Oleh Suhunan Situmorang

CUKUP banyak saya dengar kasus gagal nikah disebabkan sinamot. Pekan lalu kembali saya tahu dari satu teman dekat, yang terjadi pada kerabat dekatnya. Antara pihak laki-laki (paranak) dengan pihak perempuan (parboru) tak berhasil menyepakati sinamot. Impian sepasang anak manusia untuk mengarung bahtera rumahtangga pun kandas sebelum layar mengembang.

Boleh jadi, anda pun sudah pernah dengar kasus semacam, dan saya yakin reaksi anda saat itu sama seperti saya: mengecam seraya menyayangkan. Tetapi saya pun yakin, kita kemudian tak melakukan apa-apa atawa hanya diam saja, dan bila terulang lagi akan kembali mengecam dan menyayangkan.

Kita tak juga berani mengambil sikap dan mencerahkan lingkungan terdekat: perkawinan putra-putri tak boleh gagal hanya disebabkan ketidakcocokan sinamot. Semua itu karena kita, disadari atau tidak, telah ikut jadi tawanan gengsi. Kita lebih mendahulukan puja-puji ketimbang harmoni.

Karena orang-orang memestakan pernikahan anak mereka di gedung besar dan mengundang banyak orang, kita pun ingin demikian. Tak terlalu kita pedulikan kemampuan finansial putra-putri, calon besan, bahkan diri kita, yang sebenarnya mungkin hanya pas-pasan. Tak kita khawatirkan proses ‘tawar-menawar’ dan bentuk ulaon (hajatan) bisa memicu keretakan rumahtangga anak yang baru mau dibangun. Kita lebih terpesona pada kemasan dan tak peduli bahwa di pihak sana harus ngos-ngosan untuk mewujudkan.

Belum lama ini di Jakarta ada orangtua pengantin perempuan yang selama pesta jadi bahan gunjingan karena katanya ngotot minta banyak sinamot supaya bisa berpesta di sebuah gedung di bilangan Kebon Nanas yang disebut paling mahal. Padahal, ditilik dari kemampuan uang kedua belah pihak, belum sepantasnya mereka buat pesta semahal itu.

Kita pun tak lagi peka menanggapi keluhan kaum muda, khususnya kalangan pria, yang memilih menunda atau belum berani menikah disebabkan sinamot. Sangat mungkin pula kita tak mau tahu efek buruk ketegangan saat memutuskan jumlah sinamot, bentuk ulaon, pada rumahtangga putri atau putra kita kelak. Sikap kita yang tak simpatik atau terkesan materialistis akan membuat menantu dan besan mengurangi rasa hormat pada diri kita, yang dampaknya mengimbas pada putri kita.

Kengototan menentukan jumlah sinamot akan pula memberi kesan bahwa kita telah ‘menjual’ anak perempuan kita dengan sejumlah uang, yang kemudian banyak disalahpahami kaum pria hingga memperlakukan istri semena-mena. Pemberontakan umumnya perempuan Batak modern (yang mandiri dari aspek finansial) terhadap adat Batak pun acap dipicu ketidakterimaan atas konsep ‘jual-beli’ itu. Mereka menolak diperlakukan layaknya ‘komoditi’.

Padahal, para orangtualah yang salah—termasuk parsinabul, parhata, atau juru bicara marga. Mereka terbiasa menggunakan istilah ‘tuhorni boru’ (harafiahnya: harga jual anak perempuan). Konotasi tuhor ini tak manusiawi, melecehkan, melabrak kaedah-kaedah HAM. Ini pula dasar dan ‘senjata’ para agamawan fundamentalis mengobrak-abrik adat, apalagi banyak di antara mereka non-Batak, yang tak paham makna sinamot.

Esensi sinamot itu wujud penghormatan orangtua dan (calon) pengantin pria kepada pihak orangtua perempuan karena putri mereka akan dijadikan istri, menantu, dan ibu bagi keluarga batih serta marga. Meski berkedudukan sebagai orangtua kandung, mereka tak boleh begitu saja mengiyakan permintaan pihak pria yang disampaikan keluarga dekat bapaknya.

Saking tak sembarangan memberi izin, sebenarnya, selain persetujuan orangtua kandung, saudara lelaki, paman kandung dari ayah calon pengantin perempuan (amangtua, amanguda), harus ada pula restu dari tulang (saudara lelaki ibu). Itu sebabnya ‘suhini ampang naopat’ (elemen utama dalam hajatan adat perkawinan) menyertakan tulang. Sayangnya, syarat penting ini sudah banyak yang tak menaati; tulang seolah diperlukan saat pesta unjuk saja (saat acara adat pernikahan).

Panjangnya tahapan menuju perkawinan itu (kini disederhanakan dengan: hori-hori dinding-patua hata, marhusip-pudun saut, mandapothon tulang, tonggo raja) membuktikan bahwa pernikahan dalam masyarakat adat Batak bukan soal kawin semata. Ada kesesuaian, kesepakatan, konsekwensi hukum (adat), dan ikatan yang tercapai, terjalin dan berlaku sepanjang masa bagi kedua belah pihak—dan kemudian mengimbas pada kerabat.

Mestinya, makna penting berpindahnya anak gadis mengikuti klan suami (jadi istri atau parsonduk bolon, parumaen, yang juga berposisi jadi ibu bagi keluarga batih) dan persetujuan dari tulang dengan simbol pemberian sinamot sebagai wujud penghormatan itulah yang lebih ditonjolkan. Bukan dimensi transaksi hingga terkesan melecehkan wanita.

Bila makna dan filosofi penghormatan dikedepankan, tak sepatutnya lagi menonjol pembahasan nilai sinamot, namun lebih pada kesungguhan pihak lelaki untuk menyunting gadis pujaan hatinya untuk dijadikan teman hidup hingga saur-matua, seiring sejalan ke berbagai arah (tu dolok tu toruan). Meriahnya pesta pun hanya aksesori atau pelengkap. Maka bila memang tak cukup mampu merayakan secara besar-besaran, kenapa pula harus dipaksakan. Bukankah yang terutama adalah kebahagiaan dan kesejahteraan anak sesudah menikah?

Nampaknya kita sudah dicengkeram gengsi sedemikian kuat, ditindas perasaan tak enak pada kerabat dan kawan bila undangan tak meluas, namun jadi mengorbankan anak. Marilah kita dahulukan kebahagiaan dan kesejahteraan anak, yang penting tetap terjaga martabat, yang tercermin dari sikap, perilaku, cara bicara.

Adat kian dibenci kaum muda, terutama akibat ulah para orangtua yang tak cukup paham makna dan filosofinya. Saatnya kita ubah cara pandang yang tak benar itu, mengenyah anggapan-anggapan keliru yang akhirnya bikin susah, agar sinamot tak lagi momok dan penghalang impian setiap anak.***

Telah dimuat di: Batak Pos, Sabtu 8 Mei 2010