KDRT, Kejahatan Terlindungi

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai tingkah laku sosial menyimpang yang terjadi dalam lingkungan yang lebih sempit–rumah–dalam kenyataannya susah untuk dipantau, apalagi untuk diselesaikan. Korbannya dan pelakunya selalu jelas. Istri atau anak-anak, korban kekerasan suami atau ayah.

Tidak memilih lingkungan sosial, bisa terjadi di perkotaan dan di pedesaan. Juga tidak memilih korban dan pelaku. Kaum intelektual atau terpelajar, maupun orang berpendidikan pas-pasan. Kepastian yang dapat dicatat bahwa korban terbanyak adalah di pihak istri dan anak-anak dan selalu mengalami pengulangan dan tanpa penyelesaian yang pasti.

Kekhawatiran akan semakin meningkatnya kasus KDRT, sejak lama sudah diantispasi oleh badan dunia seperti PBB (The United Nations Declaration on The Elimination of Violence Against Women, 1993)  yang mendeklarasikan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, aitu kekerasan dalam keluarga  (domestic violence);  kekerasan dalam masyarakat; dan kekerasan dalam negara.

UU KDRT, Siap Dimanfaatkan

Republik Indonesia sebagai salah satu anggota PBB, meresponnya 11  tahun yang kemudian menetapkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang mulai berlaku 22 September 2004. Tentu dengan diterbitkannya UU ini terselip harapan, kasus serupa dapat ditekan jika tidak dapat menghapuskan sama sekali.

Terobosan hukum spertinya menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak, dimana asas ullus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi) yang diatur KUHAP, dimana keterangan saksi korban saja sudah cukup membuktian terdakwa bersalah, sebagaimana tertulis dalam Pasal 55 UU PKDRT yang berbunyi : “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Persoalannya tergantung pada hakim yang menanganinya apakah teroboson hukum ini dimanfaatkan atau tetap berkutat pada ketentuan KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (pasal 185 ayat 2).

Hambatan Penegakan UU KDRT

Selain hambatan teknis praktek hukum dalam penanganan kasus KDRT, juga diperulsulit oleh kenyataan bahwa kejadian KDRT masih dianggap sebagai persoalan privat yang dapat merugikan nama baik dan martabat keluarga.Berdasarkan anggapan ini, maka memilih untuk melaporkan pelaku KDRT ke pihak kepolisian menjadi sesuatu yang langka. Pelaku akan terlindungi sedemikian rupa di bawah kepentingan ‘aib” sosial di keluarga pelaku dan korban. Walau, sebenarnya tindakan kekerasan itu sudah menjadi aib besar, yang tidak perlu terpublikasikan dan korban terpaksa menghindari ranah hukum yang sudah tersedia dan siap dipergunakan.

Dengan kedua kondisi ini, maka sangat terbuka kemungkinan meningkatnya jumlah dan kualitas kekerasan dalam rumah tangga dan berulangnya tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap objek yang sama, yaitu istri dan anak-anak.

Jika melihat berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga baik yang terpublikasikan maupun ‘terpaksa’ dipetieskan, terlihat peningkatan jumlah kasus dan improvisasi tindak kekerasan yang terjadi seperti :

1) penganiayaan fisik (seperti pukulan, tendangan);
2) penganiayaan psikis atau emosional (seperti ancaman, hinaan, cemoohan);
3) penganiayaan finansial, misalnya dalam bentuk penjatahan uang belanja secara paksa dari suami;
4) penganiayaan seksual (pemaksaan hubungan seksual dan pelecehan seksual).

Hasil pengamatan terhadap kasus-kasus KDRT baik yang terpublikasi maupun yang sengaja ditutupi, diketahui bahwa jenis kekerasan yang paling menonjol adalah penganiayaan fisik. Bukan berarti penganiayaan fisik tidak terjadi. Sebaliknya, pada kenyataannya kekerasan non-fisik justru sangat tinggi. Hanya sering diabaikan sebab kembali masih hanya dilihat dan dimaknai sebagai wilayah yang sangat pribadi.

Gabungan praktek kekerasan fisik dan non fisik selalu menjadi paket dalams sebuah kasus KDRT. Antara penyikasaan fisik dengan umpatan, caci-maki dan hinaan, sering terjadi bersamaan. Paling tidak kekerasan non-fisik mendahului kekerasan fisik.

Peningkatan Kasus KDRT

Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2007 dari 25 ribu kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 17 ribu di antaranya dilakukan oleh suami terhadap istri, dan terjadi peningkatan yang signifikan dari 17.772 kasus tahun 2007, dibanding hanya 1.348 kasus tahun 2006.

Hal yang sama dicatat oleh Hukum LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan(APIK) yang melaporkan ada 254 kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sepanjang tahun 2008, meningkat cukup tinggi dibandingkan yang terjadi pada 2007 yang hanya 216 kasus. Dan menurut, WCC (Woman Crisis Center) Cahaya Perempuan dan LBH Apik Medan tahun 2005 tercatat sebanyak 189 kasus, tahun 2006 meningkat menjadi 198 kasus. Sedangkan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Dit Reksrim dan Sejajaran Polda Sumut untuk tahun 2005 di Poltabes Medan tercatat sebanyak 9 kasus, Deli Serdang 6 kasus, Binjai 4 kasus, dan Tebing Tinggi sebanyak 7 kasus.

Tentu ini dapat mewakili potret buram rendahnya kesadaran suami, masyarakat dan penegak hukum akan pentingnya perlindungan hak istri maupun anak untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman di rumah sendiri. Suami, dengan superioritas laki-laki yang bertumbuh di lingkungan budaya patriarkhi. Masyarakat yang naif bahkan takut dituduh mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Dan penegak hukum yang belum serius menggunakan UU KDRT dan Perlindungan Anak. Bersinergi, membuka ruang bagi meningkatnya angka KDRT di lingkungan kita masing-masing.

Padahal, dalam UU KDRT itu sangat jelas tertulis bahwa ancaman hukuman bagi suami yang rajin bertindak menyiksa anak dan istri tidak main-main. Tidak ada kata penangguhan penahanan demi melindungi korban. Masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi. Dan penegak hukum, diberi kekebasan untuk mempermudah penanganan.

Lihat saja pasal 15 UU KDRT yang menyatakan bahwa masyarakat diminta bahkan diwajibkan untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana; memberikan perlindungan kepada korban;memberikan pertolongan darurat; dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Selain korban sendiri, kuasa keluarga atau orang lain dapat melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian (pasal 26 ayat 2), dan dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (pasal 27). Artinya, kita sebagai masyarakat bermoral harus juga mulai bersimpathy, berempathy, tidak hanya berhenti berkata “itu bukan urusanku!”.

Pengalaman Menangani Kasus KDRT

Paling tidak saya belajar dari 2 (dua) kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Keduanya hampir sama. Efek yang ditimbulkannya pun hampir sama. Istri tertekan, takut, traumatik. Anak tidak mendapat kenyamanan di masa kanak-kanak. Perbedaanya, kedua kasus ini terjadi pada 2 (dua) kelas sosial yang berbeda. Kasus yang satu melibatkan kalangan intelektual, keluarga dokter dan yang satu lagi kelas sosial awam.

Pada kasus pertama yang sejak awal tidak diduga bisa terjadi kualitasnya justru lebih tinggi. Kejadian ini justru di daerah dimana kekerabatan, moral dan etika di junjung tinggi.Dampak yang ditimbulkannya juga meluas. Tidak sebatas suami-istri-anak, tetapi merembet ke pola hubungan keluarga yang lebih besar. Upaya perlindungan yang dilakukan keluarga, sahabat dan penegak hukum, oleh suami si pelaku justru dimaknai sebagai bentuk “upaya merusak” keluarganya.

Ketika istrinya yang juga seorang dokter itu, selama enam tahun mendapat perlakuan yang tidak manusiawi akhirnya memilih ranah hukum, si pelaku justru sibuk mencari “aktor intelektual”, tanpa berupaya merenungkan atau menyesali tindakannya yang justru di luar peri kemanusiaan, peri keintelektualan dan peri-peri lain yang mewajibkan seseorang suami tidak memperlakukan istri dan anak secara semena-mena.

Dari sebuah dokumen berjudul “Testimony…”, dapat diketahui berbagai bentuk penyiksaan fisik, hingga tubuh istrinya mengeluarkan darah dan penyikasan non-fisik, seperti umpatan, cacian hinaan berlangsung berulang-ulang dan semakin sering. Proses hukum yang sempat dimulai ternyata harus kandas, ketika pihak istri akhirnya memilih untuk “kembali” mengharapkan perubahan suaminya.

Hampir sama dengan kasus pertama, seorang istri terpaksa harus lari dari rumahnya ke kampung halaman demi menyelamatkan diri dari kekerasan yang setiap hari dialaminya. Suami, sebagai pelaku dengan lugas mengatakan kepada keluarga korban kekerasan bahwa apa yang dilakukannya terhadap istrinya adalah haknya.

Dengan membawa 2 orang anak kembarnya dan harus tega meninggalkan 2 orang lagi bersama dengan suaminya yang gemar menyiksa anak itu, sang istri bermodalkan uang pas buat 3 tiket Jakarta – Medan, tanpa uang untuk membayar Air Port Tax, dengan sangat berat meninggalkan anaknya yang lain. Suami yang selama ini justru ia nafkahi menaruh kecurigaan yang luar biasa. Permasalahan ekonomi keluarga terlihat ikut berperan menambah kisruh berujung kekerasan ini.

Dari penuturannya, bahwa selama 4 tahun berkeluarga, sang istri diperlakukan tidak manusiawi. Umpatan, cacian, makian dan penghinaan plus siksaan fisik berupa pukulan, tendangan, tinju dan tamparan menjadi keseharian yang dihadapi.

“Saya, sudah tidak tahan lagi. Untuk didamaikan aku sudah trauma. Mendengar suaranya saja, saya dan anak-anak sudah ketakutan. Sebaiknya, kami pisah saja. Aku tak tahan lagi”, katanya Nurhayati br. Sirait ketika bertemu dengan Biro Advokasi GM-PSSSI&BBI Cabang Medan Senin (30/03).

Upaya hukum belum dilakukan mengingat pertimbangan anak yang masih di bawah penguasaan suami. “Anakku yang paling besar sejak kutinggalkan beberapa hari lalu sudah lari meninggalkan rumah pergi ke rumah famili, karena ketakutan mendapat perlakukan kasar dari bapaknya”, katanya sambil berurai air mata. “Bagaimana saya harus bersikap?”, katanya bertanya.

Ketua GM-PSSSI&BBI T.B. Simanjuntak menyikapi pertanyaan ini dengan secara terbuka menyatakan kesediaan organisasinya mendampingi korban KDRT ini. “Kami, akan ikut melindungi dan bahkan mendampingi hingga ke tangga hukum”, katanya.

Dari kedua kasus di atas, terlihat sebuah potret jelas bahwa akibat yang ditorehkan suami yang gemar KDRT adalah penderitaan dan trauma bagi istri dan anak. Lalu sebagai masyarakat berbudaya dan beragama, apa yang harus kita lakukan?