PHK, Pedagang K-5 dan Penggusuran

0
309

GM-PSSSI&BBI Cabang Medan, Siap Mendampingi

Sudah jatuh ketimpa tangga pula. Pepatah ini sepertinya tepat menggambarkan nasib 94 kepala keluarga korban Pemutusah Hubungan Kerja (PHK) yang akhirnya memilih menjadi pedagang kaki lima di kompleks Kawasan Industri Medan II, tempatnya dulu bekerja sebagai buruh industri dan pabrik-pabrik yang berlokasi di sana.

Di PHK, mereka tidak kehilangan akal. Peluang yang tersedia adalah berusaha sendiri dengan membuka warung-warung di kompleks, dimana para buruh yang masih bekerja membutuhkan makanan, minuman, rokok dan kebutuhan sehari-hari. Jasa mendekatkan  makanan dan minuman agar lebih mudah dijangkau para buruh menjadi bentuk pekerjaan baru dan bisa menjadi mata pencaharian.

“Hidup terus berlangsung”, kata Edyson Napitupulu salah seorang korban PHK yang akhirnya memilih untuk membuka warung nasi di komplek KIM II.  “Akibat PHK kami kehilangan mata pencaharian sebagai sumber hidup keluarga. Harus ada mata pencaharian baru, sehingga kami yang 94 kepala keluarga memilih berjualan di kawasan ini”, katanya.

Penuturan Edyson masuk akal sebab krisis moneter melanda Indonesia, gelombang PHK besar-besaran terus berlangsung. PHK gelombang I terjadi tahun 1998, dilanjutkan lagi dengan gelombang II tahun 2005 dan yang terakhir tahun 2008. Puluhan ribu buruh harus kehilangan mata pencaharian. Bagi mereka yang sejak dulu sudah menjadi warga di sekitar lokasi KIM II, tidak ada pilihan lain harus tetap bertahan daripada memilih pindah ke lokasi lain.

Jhonny Simanjuntak, salah seorang korban PHK menuturkan bahwa seingatnya PHK yang besar terjadi di PT. Central Window Sejati perusahaan yang bergerak di bidang cold storage udang yang mem-PHK buruhnya hingga 3.000 orang. PT. ABC yang memproduksi Mi dan Kecap mem-PHK 3.000 orang. PT. Toba Surimi mem-PHK 1.500 orang, sedangkan PT. INDO BIS mem-PHK lebih kurang 600 orang.

“Kami yang 94 kepala keluarga merupakan korban PHK dan sudah mulai berjualan di kompleks KIM ini sejak tahun 2002. Dan, kami adalah warga yang bermukim di sekitar KIM II yang akhirnya memilih menjadi pedagang K-5 di kompleks ini”, jelas Jhonny.

Di Nilai Membuat Kumuh, Dilarang Berjualan

Beralih pekerjaan menjadi pedagang K-5 ternyata bisa menghidupi keluarga walau tidak lebih baik dari bekerja sebagai buruh pabrik. Selama 7 (tujuh) tahun, menata kembali hidup keluarga lewat berjualan, trauma akibat PHK sudah mulai terlupakan. Hubungan yang saling menguntungkan antara buruh dan mantan buruh terjalin lewat transaksi makanan dan minuman.

Salah seorang pekerja di KIM II menyatakan bahwa mereka sangat terbantu dengan hadirnya warung-warung makanan di dalam kawasan. Sebab mereka tidak perlu buang waktu untuk keluar dari kawasan jika ingin mendapat makanan, minuman, rokok dan keperluan lainnya.

Tapi, kondisi ini seketika berubah, ketika manajemen KIM II melayangkan surat perintah pembongkaran warung-warung kepada pedagang K-5 ini. Ancaman penggusuran tidak tanggung-tanggung. “Jika tidak mau bongkar sendiri, maka akan dibongkar paksa oleh pihak KIM II”, sebut surat KIM II tertanggal 23 Januari 2009 itu.

Di tengah kebingungan, resah dan marah, hingga seminggu setelah surat itu mereka terima, para pedagang K-5 ini belum dapat menetapkan sikap. Jualan terus berlangsung.

Merasa tidak direspon, tanggal 29 Januari 2009, surat perintah pembongkaran warung  pihak manajemen KIM II melayangkan surat kedua. Isinya sama, tetapi semakin tegas dan menakutkan para pedagang. Upaya dialog dilakukan. Para pedagang yang sebelumnya belum terorganisir akhirnya terpaksa mengorganisir diri dengan membentuk Ikatan Pemilik Warung KIM II (IPWK II).

Lewat  paguyuban baru ini, mereka melakukan dialog dengan pihak manajemen KIM II. menyerah dengan melakukan pembongkaran sendiri, takut dibongkar paksa. Musyawarah akhirnya berlangsung. Pihak KIM II yang mengutus Hot Do Aritonang, Sarindo Tarigan dan Joko Sukono, menerima perwakilan IPWK II yang terdiri dari Edyson Napitupulu sebagai Ketua, Jhonny Simanjuntak, sebagai Wakil Ketua, Syahrial dan Sari.

Dalam musyawarah, pihak PT. KIM II mengungkapkan bahwa mereka mendapat teguran dari Asisten Deputi Meneg BUMN yang berkunjung bulan Pebruari 2009, bahwa kehadiran para pedagang K-5 di kawasan menimbulkan kesan kumuh. Tidak cukup dengan alasan tersebut, kepada utusan warga pedagang K-5 ini pihak KIM II menyatakan bahwa kehadiran mereka dalam kawasan potensial mengundang kehadiran preman ke dalam kawasan, sehingga mengancam keamanan di dalam kawasan.

Alasan pertama masih masuk akal. Sedangkan yang kedua, tidak dapat diterima sama sekali. “Kehadiran kami di dalam kawasan tidak pernah menimbulkan kerawanan keamanan. “Justru kami sendiri menjaga keamanan bersama di dalam kawasan.  Belum pernah ada kejadian pencurian ataupun perkelahian yang timbul akibat kehadiran pedagang dalam kawasan”, ungkap Johnny.

“Kalau mengenai kesan kumuh, kepada mereka kami sudah usulkan agar kami dapat menjadi binaan Koperasi Karyawan PT. KIM II. Koperasi dapat membantu kami untuk menata tempat kami berjualan sehingga aspek kebersihan dan estetikanya juga dapat dikembangkan”, jelas Edyson.

Menyikapi usul perwakilan IPWK II ini, pihak manajemen menjanjikan akan membawa masukan ini ke dalam rapat manajemen di KIM II. Musyawarah ini sedikit memberi kelegaan. Sebab ada harapan untuk kembali melanjutkan “hidup” walau harus dengan kesediaan melakukan perubahan melalui penataan. “Kami sudah 3 (tiga) bulan tanpa mata pencaharian. Kami hidup mengandalkan hutang”, ungkap Edyson bernada kesal dan prihatin.

Ingin mempercepat proses berjualan kembali, pengurus IPWK II gencar melakukan komunikasi dengan pengurus Kopkar KIM II yang diketuai oleh Ir. Arnold Siagian. Keinginan warga untuk diterima menjadi kelompok binaan Kopkar disambut baik. “Kami bersedia memfasilitasi IPWK II untuk menata tempatnya berjualan”, kata Arnold sebagaimana ditirukan oleh Edyson.

Kepada IPWK, pengurus Kopkar menyatakan kesiapan menyediakan Tenda sebanyak anggota IPWK.  “Selain menjanjikan penyediaan Tenda, pihak KIM II juga membuka wacana akan memberikan dukungan dari Badan Pengendalian Lingkungan (BPL)”, tambah Jhonny.

Mendapat respon yang menggembirakan, pengurus dan anggota IPKW merasa tentram dan menunggu realisasi janji. Setelah menunggu selama 2 (dua) bulan sejak adanya musyawarah, pihak manajemen KIM II menginformasikan bahwa hasil rapat manajemen sebagaimana mereka janjikan menyatakan bahwa 20 pedagang K-5 akan ditempatkan di Jalan Buton yang berada di kawasan dan selebihnya dapat menempati jalan lain di dalam kawasan.

Manajemen KIM II Ternyata Tidak Konsisten

Entah angin perubahan apa yang terjadi di dalam manajemen KIM II, pada Minggu I Maret 2009, Pengurus IPWK mendapat panggilan lisan dari manajemen KIM II. Edyson Napitupulu dan Jhonny Simanjuntak yang mewakili warga mendapat penjelasan yang jauh berbeda dari apa yang mereka sepakati pada saat musyawarah.

Hot Do Aritonang sebagai perwakilan manajemen KIM II menyatakan bahwa mereka hanya dapat memebrikan ijin kepada 94 kepala keluarga. “Setelah kami sortir, sudah diputuskan hanya memberikan ijin kepada 59 Kepala Keluarga saja. Dan tenda yang disediakan dalam rangka penataan untuk tahap pertama hanya 20 unit saja”, jelas Ho Do.

Penjelasan ini dimaknai lain oleh pengurus IPWK. Jika hanya 59 Kepala Keluarga dan 20 Kepala Keluarga yang diberi fasilitas tentu sangat potensial merusak harmony internal anggota IPWK. Kecemburauan antar anggota bisa merusak kekompakan yang sudah terbangun selama ini. “Kami curiga cara begini, hanya memecah kami, sehingga kekompakan yang sudah ada bisa berubah menjadi konflik horizontal”, kata Edyson.

“Prinsip kami, pihak KIM II, tidak bisa meng-anaktirikan sebagian dari kami. Nasib kami sama dan kebutuhan hidup kami juga sangat mendesak sebagai keluarga yang sudah kehilangan mata pencaharian”, kata Jhonny.  “Sudah 3 (tiga) bulan mereka menjanjikan penataan, ternyata hingga saat ini belum ada keputusan yang jelas. Sementara kami selalu didesak oleh anggota untuk mempertanyakan kejelasan nasib mereka. Kami terjepit jadinya,” jelas Edyson.

Seorang Pengurus GM-PSSSI&BBI Cabang Medan, Rudyard Simanjuntak yang diminta untuk mendampingi IPKW berkomentar  “Kepedulian sosial manajemen KIM II patut dipertanyakan. Kehadiran pedagang K-5 dalam kawasan seharusnya tidak perlu dipermasalahkan. Jika dinilai menimbulkan suasana kumuh dan ketidakamanan, tentu bisa dilakukan penataan dan pembinaan. Bukan dengan menggusur mereka”.

Ketika ditanya kesediaan pendampingan dari Pengurus GM-PSSSI&BBI Cabang Medan kepada IPWK, TB. Simanjuntak Ketua Cabang GM-PSSSI&BBI Medan yang sengaja hadir memenuhi undangan pengurus IPWK di Restoran Lembur Kuring Medan mengatakan “Kami siap mendampingi mereka dan kita akan berupaya untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang mereka hadapi”.

“Pertimbangan kemanusiaan seharusnya diutamakan, di atas kepentingan lain”, katanya menutup pembicaraan.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY