Harapan Johny Simanjuntak, Anggota Komnas HAM

4
445

Johny Simanjuntak, sesepuh Organisasi Non Pemerintah, yang akhirnya lolos menjadi salah seorang anggota Komnas HAM, dari 70 orang lainnya yang menjadi pesaing ketat baginya, memberi jawab terhadap pertanyaan seputar penegakan hukum lingkungan sepanjang tahun 2007 dan harapannya terhadap putusan PN Jakarta Selatan atas kasus Walhi Vs Newmont, 18 Desember 2007, yang lalu.

Jawaban ini sekaligus dapat mewakili pemikiran Johny, sebagai aktifis yang sejak lama memilih untuk selalu kritis terhadap isu-isu strategis di tingkat nasional dan sekaligus responsif terhadap isu lokal. Khusus, mengenai penegakan hukum lingkungan, sebagai seorang ahli hukum, tentunya penting untuk menjadi bahan pemikiran bagi siapa saja yang memiliki kepedulian dalam pelestarian lingkungan di Indonesia.

Simak, pemikirannya :

Menurut saya, penegakan hukum lingkungan pada tahun 2007, masih jauh dari yang diharapkan. Bahkan, jika merujuk pada fakta lapangan tentang kerusakan lingkungan, penegakan hukum lingkungan sepertinya tidak pernah menjadi agenda utama pemerintah. Apa salahnya, jika penegakan hukum lingkungan dilakukan dengan tindakan ekstraodinary (luar biasa).

Misalnya, memperlakukan kejahatan lingkungan sebagai kejahatan yang sama dengan korupsi sehingga
ada kelembagaan yang memiliki wewenang luarbiasa seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Usulan ini,
sebenarnya bukan hal baru, karena semua orang sudah mengetahui bahwa banjir, bumi yang semakin panas, longsor, berbagai penyakit yang diderita rakyat, muncul, timbul atau terjadi karena adanya pelanggaran hukum lingkungan atau pengabaian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Korban pelanggaran ini terutama adalah warga, lebih susah lagi adalah warga miskin. Sebenarnya Menteri Kehutanan tahu, Menteri Pertanian juga tahu, Menteri Lingkungan Hidup juga tahu, bahwa kejadian yang menimpa rakyat tersebut adalah akibat perusakan lingkungan hidup. Rupannya, mereka semua tunduk bertekuk lutut di bawah kaki pemilik modal.

Ini cerita alam yang harus dikhiri pada tahun 2008. Kita semua harus kerja keras agar penegakan hukum
ligkungan berlangsung dengan sesuai harapan demi anak cucu kita juga. Harapan saya adalah hakim mestinya mengedepankan pencapaian keadilan melalui putusan mereka, bukan pencapaian pelaksanaan aturan positip belaka. Hakim pemeriksa perkara memiliki otoritas untuk menggali nilai-nilai keadilan yang
hidup di masyarakat.

Memang dibutuhkan keberanian, kecerderdasan dan komitmen Hakim untuk mecapai keadilan yang didambakan semua masyarakat Indonesia. Hakim tidak boleh hanya sebagai corong Undang- Undang melainkan terutama sebagai corong keadilan.

Jaringan Advokasi Tambang
http://www.jatam.org

Rewrite 22 August, 2008

4 COMMENTS

  1. Selamat atas terpilih menajdi anggota komnas ham, semoga kepercayaan yang sudah diberikan dapat dilakasanakan dengan sepenuh hati dan tanpa mengharapkan balas jasa. Semua usaha dapat dilakukan dengan bantuan Tuhan bukan menghandalkan kemampuan diri sendiri.
    Semoga dalam melaksanakan tugas kekompakkan dengan team menjadi hal yang paling dibutuhkan dalam memecahkan setiap kendala yang ada.

    Semoga Tuhan Yesus selalu meyertai kita semua, Amen.

    Tetty Simanjuntak

  2. Kami sangat bergembira dan bangga atas terpilihnya Oppung menjadi anggota Komnas HAM di Republik ini. Anggiat ma togu di hassingna, momos di pangarihotna Oppung, dao ma abat-abat, margogo ma hamu laho mangulahon tohonan i. Tangiang dohot pangidoan sian hami na di bona pasogit Balige.
    Horas

  3. Selamat buat JONY,kt bangga ada lg Simanjuntak yg maju u bangsa ini.saran saya;lakukan pekerjaan ini dgn sukacita seperti melkukanya bt TUHAN biar hasilnya max.karna semuanya u kemuliaan TUHAN.Bravoooo Jony.Patar simanjuntak,mardaup no 14.GBuss

  4. ass…bang…
    hukum di negeri yg kanya dgn keloptokratis tdk dpt ditegakan bila berorientasi pada menghukumi individu a/ kelompok yg coba utk berekspresikan kebebasan berpendapat “Kritis” krn begitu banyak teman-teman dan sy yg coba memperjuangkan seperti apa yg merisaukan jiwa dan raga bang “menyelamatkan lingkungan hidup dari tangan jahil” namun mereka di tuntut balik oleh hukum krn pencemaran nama baik pada hal data fisik lapangan cukup kuat bila kita pake pendekatan menurunnya baku mutu lingkungan dari kondisi sebelum disentuh oleh tangan2 investor. namun kenyataannya jaksa n hakim tetap menilai itu adalah upanya utk memprofokatif masyarakat utk tdk percaya pada pemerintah.
    entah dgn metode apa lagi utk mengatakan kerisauhan hati merasakan n mata melihat kerusakan atau bongkahan – bongkahan di setiap sudut bukit – bukit di daerah sulawesi selatan dll yg perna km datangi.

LEAVE A REPLY