Partai Politik Miskin Akuntabilitas

3
360

Oleh : Dahnil Anzar Simanjuntak

Karakter dasar partai politik adalah meraih kekuasaan atas nama rakyat, yang dilakukan melalui Pemilu. Bila menang dalam Pemilu, partai politik akan memegang kekuasaan melalui jalur pengambil keputusan (eksekutif) dan jalur pembuat kebijakan (legislatif). Setiap keputusan yang dibuat oleh partai politik melalui kedua jalur tersebut selalu mengatasnamakan rakyat, dan berimplikasi luas terhadap kehidupan rakyat. Oleh karena itu partai politik seharusnya memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan demi rakyat yang diwakilinya, bebas dari politik uang dan pengaruh kelompok kepentingan (vested interest group). Namun, pada kenyataannya, sulit sekali melepaskan partai politik dari pengaruh kelompok kepentingan karena kehidupan partai politik justru tergantung pada sumbangan yang diterimanya.

Sangat mudah bagi kelompok kepentingan untuk mempengaruhi partai politik melalui sumbangan yang diberikannya. Bila ini terjadi, orientasi partai politik bukan lagi kepada rakyat melainkan kepada kepentingan para donaturnya, khusus kelompok kepenting, seperti Pengusaha. Ulasan, Majalah Tempo yang mengungkap bahwa Abu Rizal Bakrie adalah penyumbang terbesar ”kesuksesan” kampanye duet SBY-JK, yang berbuntut tuntutan Abu Rizal Bakrie terhadap Majalah Tempo, merupakan contoh kasus, dari banyak kasus lain.

Fakta, membuktikan SBY sulit bertindak tegas terhadap kelompok usaha Abu Rizal Bakrie, Lapindo Brantas yang menghancurkan peradaban masyarakat Sidoarjo karena luapan lumpur, penyelesaiannya tak kunjung usai setelah 2 tahun berlalu. Bahkan, ketika kinerja Abu Rizal bakrie buruk, SBY berani meresuffle menteri-menteri tertentu, tapi tidak terhadap Abu Rizal Bakrie. Mengapa?, ”anda pasti bisa menjawab!”.

Akuntabilitas dan Transparansi Mutlak

Untuk alasan inilah, dibutuhkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber keuangan partai politik. Sebagai institusi publik, maka partai politik harus mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya kepada publik, termasuk secara transparan melaporkan kepada publik sumber-sumber keuangan yang diperoleh dalam membiayai kegiatan partai politik bersangkutan. Karena, melalui transparansi sumber dan pengelolaan keuangan partai politik maka publik akan mudah mengawasi dan menilai afiliasi kebijakan dan gerakan politik yang dibuat oleh partai politik.

Dengan Partai politik yang tak akuntabel dan transparan, jangan pernah berharap adanya pemerintahan yang akuntabel dan transparan, yang bebas korupsi, kolusi, dan nepoteisme. Disinilah letak, urgennya revitalisasi laporan keuangan partai politik yang baik dan benar. Di beberapa negara laporan keuangan partai politik yang memuat Laporan sumber dan penggunaan dana, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Neraca (laporan posisi keuangan), di Indonesia sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) NO.45, walaupun masih ada perdebatan ketepatan penggunaan PSAK NO.45 tentang Laporan keuangan organisasi nirlaba ini, diperuntukkan kepada partai politik, karena pada dasarnya organisasi Nirlaba berbeda dengan partai politik.

Namun, terlepas dari perdebatan akademik tersebut, yang paling penting adalah seberapa besar komitmen partai politik untuk menciptakan akuntabilitas partai politik melalui transparansi sumber dan pengelolaan keuangan partai politik yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan partai politik yang baik dan benar, mutlak dilakukan.

Belajar Dari Negara Lain

Setiap negara memiliki sistem yang berbeda-beda mengenai peraturan keuangan partai politik. Hal-hal yang diatur adalah sumber dana, batasan jumlah sumbangan, dan pelaporan keuangan partai secara periodik. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Administrations and Cost of Elections Project (ACE Project), sebagian Negara seperti Brazil, India, Israel dan Meksiko hanya membatasi sumbangan dari donatur-donatur tertentu. Sementara itu Italia hanya membatasi sumbangan kepada individu yang mencalonkan diri tapi tidak kepada sumbangan langsung kepada partai politik.

Hal yang terpenting dari pembatasan terhadap jumlah maksimum sumbangan yang boleh diterima oleh sebuah partai politik adalah pengendalian terhadap conflict of interests (konflik kepentingan) yang mungkin terjadi dan bagaimana mengatasi lubang-lubang (loopholes) yang bisa digunakan oleh partai politik untuk meningkatkan jumlah sumbangan yang dapat mereka terima. Untuk negara Amerika Serikat, yang berlandaskan pada asas demokrasi dan pelaksanaan hukum yang kuat (strong law enforcement), pengendalian terhadap pengaruh dari kalangan bisnis diterapkan dengan menetapkan jumlah maksimum yang boleh diterima dari corporate donors (sumbangan dari perusahaan) lebih kecil jumlahnya daripada jumlah maksimum yang boleh diterima dari individu.

Untuk negara bagian New York, sebagaimana tercantum dalam New York State Election Law, corporate donor hanya boleh menyumbang maksimum US$5,000 dalam satu tahun kalender sementara sumbangan individu boleh mencapai maksimum $150,000 dalam satu tahunnya. Untuk India, pengendalian terhadap penggunaan uang oleh partai politik ditekankan pada pelaporan penggunaan dana kampanye. Partai-partai yang tidak memberikan laporan keuangan mengenai penggunaan dana kampanyenya setelah batas waktu tertentu akan didiskualifikasi pada Pemilihan Umum berikutnya. India juga memberikan wewenang kepada partai yang berkuasa untuk mengawasi penggunaan fasilitas negara seperti kendaraan dan pesawat terbang milik negara untuk keperluan kampanye. ( Emmy Hafild, 2003, TI-Indonesia).

Sedangkan, Indonesia ada pembatasan dan pelarangan sumbangan yang berasal dari APBD dan APBN, serta dari BUMN dan BUMD. Batasan sumbangan untuk individu sebesar Rp.15 juta dan Rp.150 juta untuk perusahaan, semuanya dalam kurun waktu satu tahun. Dan Partai politik juga berkewajiban menyampaikan daftar sumbangan dan laporan keuangan kepada Mahkamah Agung (MA). Namun, faktanya partai politik di Indonesia tetap menyelewengkan batasan jumlah sumbangan yang boleh dan laporan keuangan yang asal, tidak dapat dipertanggungjawabkan pada publik karena cenderung manipulatif. Bahkan, akuntan publik yang diminta untuk melakukan audit terhadap partai politik atau calon-calon kepala daerah maupun presiden kesulitan melakukan audit karena memang lingkungan akuntansinya tidak layak untuk di audit. Bukti, transparansi dan akuntabilitas partai politik diabaikan.

Fokus Pada Laporan Keuangan

Belajar dari pengalaman, maka untuk kasus Indonesia menurut saya harus fokus pada revitalisasi laporan keuangan partai politik, bukan pada pembatasan jumlah sumbangan. Karakter partai politik yang manipulatif, harus di siasati dengan penerapan peraturan yang ketat agar partai politik membuat laporan keuangan yang baik dan benar secara periodik, dan apabila tidak memenuhi syarat ini maka partai politik harus diberikan hukuman administrasi, seperti dielaminir dari kontestasi Pemilu.

Korupsi dapat dibasmi apabila seluruh elemen bangsa mau dan sungguh-sungguh bekerja keras. Saya berkeyakinan, untuk membasmi korupsi dan merancang kebijakan pembanguan yang pro-rakyat, harus dimulai dengan menciptakan proses politik yang sehat dan bersih dari politik uang. Proses politik yang sehat dan bersih ini harus dilakukan dengan pembiayaan politik yang transparan dan bertanggungjawab. Dimana, masyarakat dapat mengetahui secara terang sumber dan penggunaan dana yang dilakukan oleh partai politik sehingga publik dapat mengetahui kecenderung kebijakan partai politik, apabila terlalu berorientasi pada kelompok kepentingan tertentu.

Gelapnya, sumber dan penggunaan dana partai politik di Indonesia saat ini merupakan awal dari berbagai praktik koruptif, kolusi, nepoteisme dan manipulatif dalam proses politik dan pengambilan keputusan pembangunan di Indonesia. Di mulai dari Laporan keuangan partai politik yang baik dan benar maka publik dapat mengawasi seluruh proses politik dan kebijakan politik yang dibuat oleh partai politik. Sehingga, kebijakan pembangunan yang pro-rakyat dapat dimaksimalisasikan karena lahir dari sumber pembuat kebijakan yang akuntabel dan transparan.

3 COMMENTS

  1. “BANGSA INI KORBAN POLITIKUS BUSUK BUKAN KORBAN POLITIK, KALAU KITA TIDAK MAU TAHU TERHADAP POLITIK MAKA SAYA YAKIN BANGSA INI JUGA AKAN MENJADI KORBAN POLITISI BUSUK SELAMANYA”.

    Seandainya partai politik yang berani memberitahukan sumber dan besarya donasi yang diberikan oleh donatur dan berani memaparkan perjanjian apa yg diberikan oleh partai politik terhadap para donaturnya (tujuan donatur memberikan sumbangannya), mungkin akan ada perubahan sistem pemerintahan di Indonesia.

    Sistem kenegaraan yang amburadul contoh: negara kita yang sebenarnya adalah presidentil ternyata pelaksanaan sistem yang terjadi bukanlah seperti itu. terbukti dari pelaksanaan pemilihan legislatif lebih dahulu daripada pemilihan presiden. sejak kapan pula sistem presidentil diluan pemilihan legislatif daripada presiden????? bingung??? aslinya di Indonesia ternyata kedaulatan itu benar2 di kebiri oleh orang-orang yang merasa dirinya penguasa di Indonesia ini dengan alasan undang-undang yang berlaku(ternyata undang-undang itu dibuat untuk kepentingan golongan tertentu).

    dan masih banyak lagi sebenarnya hal-hal yang tidak sesuai… sekarang kita sebagai generatsi muda simanjuntak..apa yg bisa kita lakukan??? apakah kita pasrah dan diam saja??? masihkah ada kesempatan???

    buat appara Anzar Simanjuntak. tolong Hdi Intro ulang ID nya biar tahu awak ini panggil apa???
    kalau saya Simanjuntak Hutabulu Bursok Pati No.15
    Saya benar2 tertarik dengan Appara Anzar Simanjuntak.. Saya berharap ada dongan tubu yang lain yang mau membuat Tulisan seperti ini ..jarang saya lihat tulisan2 membangun pemikiran seperti ini.

    “Politik itu seperti pedang yang sangat tajam apabila ditangan penjahat maka akan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, tetapi apabila ditangan tukang ladang(peladang) maka akan berguna untuk membersihkan kebun” nah kita yang mana?? tinggal kita yang menentukan??? Berarti Politik tidak mutlak busuk, busuk apabila memang yang menggunakan itu busuk.

    Karena itu terkadang saya heran melihat orang takut terhadap Politik..yang saya tahu itu Politik itu seni.
    Bagaimana menurut teman-teman????

    Horas

  2. benar tuh bro…….jangan kita mau dipermainkan politik !!!!!tp kita yg mainkan politik itu sendiri….bravo Caleg!!!

  3. saya rasa kalau sudah bebas dari politik uang itu artinya sudah sesuai dengan aturan, karena makna dari sebuah pesta demokrasi adalah ” MEMBUAT INGATAN KOLEKTIF DIMASYARAKAT ” karena kalau sudah ada ingatan kolektif artinya masyarakat telah diajak untuk belajar menjadi warga negara yang baik, yang patuh pada aturan dan ketetapan sebuah pemerintahan yang sehat,… saya rasa itu saja dari saya,…

LEAVE A REPLY