAK TANTANGAN?
Sebab utamanya adalah:

  1.   Wacana Mubes kurang Sosialisasi
  •  Wacana yang muncul bukan membentuk wadah PSSSI&B se Indonesia, tetapi langsung membentuk Pengurus PSSSI&B se Indonesia;
  •  Penyelenggaraan Mubes tidak maksimal disosialisasikan ke seluruh Pengurus PSSSI&B di seluruh Indonesia (paling tidak kepada sebagian besar PSSSI&B diseluruh Indonesia), termasuk kepada PSSSI&B Jakarta Raya dsk;
  • Pertemuan untuk membentuk Panitia Persiapan di Sidikalang tidak mengundang paling tidak sebagian besar Pengurus PSSSI&B dari seluruh Indonesia. Dari susunan Panitia Persiapan yang didominasi oleh Pengurus PSSSI&B Kota Medan, menunjukkan ketidak seriusan didalam membentuk Panitia Persiapan.
  •  Latar belakang pergantian Panitia Persiapan Mubes, nampak direkayasa

Dari dokumen Rencana Mubes PSSSI&B se Indonesia 9 April 2011, yang dibuat oleh Mangantar Simanjuntak dapat dicatat:

  • Berita disitus internet tanggal 27 Februari 2011 ada beberapa orang anggota Panitia Persiapan Mubes PSSSI&B se Indonesia merencanakan membentuk Panitia Mubes diluar pengetahuan Pengurus PSSSI&B”. Dilampiran Dokumen Panitia Pelaksana Mubes disebut “bahwa GM-SSSI&B, siap menjadi pelaksana Mubes jika di minta”. Itulah berita di situs internet.
  • Tangal 5 Maret 2011 (kurang lebih 1 minggu setelah GM SSSI&B menyatakan siap jadi pelaksana mubes jika di minta), St. Ir. Hizkia Simanjuntak secara kebetulan (istilah kebetulan dapat diartikan: sebelumnya belum pernah kenal, atau pertemuan itu tidak disengaja) bertemu dengan Ir Bona Simanjuntak, Ketua Umum PSSSI&B Jakarta Raya dsk. St. Ir. Hizkia Simanjuntak menceritakan kepada Ir. Bona Simanjuntak tentang berita di internet tersebut. Pertanyaannya: Apa hubungan Ir. Bona Simanjuntak dengan berita di internet sehingga St. Ir. Hizkia Simanjuntak merasa perlu menceritakan berita di situs internet tersebut pada petemuan yang tidak disengaja?
  • Setelah pertemuan yang kebetulan tersebut, koq tiba tiba ada kepentingan bersama antara St. Ir. Hizkia Simanjuntak, sang Ketua Umum DPW Sumatera Utara, dengan Ir. Bona Simanjuntak, Ketua Umum PSSSI&B Jakarta Raya dsk, harus segera pergi ke Balige, menemui Mangantar Simanjuntak, pemberi SK Pengangkatan Panitia Persiapan tanggal 25 Juli 2011.
  • Hasil pertemuan tanggal 7 Maret 2011 di Balige, antara St. Ir. Hizkia Simanjuntak, Ir. Bona Simanjuntak dengan Mangantar Simanjuntak (sebanyak 7 orang) ternyata memutuskan lain. Yaitu mengadakan rapat secepatnya dengan mengundang Pengurus PSSSI&B seluruh Indonesia. Rapat dirancang untuk meminta pertanggunganjawab Panitia Persiapan Mubes yang secara resmi dibentuk tanggal 25 Juli 2011 di Sidikalang. Pertanyaannya: Ada urusan apa Ir. Bona Simanjuntak ikut meminta pertanggungjawaban Panitia Persiapan Mubes, mengingat ia sendiri tidak ikut menjadi anggota Panitia Persiapan Mubes yang dibentuk di Sidikalang?
  • Katanya, pada Rapat yang dirancang akan mengundang Pengurus PSSSI&B dari seluruh Indonesia. Tidak ada undangan untuk PSSSI&B Jakarta Raya dsk.
  • Pada rapat tanggl 9 April 2011 di hotel Emerald Medan, yang dibicarakan adalah pertanggung- jawaban Panitia Persiapan yang belum menunjukkan langkah langkah kongkrit untuk terselenggaranya Mubes. Padahal awal cerita, mengapa St. Ir. Hizkia Simanjuntak dan Ir. Bona Simanjuntak harus segera ke Balige menemui Mangantar Simanjuntak adalah karena ada berita di internet tersebut.

Akhir dari semua cerita itu nampak jelas dari Keputusan Rapat tanggal 9 April 2011, yaitu :

  1. SK Panitia Persiapan Mubes PSSSI&B yang diterbitkan tanggal 25 Juli 2009, sejak hari ini (sejak tanggal 9 April 2011) dinyatakan tidak berlaku lagi. Artinya, Panitia Persiapan dibubarkan!
  2. Pada hari itu juga dibentuklah panitia baru dan disebut Panitia Pelaksana Mubes. Tugasnya, membentuk Pengurus PSSSI&B se Indonesia, dengan “mendaulat” Ir. Bona Simanjuntak sebagai Ketua Umumnya. Semula, Panitia Persiapan Mubes menjadi Panitia Pelaksana Mubes membentuk pengurus PSSSI&B se Indonesia.
  3. SK Pengangkatan Panitia Pelaksana Mubes di tetapkan di Balige, tanggal 9 April 2011, padahal Mangantar Simanjuntak pada tanggal 9 April 2011 itu masih memimpin Rapat di Hotel Emerald Medan.
  4.  SK Pengangkatan Panitia Pelaksana ditembuskan juga kepada Pengurus Cabang PSSSI&B se-Dunia.Karena SK Pengangkatan Panitia Pelaksana Mubes ditandatangani oleh Mangantar Simanjuntak, ketua PSSSI&B Pusat, Balige, Bonapasogit, ditembuskan kepada Pengurus cabang PSSSI&B se-Dunia, dengan sendirinya Mangantar Simanjuntak otomatis jadi ketua PSSSI&B se-Dunia.    Pertanyaannya:
  • Apa memang sudah ada PSSSI&B se-dunia yang mempunyai cabang-cabang?
  • PSSSI&B mana saja diseluruh Indonesia yang sudah menjadi Cabang PSSSI&B se-Dunia? PSSSI&B Jakarta Raya dsk tidak pernah menjadi Cabang PSSSI&B se-Dunia, dan mungkin oleh karena itu tidak pernah diundang oleh Mangantar Simanjuntak.

3. Masalah kebasahan SK Pengangkatan Panitia Mubes.
Pengangkatan Panitia Pelaksana Mubes di tetapkan oleh satu organisasi PSSSI&B yang secara organisasi perlu dipertanyakan.
Mengapa?

 

  • Didalam Dokumen Rencana Mubes PSSSI&B Se Indonesia, ditandatangani oleh Mangantar Simanjuntak, ketua PSSSI&B Pusat Balige-Bonapasogit tanggal 9 April 2011 dikatakan (dikutip): “Namun sampai saat ini belum pernah ada rapat ataupun musyawarah untuk membentuk Pengurus PSSSI&B secara nasional maupun regional, sehingga secara organisasi tidak ada hubungan antara PSSSI&B disatu daerah dengan PSSSI&B di daerah lainnya”.
  • Dari kutipan diatas jelas menunjukkan bahwa secara organisasi memang tidak ada hubungan antara PSSSI&B disatu daerah dengan PSSSI&B di daerah lainnya, termasuk dengan PSSSI&B Pusat, Balige-Bonapasogit. Pengangkatan Panitia Pelaksana Mubes PSSSI&B se Indonesia dengan Surat Keputusan yang ditandatangani Mangantar Simanjutak, ketua PSSSI&B Pusat Balige-Bonapasogit, menurut saya, tidak mempunyai landasan hukum. PSSSI&B Pusat Balige-Bonapasogit, bagi PSSSI&B Jakarta Raya dsk, dan mungkin juga bagi PSSSI&B yang lain di seluruh Indonesia, bukan dalam kapasitas mereka Pusat, Jakarta dan yang lain lain bawahan (cabang).
  • Surat Keputusan Pengurus Bona Pasogit PSSSI&B No. 9/PP/IV/2011 mengandung kelemahan yaitu: SK (Mangantar Simanjuntak) samasekali tidak menyebutkan kepada siapa Panitia Mubes mempertanggungjawakan seluruh pekerjaannya? Tidak adanya klausul yang memerintahkan Panitia Mubes harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya, memberi keleluasaan yang sebebas-bebasnya kepada Panitia Mubes, dan Mangantar Simanjuntak, pemberi SK, menjadi kehilangan kontrol terhadap pekerjaan Panitia Mubes.

4. Perbedaan pendapat antara Pengurus PSSSI&B kota Medan dengan DPW PSSSI&B Sumatera Utara menunjukkan gejala perpecahan di kota Medan, khususnya dikalangan anggota PSSSI&B.

Dari Dokumen Rencana Mubes PSSSI&B se Indonesia dikatakan (dikutip):
“Untuk mendukung terlaksananya Mubes PSSSI&B se Indonesia tersebut, dibentuklah PSSSI&B Wilayah Sumatera Utara yang dideklarasikan tanggal 30 April 2010 dengan Ketua St. Ir. Hizkia Simanjuntak yang dilantik oleh Mangantar Simanjuntak selaku ketua PSSSI&B Pusat Bona pasogit, Balige”. Dari kutipan kalimat ini saya garisbawahi tiga hal yaitu: 1. Untuk mendukung, 2. Deklarasi, 3. Dilantik

  • Ternyata DPW PSSSI&B Sumatera Utara dibentuk hanya untuk mendukung terlaksananya Mubes. Bukan merupakan tuntutan atau hasil persetujuan dari semua pengurus PSSSI&B se Sumatera Utara.
  • DPW Sumatera Utara dibentuk dengan deklarasi. Karena pembentukannya secara deklarasi diangkatlah St. Ir. Hizkia Simanjuntak sebagai Ketua Umum nya, bukan atas pemilihan oleh pengurus-pengurus PSSSI&B se Sumatera Utara. Lagi lagi, persoalannya sama dengan pembentukan Panitia Mubes, bukan atas persetujuan dari seluruh pengurus PSSSI&B seluruh Indonesia. Pembentukan DPW Sumatera Utara dengan cara deklarasi merupakan satu preseden baru bagi pembentukan PSSSI&B dikemudian hari.
  • Menurut informasi dari Pengurus PSSSI&B Kota Medan, antara pengurus DPW Sumatera Utara (St. Ir. Hizkia Simanjutak) dengan GM (Generasi Muda-Medan) juga timbul hubungan yang tidak harmonis. Keadaan ini turut memperuncing keadaan di kota Medan.

5. Gejolak Mubes terjadi di PSSSI&B Jakarta Raya dsk
Rencana Mubes di Medan telah menimbulkan gejolak di intern PSSSI&B Jakarta Raya dsk karena:

  • Kehadiran Ir. Bona Simanjuntak, Ketua Umum PSSSI&B Jakarta Raya dsk, disemua kegiatan Panitia Mubes bukan atas Keputusan Pengurus PSSSI&B Jakarta Raya dsk.
  • Pengurus Harian PSSSI&B Jakarta Raya dsk (9 orang), sama sekali tidak tahu ada rencana Mubes di Medan dan samasekali belum pernah mendiskusikannya. Mengapa bisa begitu?
  • Ir. Bona Simanjuntak, Ketua Umum PSSSI&B Jakarta Raya dsk, memonopoli semua informasi tentang rencana mubes. Ir Bona Simanjuntak pernah mengatakan ada Surat (undangan?) dari Panitia Mubes, tapi tak pernah ditunjukkan, karenanya dan tak pernah didiskusikan.
    • Ir. Bona Simanjuntak, sebagai Ketua Umum, tidak transparan kepada Pengurus Harian PSSSI&B Jakarta Raya tentang rencana mubes, bahkan cenderung menutup nutupinya.
    • Ir. Bona Simanjuntak didaulat menjadi Ketua Umum Panitia Pelaksana Mubes pada Rapat tanggal 9 April di Medan, Pengurus dan anggota PSSSI&B Jakarta Raya dsk, mengetahui dari sms dan berita di media massa, bukan atas laporan Ir. Bona Simanjuntak sendiri. Artinya, Ir Bona Simanjuntak samasekali tidak pernah memberitahukan kepada Pengurus Harian bahwa dirinya telah didaulat menjadi ketua umum panitia pelaksana mubes PSSSI&B se Indonesia.
  • Pada saat Pengurus Harian mengundang Dewan Penasehat, Pengurus Wilayah dan Natua-tua untuk Pasadahon Lakka mangadopi Ulaon Pesta Bonataon Punguan Raja Sihotang se Jabodetabek, saat itu Ir. Bona Simanjuntak dan St. Bestman Simanjuntak ditanya mengenai kehadiran mereka pada Rapat Panitia Mubes di Hotel Emerald tanggal 9 April 2011, sesuai sms dan berita di Surat kabar. Mereka berdua tidak jujur menceritakan dan bahkan berdalih tidak sengaja hadir di rapat tersebut, karena kebetulan saja di Medan. Padahal St Bestman Simanjuntak berangkat ke Medan sebelumnya sudah diplot menjadi wakil Hutabulu di Presidium Rapat tersebut. Sejak saat itu mulai muncul ketidakpuasan kepada Ir. Bona Simanjuntak, karena peserta rapat merasa diperlakukan seperti anak kecil.
  • Rapat tanggal 1 Mei 2011 adalah rapat Pasadahon lakka mangadopi pesta Bonataon Punguan Raja Sihotang se jabodetabek. Bukan rapat khusus untuk mendengar/meminta penjelasan Ir. Bona Simanjuntak dan St. Bestman Simanjunak. Diakhir rapat ada peserta rapat dengan menunjukkan kliping Surat Kabar meminta penjelasan dari Ir. Bona Simanjuntak dan St. Bestman Simanjuntak.
  • Pada saat pertemuan tersebut peserta Rapat minta segera diadakan rapat khusus meminta penjelasan dari Ir. Bona Simanjuntak tentang rencana mubes, permintaan itupun tidak dipenuhi.
  • Panitia Pelaksana Mubes sebagai kesatuan kerja, pun samasekali tidak pernah mengirim undangan kepada Pengurus PSSSI&B Jakarta Raya dsk.
  • Menyikapi situasi yang semakin tidak kondunsif, dan rencana mubes kurang satu bulan lagi, Pengurus Harian (minus Ir. Bona Simanjuntak) mengadakan rapat khusus pada tanggal 7 Agustus 2011. Pengurus mengundang Dewan Penasehat, Pengurus Wilayah dan Natua tua. Pada rapat tersebut Pengurus memutuskan: PSSSI&B Jakarta Raya segera mengeluarkan Pernyataan Sikap minta rencana pelaksanaan Mubes ditunda.
  • Surat Pernyataan Sikap sengaja dikirim ke Panitia Pelaksana Mubes di Medan. Mengharap ada jawaban atau penjelasan dari Panitia Mubes. Namun, Panitia mubes sebagai kolektiv, samasekali tidak memperdulikan Surat Pernyataan Sikap tersebut. Pernyataan Sikap yang memuat antara lain memberitahukan bahwa Ir. Bona Simanjuntak hadir di kepanitiaan bukan atas mandat/bukan atas nama PSSSI&B Jakarta Raya dsk, melainkan atas nama pribadi. Pernyataan Sikap PSSSI&B Jakarta Raya dsk yang begitu penting/prinsip, juga di cuekin oleh Panitia Mubes. Kami menyimpulkan bahwa Panitia Mubes telah menganggap Pernyataan Sikap PSSSI&B yang ditandatangani oleh 40 orang, mengada-ada atau kebohongan dari Pengurus PSSSI&B Jakarta Raya dsk. Seharusnya Panitia Mubes lebih berkepentingan untuk menanyakan persoalan ini langsung kepada Ir. Bona Simanjuntak, karena kedudukannya sebagai ketua umum panitia pelaksana mubes sangat penting.
  • Pada tanggal 14 Agustus 2011, Ir. Bona Simanjuntak dengan membawa rombongan Panitia Mubes ke Jakarta melalui sms mengundang Pengurus, Dewan Penasehat, Pengurus Wilayah dan Natua tua agar hadir pada pertemuan sosialisasi rencana mubes. Pengurus PSSSI&B Jakarta Raya dsk memandang tidak perlu lagi diadakan Sosialisasi mubes, mengingat sudah dikeluarkan Pernyataan Sikap minta Mubes ditunda. Pernyataan Sikap sudah dikirim ke Panitia Mubes, kepada Dewan Penasehat dan Pengurus Wilayah untuk diketahui. Pengurus memutuskan tidak perlu menghadiri pertemuan Sosialisasi Mubes di Jakarta yang akan dilaksanakan oleh Ir Bona Simanjuntak bersama Panitia Mubes.
  • Pada tanggal 18 Agustus 2011, Dewan Penasehat memanggil Pengurus Harian, termasuk Ir. Bona Simanjuntak dan Natua tua membicarakan masalah Mubes. Setelah pendiskusian yang alot, Rapat memutuskan tetap dengan Pernyataan Sikap PSSSI&B Jakarta Raya dsk tanggal 7 Agustus 2011 dan menekankan PSSSI&B Jakarta Raya dsk DANG PARSIDOHOT DI MUBES PSSSI&B SE INDONEIA DI MEDAN.
  • Mangantar Simanjuntak, Ketua PSSSI&B Pusat, Balige, Bonapasogit bukannya berusaha mencari tau mengapa ada Pernyataan Sikap PSSSI&B Jakarta Raya minta mubes ditunda, justru sebaliknya ikut-ikutan mengeluarkan Surat mencela Sikap PSSSI&B Jakarta Raya dsk.

6. Peran PSSSI&B Pusat Balige-Bonapasogit.
Peran yang diperankan oleh PSSSI&B Pusat Balige, Bonapasogit sebagai Organisasi Induk (Pusat) melalui ketua nya Mangantar Simanjuntak (Ompu Palti) mengundang banyak pertanyaan.

  • Mengapa selama ini keberadaan PSSSI&B Pusat Balige Bonapasogit, yang dianggap sebagai Pusat, bahkan se-dunia gaungnya tidak pernah kedengaran? Tiba-tiba meng-geliat menunjukkan otoritasnya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Panitia Mubes dan mengesahkan terbentuknya DPW Sumatera Utara yang hanya didasarkan dengan deklarasi?
  • Peran PSSSI&B Pusat Balige yang masih debatacle telah sengaja di fungsikan oleh Panitia Mubes maupun oleh pengurus DPW Sumatera Utara dan menjadi senjata ampuh bagi Panitia Mubes dan DPW Sumatera Utara, membungkam setiap orang yang mempersoalkan landasan hukum pembentukan Panitia Mubes dan DPW Sumatera Utara.
  • Surat Pengangkatan St. Ir. Hizkia Simanjuntak, dkk, menjadi Pengurus DPW Sumatera Utara secara langsung ikut mempertajam perbedaan pendapat di Medan.
  • Apabila benar bahwa PSSSI&B Pusat Balige, Bonapasogit yang di ketua oleh Mangantar Simanjuntak adalah organisasi pusat bahkan se-dunia, seharusnya bersikap: – Pengayom/Pelindung bagi seluruh PSSSI&B di seluruh Indonesia, termasuk kepada PSSSI&B Jakarta Raya dsk yang sengaja di singkirkan oleh Panitia Mubes.
    – Mangantar Simanjuntak seharusnya arif dan bijaksana, secara pribadi harus merangkul semua pihak-pihak khususnya yang meminta mubes di tunda. Harus menempatkan dirinya diatas semua kepentingan, termasuk kepentingan Panitia Mubes. Tetapi, kenyataannya malah ikut bersama Panitia Mubes memusuhi yang meminta Mubes ditunda.
    – Mangantar Simanjuntak harus sadar bahwa secara organisasi, yang paling berkepentingan akan Rencana Penyelenggaraan Mubes PSSSI&B se Indonesia tersebut sesungguhnya adalah Mangantar Simanjuntak sendiri, bukan Panitia Pelaksana Mubes.
    – Apabila benar-benar yakin bahwa PSSSI&B Pusat Balige adalah organisasi Pusat, atau se-dunia, secara organisasi pula harus menunjukkan yang paling berkepentingan dan paling bertanggungjawab pada mubes adalah Mangantar Simanjuntak sendiri. Sedangkan Panitia Mubes sesuai SK Pengangkatannya tugasnya hanya melaksanakan Mubes.
    – Mangantar Simanjuntak, yang memposisikan dirinya sebagai ketua PSSSI&B Pusat Balige, pihak yang mengeluarkan SK Pengangkatan Panitia Pelaksana Mubes, didalam kenyataannya, membiarkan perbedaan pendapat semakin menonjol, dan justru sepenuhnya mengikuti kehendak Panitia Pelaksana Mubes.
    – Riwayat atau latar belakang muncul nya keinginan (ide) perlu menyelenggarakan Musyawarah adalah Mangantar Simanjuntak sendiri, yang mengeluhkan: “sejak Tugu Sobosihon Boru Sihotang diresmikan pada tahun 1962 (?)”; dan mengingat “bahwa kepengurusan PSSSI&B yang dibentuk tanggal 6 Juli 1969 hingga saat ini belum pernah diperbaharui”, seharusnya berperan aktiv merangkul semua PSSSI&B di seluruh Indonesia. Bukan malah ikut menyerang pengurus PSSSI&B Jakarta Raya dsk, ketika mengirim surat himbauan agar pelaksanaan mubes di tunda. Yakinkan lah kami dengan perbuatan, bukan hanya dengan omongan, bahwa PSSSI&B Pusat Balige itu benar benar sebagai induk organisasi.

Peran yang diperankan oleh Mangantar Simanjuntak, dan jajarannya sebagai pengurus PSSSI&B Pusat, Balige, Bonapasogit, turut memusuhi PSSSI&B yang tidak setuju Mubes. Sikap dan tindakan mereka telah mempertajam perpecahan dikalangan Simanjuntak Sitolu Sada Ina dan Boru. Oleh karena itu, PSSSI&B Jakarta Raya dsk, meng-apresiasi seruan Sabam Simanjuntak, Ketua Tobasa, salah seorang Natua tua yang perduli persatuan, tidak perlu hadir di mubes PSSSI&B se Indonesia yang diketuai oleh Ir Bona Simanjuntak.

D. JANGAN LUPAKAN SEJARAH BERDIRINYA PSSSI&B.
PODA NI OMPUNTA DOHOT ANGKA AMANTA NAUNG PARJOLO I
MANAT MARDONGAN TUBU

Menjawab pertanyaan seputar keberadaan PSSSI&B se Indonesia, tak ada salahnya menilik kembali ke sejarah bagaimana PSSSI&B didirikan oleh Natua-tua kita terdahulu.
Natua-tua dari Keturunan Raja Mardaup, Natua-tua dari keturunan Raja Sitombuk, Natua-tua dari keturunan Raja Hutabulu, melalui pertemuan yang berulang kali di Balige, akhirnya sepakat mendirikan satu satu nya wadah Perkumpulan bagi seluruh keturunan Sitolu Sada Ina dohot Boruna dan diberi nama PARSADAAN SIMANJUNTAK SITOLU SADA INA DOHOT BORU (PSSSI&B). Menurut pemahaman saya, bahwa ketika itu (pada tahun 1963) yang didirikan barulah wadah nya.
Kemudian, tak lama setelah pembentukan wadah tersebut, atau tepatnya, setelah selesai Pesta Adat Tambak/Tugu Sobosihon br Sihotang, keturunan Simanjuntak Sitolu Sada Ina yang ada di Balige, yang kebetulan sebagian dari mereka adalah Panitia Pusat pesta Tambak/Tugu Sobosihon br Sihotang, membentuk PSSSI&B Balige, di Pusat pembentukan wadah PSSSI&B, dan juga mereka namakan Bonapasogit.
Pertama kali Ketua Umumnya adalah Raja Ulam (Ompu Dumohar Doli) Simanjuntak, yang juga Ketua Umum Panitia Pusat pesta Tambak/Tugu Sobosihon br Sihotang. Salah satu penasehatnya adalah S.M. Simanjuntak (Bupati KDH Tapanuli Utara, – waktu itu). Sulit dipahami apabila PSSSI&B Balige yang mereka bentuk sudah dimaksudkan menjadi PSSSI&B Pusat (Pusat bagi PSSSI&B diseluruh Indonesia) karena :

  1. PSSSI&B yang terbentuk satu satunya baru ada di Balige,
  2. Kwalitas para pendirinya, tidak diragukan lagi adalah orang-orang terpelajar yang mengerti masalah organisasi
  3. Dua karya besar dari keturunan Sobosihon Boru Sihotang (Simanjuntak Sitolu Sada Ina dan Boru)
  4. Tona Sobosihon Boru Sihotang diwujudkan oleh keturunannya dalam dua bentuk karya besar:
    Mendirikan Tambak/Tugu Sobosihon Boru Sihotang bersama ketiga anaknya (Raja Mardaup, Raja Sitombuk, Raja Hutabulu bersama parsondukbolon – isterinya) di Hutabulu, Balige.
    Sudah umum bahwa marga-marga Batak mendirikan Tambak/Tugu bagi leluhur mereka. Tetapi, mendirikan Tugu seperti yang dilakukan oleh Simanjuntak Sitolu Sada Ina dohot Boruna terhadap Sobosihon boru Sihotang mempunyai karakteristik tersendiri. Boleh dikatakan menyimpang dari kebiasaan/budaya masyarakat batak yang Patrialkal (garis keturunan menurut ayah). Keturunan Sobosihon boru Sihotang berani melangkah atas pemahaman keadaan faktual, setia melaksanakan tona sekalipun melawan kebiasaan, mendirikan tugu bagi Sobosihon Boru Sihotang sendiri, tanpa suaminya, menurut kebiasaan/budaya batak “tak pantas” dilakukan. Langkah yang “tak pantas” ini di pertanggungjawabkan secara adat di hadapan masyarakat Dalihan Natolu. Karya ini adalah karya monumental bagi seluruh keturunan Simanjuntak Sitolu Sada Ina dohot boruna.
  5. Membentuk satu satunya wadah berkumpul bagi seluruh keturunan Sobosihon Boru Sihotang, Simanjuntak Sitolu sada Ina dohot Boruna yaitu PARSADAAN.
    Inilah dua karya monumental yang dilakukan oleh Natua-tua kita terdahulu,yang patut diteladani, terlebih-lebih dizaman millenium penuh tantangan ini.

Mengapa Parsadaan, mengapa bukan Punguan?
Parsadaan artinya, keturunan dari ke 3 (tiga) anak Sobosihon br Sihotang (Raja Mardaup, Raja Sitombuk dan Raja Hutabulu) MARSADA (BERSATU) didalam satu Wadah Perkumpulan. Keturunan Raja Mardaup, keturunan Raja Sitombuk, keturunan Raja Hutabulu, secara Mar-Ompu bisa saja membuat Punguan nya masing-masing. Tetapi, oleh Natua-tua terdahulu bukan Punguan seperti itu yang dikehendaki, tetapi semua keturunan Sitolu Sada Ina Marsada didalam satu kumpulan. Itulah makna Tona dari Sobosihon br Sihotang.
Andaikata keturunan masing-masing dari ke tiga Ompunta (Mardaup, Sitombuk, Hutabulu) membuat PUNGUAN nya sendiri sendiri, nilai historis dan makna dari TONA ni Ompunta tidak punya nilai apa apa lagi atau tidak relevan lagi. Artinya, diantara keturunan ketiga Ompunta bukan lagi Sisada lulu anak, Sisada lulu boru, Sisada lasniroha, Sisada lungun. Masing-masing sudah memikirkan keturunannya sendiri-sendiri. Memahami dasar pemikiran Natua-tua terdahulu, menggunakan kata Punguan pun, misalnya, Punguan Simanjuntak Sitolu Sada Ina, tak pantas kita gunakan. Harus selalu PARSADAAN!
Meng-apresiasi kesepakatan Natua-tua Sitolu Sada Ina tersebut, ditahun-tahun berikutnya diberbagai tempat, keturunan Sitolu Sada Ina dan Boruna, mulai mendirikan PSSSI&B sesuai keadaan setempat/lokal. Keturunan Sitolu Sada Ina di Balige, pertama kali mendirikan PSSSI&B, mereka beri nama PSSSI&B Pusat Balige, Bonapasogit.
Penyebutan nama seperti Pusat Balige Bonapasogit, Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, dll dibelakang PSSSI&B menunjukkan identitas. Indentitas bahwa PSSSI&B tersebut didirikan oleh keturunan Sitolu Sada Ina dan Boru di tempat itu. Selalu begitu!
Ditinjau dari sudut tatabahasa, mengatakan hanya PSSSI&B tanpa menyebut daerah dibelakangnya, samasekali tidak punya arti dan makna. Sama halnya, apabila kita menyebut satu nama, misalnya, Patuan, tanpa menyebut marganya, akan sulit mengenalinya siapakah ia sebenarnya. Mengatakan PSSSI&B se Indonesia, atau PSSSI&B Pusat, Balige, Bonapasogit, jelas siapa pemiliknya.
Singkatnya, PSSSI&B Jakarta Raya dsk didirikan oleh keturunan Sitolu Sada Ina dan Boru yang berada di Jakarta. Begitu juga PSSSI&B Pusat, Balige, Bonapasogit, didirikan oleh keturunan Sitolu Sada Ina dan Boru yang tinggal di Balige dan sekitarnya. Jadi jelasnya, sesuai dengan sejarah lahirnya PSSSI&B, sejak didirikan belum ada PSSSI&B se Indonesia. Begitulah pemahaman saya.

Sebagai pengejawantahan/pelaksanaan Tona ni Ompunta, Natua-tua Simanjuntak Sitolu Sada Ina, memutuskan bahwa keturunan mereka harus “Sisada lulu anak, Sisada lulu boru, Sisada lasniroha dan Sisada lungun”. Agar keturunan Sitolu Sada Ina bisa melaksanakan keputusan tersebut, mereka bentuk/ciptakan lah satu fondasi kebersamaan bagi keturunan Simanjuntak Sitolu Sada Ina, yaitu Parsadaan. Hanya didalam Parsadaan lah keturunan Sitolu Sada Ina, bisa sisada anak, sisada boru, sisada lasniroha, sisada lungun.

Mengapa Natua tua Simanjuntak Sitolu Sada Ina perlu terlebih dahulu mufakat? Karena PSSSI&B yang akan dibentuk mempunyai ciri khas. Yaitu keturunan dari Mardaup, dari Sitombuk, dari Hutabulu (tiga Ompu keturunan Sitolu Sada Ina) akan ber-satu/berkumpul didalam satu wadah Perkumpulan. Perlu lebih dahulu bermufakat. Setelah tercapai mufakat, lalu diputuskan membentuk wadah Parsadaan. Jadi mufakat yang utama, baru keputusan.
Seharusnya didalam rencana Mubes PSSSI&B se Indonesia, harus terlebih dahulu mufakat lalu memutuskan. Prosedur inilah yang di inginkan oleh PSSSI&B Jakarta Raya dsk. Dan cara/prosedur inilah yang ditempuh oleh Natua-tua Sitolu Sada Ina, sehingga setelah diputuskan, bagi siapapun wajib hukum nya untuk dilaksanakan.

Mendirikan PSSSI&B bukan seperti mendirikan kumpulan marga-marga lain. Membentuk perkumpulan se-marga jauh lebih mudah daripada membentuk PSSSI&B. Kenapa? Keturunan Sitolu Sada Ina marganya tetap adalah Simanjuntak. Kalau Kumpulan se-marga, siapa saja asal marganya sama bisa diterima didalam perkumpulan marga. Tidak semua marga Simanjuntak bisa masuk/diterima menjadi anggota PSSSI&B. Hanya yang jelas-jelas keturunan Sitolu Sada Ina dan borunya, didukung oleh Tarombo yang jelas pula, bisa menjadi anggota PSSSI&B.
Keberhasilan Natua-tua Simanjuntak Sitolu Sada Ina sanggup bersefakat mendirikan/membangun satu-satu nya wadah organisasi bagi seluruh keturunan Sitolu Sada Ina, pada zaman itu, merupakan karya besar yang sangat menakjubkan. Itulah yang kita apresiasi sekarang. Artinya, kita tinggal terima barang yang sudah jadi saja!

PSSSI&B Jakarta Raya dan Sekitarnya, sejak berdirinya tahun 1948 (waktu itu masih bernama Punguan dan sudah berdiri sebelum didirikan PSSSI&B di Hutabulu, Balige tahun 1963) tidak mengetahui ada PSSSI&B se Indonesia, bahkan se-dunia. Secara organisasi pun tidak pernah ada hubungan dengan PSSSI&B se Indonesia dan kedudukannya pun tidak tau dimana. Menjadi aneh, tatkala Ketua Umum PSSSI&B Jakarta, – dimana beliau sejak dari dulu sudah aktiv menjadi pengurus PSSSI&B Jakarta Raya dsk -, demi Mubes, tanpa diduga ikut mengatakan (meng-amini) bahwa PSSSI&B se Indonesia/se-dunia sudah ada!
Satu hal yang sangat penting perlu dibicarakan oleh PSSSI&B diseluruh Indonesia adalah mengenai peran yang diperankan oleh PSSSI&B Pusat, Balige, Bonapasogit. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pengurus PSSSI&B Pusat Balige, Bonapasogit, baik yang dulu maupun yang sekarang, bagi saya PSSSI&B Pusat Balige, Bonapasogit, bukan dalam pengertian PSSSI&B Balige sebagai Pusat sedangkan PSSSI&B yang lain cabang atau organisasi bawahannya. Kalau kita sepakat bahwa PSSSI&B Pusat Balige adalah oragnisasi Pusat/se-dunia, perlu pengakuan yang tegas secara organisasi, yang didukung oleh satu sistem atau aturan main yang mengatur wewenang, kedudukan, dan prinsip-prinsip organisasi lainnya. Sehingga pengakuan secara de Jure maupun de fakto terhadap PSSSI&B Pusat, Balige, Bonapasogit harus didukung oleh prinsip prinsip Organiasi yang jelas pula.
Amanta Mangantar Simanjuntak diangkat/ditetapkan sebagai Ketua PSSSI&B Pusat, Balige oleh Simanjuntak Sitolu Sada Ina yang di Balige. PSSSI&B dari seluruh Indonesia yang dianggap sebagai Cabang, tidak ikut menetapkan/memilihnya. Posisi seperti itu, menurut hemat saya, tak berhak mengeluarkan SK pengangkatan Panitia Mubes PSSSI&B se Indonesia, setingkat nasional.
“Kekacauan” Organisasi PSSSI&B sekarang, terlebih-lebih setelah dibentuk panitia Mubes PSSSI&B se Indonesia, timbul akibat dimunculkan dan memunculkan wewenang PSSSI&B Pusat Balige, pemberi legalitas melalui penerbitan SK. Bagi saya bukan hanya sebagai “kekacauan”, tetapi sudah menjadi keanehan, justru wewenang itu dimunculkan pada rencana Mubes.

E. PSSSI&B BEDA DENGAN ORGANISASI MASSA LAINNYA.
PSSSI&B beda dengan Organisasi Massa lainnya, seperti ormas se-profesi atau ormas kepemudaan, dll. Didalam ormas tersebut, semua orang bebas masuk tidak membedakan suku, bahkan agama sekalipun. Organisasi kemasyarakatan (ormas) bisa di aktekan, dan didaftarkan ke Instansi Hukum terkait agar secara hukum diakui dan sah.
Kalau yang di-Akte-kan dan didafarkan ke Pemerintah Propinsi Sumatera Utara adalah PSSSI&B DPW Sumut sebagai organisasi Kemasyarakatan Paguyuban, menurut saya sah-sah saja. Namun apabila PSSSI&B didaftarkan dan diaktekan, menjadi bukti legalitas kehadiran dan keberadaan PSSSI&B agar “menjadi nyata, sah dan terjamin” (dikutip dari LAMPIRAN dokumen Panitia Mubes dengan judul Wacana Mubes, hal.2), adalah sangat keliru.
Meng-aktekan PSSSI&B sebagai milik bersama dari seluruh keturunan Simanjuntak Sitolu Sada Ina di seluruh DUNIA, perlu sangat hati-hati, karena mempunyai masalah hukum yang rumit. Dijelaskan yang meng-aktekan PSSSI&B ini dihadapan Notaris adalah 3 orang dari Mardaup, 3 orang dari Sitombuk, 3 orang dari Hutabulu. Satu pertanyaan: siapa dan apa kriteria dan dalam kapasitas apa penghadap sehingga bisa mewakili seluruh keturunan Mardaup, keturunan Sitombuk, keturunan Hutabulu diseluruh Dunia?
Tak ada yang lebih baik dari pada musyawarah untuk mufakat. Sebab faktanya : Simanjuntak Sitolu Sada Ina tersebut, horongnya 3 (tiga). Masing-masing horong mempunyai Sub-horong, atau disebut mar-saompu. Misalnya: Mardaup anaknya 3 Ompu, Sitombuk keturunannya 5 Ompu, Hutabulu anaknya 2 Ompu. Persoalan yang dihadapi adalah : Siapa mewakili Siapa! Bahkan dari sa Ompung saja bisa ribut karena masalah : Siapa mewakli siapa.
Panitia Mubes menjelaskan Organisasi kemasyarakatan sesuai UU No. 8 tahun 1985. Yaitu : atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama………………..”.
Keanggotaan PSSSI&B bukan atas dasar kesamaan kegiatan, bukan atas dasar profesi, bukan atas kesamaan fungsi dan kesamaan agama, tetapi atas dasar sama-sama keturunan Simanjuntak Sitolu Sada Ina. Anggota PSSSI&B mempunyai latar belakang kegiatan, profesi, fungsi dan agama yang berbeda! Bahkan mempunyai aspirasi politik yang berbeda pula! Tidak pernah dipersoalkan, apakah dia tentara, apakah birokrat, karyawan, pengusaha, anggota ormas/Partai, berbeda agama, asal saja dia keturunan Simanjuntak Sitolu Sada Ina dan Boru, bisa diterima menjadi anggota PSSSI&B.

Panitia Mubes sengaja mengutip pasal pasal dari UU No.8 tahun 1985: “Organisasi kemasyarakatan berfungsi sebagai: Sarana penyalur aspirasi anggota dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antara anggota dan/atau antar Organisasi Kemasyarakatan dengan Organisasi Kekuatan Sosial Politik, Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.
PSSSI&B bukan penyalur aspirasi anggota tetapi menampung aspirasi anggota bagaimana memajukan PSSSI&B didalam kerangka “ Sisada Lulu Anak, Sisada Lulu Boru, Sisada Lasniroha, Sisada Lungun”.

Mengapa? Karena setiap anggota PSSSI&B mempunyai aspirasi (politik) yang berbeda-beda/ber macam-macam. Kalau PSSSI&B dianggap sebagai penyalur aspirasi anggota, posisi PSSSI&B akan berada pada posisi rumit dan sulit. Misal: didalam pilkada ada 2-3 keturunan Sitolu Sada Ina, dan sama-sama anggota PSSSI&B mencalonkan diri jadi kepala daerah dengan gerbong partai. Siapakah yang akan didukung PSSSI&B? Masing-masing calon berhak mendapat dukungan dari PSSSI&B! Kalau mengarahkan dukungan kepada salah satu calon, berarti PSSSI&B, tidak memperlakukan sama terhadap anggotanya, lebih-lebih sudah membawa PSSSI&B ke jalur politik praktis. Andaikatapun, sudah bisa calon indepen, dalam kondisi seperti itupun posisi PSSSI&B tetap akan sulit. Biarkanlah masing-masing anggota meyalurkan aspirasinya dalam alam bebas dan demokratis., tanpa harus melibatkan PSSSI&B.
Bahwa PSSSI&B di Sumatera Utara mengakui PSSSI&B Pusat Balige adalah Pusat bagi mereka, tentu saja urusan mereka. Itu adalah Hak merekalah. Namun, karena SK PSSSI&B Pusat Balige sudah dianggap pemberi legalitas bagi sah tidakya pengurus PSSSI&B, saya khwatirkan: setiap perpecahan di kepengurusan PSSSI&B, entah dimana pun, satu pihak pengurus yang bertengkar, bisa cepat-cepat meminta SK pengesahan ke PSSSI& Pusat, Balige. Apa jadinya nanti PSSSI&B ini?
Sangat heran, dan samasekali tidak sesuai prinsip organisasi, bahwa Ketua Umum PSSSI&B se Jabodetabek, telah berani menandatangani Deklarasi pembentukan DPW PSSSI&B Sumatera Utara. Urusan apa Ketua Umum PSSSI&B Jabodetabek ikut menandatangani deklarasi DPW PSSSI&B Sumatera Utara? Tandatangan Ketua Umum PSSSI&B Jakarta Raya ternyata telah dimanfaatkan untuk membungkam pihak-pihak yang mempertanyakan landasan hukum pembentukan DPW PSSSI&B Sumatera Utara! Bukankah PSSSI&B Jakarta Raya dsk mandiri, dan berdiri sendiri, seharusnya tidak ikut mencampuri urusan PSSSI&B DPW Sumatera Utara?
Didalam memberi penjelasan terhadap hal kelompok-kelompok disitus internet dan berita dipoin 3 bagian ke 3, Panitia Mubes dengan sadar menyebut juga bahwa makna pembentukan Parsadaan berbeda dengan pembentukan Organisasi lainya. Saya setuju! Memang berbeda dengan pembentukan ormas lainnya.
Horas!

Bekasi, 25 Agustus 2011

 

5 COMMENTS

  1. Saya sangat setuju sekali dengan catatan ini:

    Keanggotaan PSSSI&B bukan atas dasar kesamaan kegiatan, bukan atas dasar profesi, bukan atas kesamaan fungsi dan kesamaan agama, tetapi atas dasar sama-sama keturunan Simanjuntak Sitolu Sada Ina. Anggota PSSSI&B mempunyai latar belakang kegiatan, profesi, fungsi dan agama yang berbeda! Bahkan mempunyai aspirasi politik yang berbeda pula! Tidak pernah dipersoalkan, apakah dia tentara, apakah birokrat, karyawan, pengusaha, anggota ormas/Partai, berbeda agama, asal saja dia keturunan Simanjuntak Sitolu Sada Ina dan Boru, bisa diterima menjadi anggota PSSSI&B.

  2. CATATAN FAKTUAL INI PERLU MENJADI INFORMASI BAGI PESERTA MUBES

  3. SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI
    MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN

    SIMANJUNTAK MUSLIM

  4. saya saya mubes itu belum perlu untuk simanjuntak, karena setiap sektor otonom…. dan pasti menguntungkan pihak tertentu terutama yang dikepengurusan, ujung2nya jadi bahan cari duit karena mengatasnamakan PSSSI&B, disebabkan karena mempunyai massa yang cukup besar

  5. Horas lae Pasaribu,Salam kenal lae.Ada yg mau saya tanyakan lae meeanngi pelaporan HSE di Mining.Pertama, Laporan Pelaksanaan K3 Pertambangan (Triwulan) dilaporkan ke Departemen Pemerintahan apa ya lae?Kedua, Laporan RPL (Triwulan) dilaporkan ke Departemen Pemerintahan mana ya lae?Ditunggu lae utk penjelasannya.Mauliate.Salam,Binsar Siahaan

LEAVE A REPLY