Duplik atas Replik JPU Terdakwa Pastor Moses Alegesan, MA

0
420

JuntakNews (Medan),

Persidangan Pastor Moses Alegesan, MA yang didakwa melakukan tindak pidana penistaan agama telah berlangsung hampir setahun. Hari ini Rabu (10/02) di PN Medan dilangsungkan sidang dengan materi persidanan pembacaan Duplik atas Replik JPU terhadap Terdakwa Pastor Moses Alegesan, MA.

Selain didampingi 3 (tiga) orang pengacaranya, terlihat kehadiran Rudyard Simanjuntak, Poltak Simanjuntak, Viktor Simamora dan puluhan pengunjung yang menaruh simpati terhadap Moses.

Duplik yang dibacakan langsung oleh 2 (dua) orang pengacara  Moses memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan duplik, dengan menolak replik JPU secara keseluruhan dengan demikian terdakwa dibebaskan dari seluruh tuntutan hukum (Vrijspraak) dan pemulihan harkat dan martabat serta nama baik terdakwa.

Permohonan pengacara Wanrinson Sinaga, SH, MHum, lewat duplik ini bukan tanpa alasan, sebab JPU dinilai tidak mampu membuktikan dakwaannya dalam persidangan. Bahkan lebih jauh dalam dupliknya pengacara Moses secara tegas mennyatakan bahwa JPU sengaja melupakan dan sengaja merekayasa saksi yang dicontohkannya terhadap diri Drs. Umar Mono, M.Hum yang adalah dosen Fakultas Sastra USU Medan yang diminta sebagai saksi ahli oleh penyidik Polri, namun tidak pernah menjadi saksi ahli yang disumpah di pengadilan.

Sebaliknya, saksi-saksi ahli di bawah sumpah seperti Prof. DR. Nur Ahmad Fadil Lubis, yang sekarang Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Medan, Prof. B.A. Simanjuntak, MA-Guru Besar Universitas Negeri Medan dan J.A. Ferdinandus–Ketua PGI Sumut dan saat ini anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), telah memberikan kesaksian yang layak menjadi pertimbangan bagi Majelis hakim.

Dalam Repliknya JPU menuliskan “Penasehat Hukum lupa, buku hasil terjemahan terdakwa tersebut akhirnya tersebar dan disebarkan kepada pemeluk Agama Hindu yang lain hingga di Jakarta sehingga menista dan mencemarkan umat Hindu”. Pernyataan ini justru direspon oleh pengacara dengan mengajukan pertanyaan “Siapa sebenarnya yang menyebarkan atau membagi-bagikan fotocopy buku tersebut hingga ke Jakarta?”

Dalam persidangan JPU tidak bisa membuktikan siapa pihak yang menyebarkan fotocopy dan menjawab apakah isinya mengandung penistaan atau tidak.

Lebih jauh CP. Siregar, SH anggota tim pengacara Moses dalam dupliknya menyatakan bahwa hingga sidang pembacaan duplik dilakukan, JPU tidak dapat menunjukkan rekomendasi BAKORPAKEM sebagaimana diminta oleh Majelis Hakim ketika menolak eksepsi yang diajukan oleh Pengacara terdakwa. BAKORPAKEM, sebagai institusi yang berhak mengeluarkan rekomendasi masalah penistaan agama, oleh JPU tidak pernah memintanya dan menjadikannya sebagai bukti di persidangan. Sehingga, tindakan Moses menerjemahkan makalah tidak dapat dikategorikan sebagai penistaan agama, sehingga pasal penistaan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf a KUH Pidana tidak terpenuhi sebagaimana tuntutan JPU.

Dengan merilis pendapat Prof. DR. Sudikno Mortokusumo (1982 ; 115), bahwa surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dapat digunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis ataupun surat-surat.

Jika dikaitkan dengan tindakan Moses menterjemahkan sebuah makalah berjudul Untouchbility A History of Vaikonam Agitation karangan EV. Ramasami dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana sebagaimana dituntut oleh JPU. Apalagi, ketika JPU tidak bisa membuktikan bahwa makalah yang dibuat tahun 1958 pernah dilarang baik di India maupun di Indonesia. Dan, Moses tidak pernah menafsirkan terjemahan tersebut.

Usai pembacaan duplik, Majelis Hakim yang diketuai Indra Waldi, SH menutup persidangan dan menetapkan sidang berikutnya pada tanggal 22 Pebruari 2010 mendatang.

Palti Simanjuntak, Pengurus GM-PSSSI&BBI yang ditemui di Dante Coffee Hotel Cambridge Medan ketika diminta tanggapannya tentang persidangan ini menyatakan bahwa jika hanya menerjemahkan saja seseorang harus dihukum, tentunya dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Dan, ini mengajarkan kita menjadi manusia yang terlalu sensitif terhadap perbedaan agama yang justru dapat memperburuk harmonisasi para pemeluknya.

“Menerjemahkan sebuah makalah atau buku tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum. Justru sebaliknya, harus ada upaya mendorong penerjemahan buku-buku teks bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia sebagai bahan pelajaran bagi masyarakat Indonesia agar lebih dewasa dalam kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat yang pluralis ini”, katanya.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY