Sebagaimana diberitakan di situs ini beberapa waktu lalu dengan judul : “Mejelang Pilkada di Dairi Suhu Politik Memanas“, pihak salah satu pasangan kandidat peserta Pilkada, yaitu Drs. Parlemen Sinaga, MM – dr. Budiman Simanjuntak, MKes (PADI), ternyata menanggapinya dengan serius. Terbukti dengan dibentuknya Tim Kuasa Hukum dan Advokasi dari Law Office P.M. Pandapotan Simanjuntak, SH & Associates yang bermarkas di Medan.

Langkah pertama yang dilakukan adalah melayangkan Hak Jawab dan Hak Koreksi kepada Pimpinan Redaksi Mingguan AKTUAL yang dianggap telah melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. “Dengan tidak melakukan konfirmasi kepada pihak klien kami sebelum pemberitaan Mingguan AKTUAL, itu merupakan pelanggaran terhadap UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Atas dasar hukum tersebut, kami menggunakan Pasal I Poin 13, Pasal 5 poin 2 dan 3, serta Kode Etik Jurnalistik poin 7 untuk menuntut melalui penyampaian Hak Jawab dan Koreksi”, jelas Parma Bintang, SH salah seorang anggota Tim Hukum PADI.

Sepertinya, pihak Mingguan AKTUAL menyadari kealpaan mereka, terbukti dalam terbitan Edisi 52 Tahun II, tanggal 16 – 22 Agustus 2008 di halaman 2, kolom 1-2, Hak Jawab dan Koreksi sebagaimana dimaksudkan oleh Tim Kuasa Hukum PADI, telah dimuat. Hak Jawab dan Koreksi tersebut ditandatangani oleh 3 (tiga) orang advokat yang menjadi anggota Tim, yaitu P.M. Pandapotan Simanjuntak, SH, Parma Bintang, SH dan Joice Noveline Ranapida Hutagaol, SH.

Dalam kolom Hak Jawab dan Koreksi tersebut, pihak Redaksi Mingguan Aktual membuat catatan pendek “Pernyataan Saudara Tommi Tambunan, SH, SPN Anggota DPRD Dairi dari PSI”.

Ketika ditanya kepada Tim Kuasa Hukum menanggapi kesediaan Mingguan Aktual memuat Hak Jawab dan Koreksi itu, Pandapotan mangatakan “Hal tersebut merupakan sebuah keharusan pihak media. Kalau tidak kita akan meningkatkannya ke langkah berikut, somasi. Jika, tidak diindahkan, kita akan gugat media tersebut”.

“Langlah selanjutnya, kami akan mempertimbangkan kemungkinan menggugat Saudara Tommi Tambunan, yang telah melakukan tindakan merugikan nama baik klien kami. Tapi, itu sangat tergantung pembicaraan dengan Tim Sukses TABEMA Center yang berkantor di Sidikalang. Jika mereka memutuskan untuk melakukan gugatan, kami akan melakukannya”, ujar Pandapotan.

Di bawah ini, isi surat Hak Jawab dan Koreksi Tim Kuasa Hukum dan Advokasi PADI

Law Office

P.M. Pandapotan Simanjuntak, SH & Assoiates
Advocat & Legal Consultant
Jl. Akasia I No. 68/98, Karantina – Sutomo Ujung, Medan – Telp. 061-661409

=================================================

TIM KUASA HUKUM DAN ADVOKASI

PARLEMEN SINAGA – BUDIMAN SIMANJUNTAK

(PADI)

Nomor : 032/PMPS/ VIII/2008
HAK KOREKSI DAN HAK JAWAB

Kepada Yth :
Pemimpin Redaksi
Mingguan AKTUAL
Jl. AR. Hakim No. 177A
MEDAN
Dengan hormat,

Bahwa, sesuai dengan pemberitaan Mingguan Aktual, Edisi 50, Tahun I, tanggal 2 – 8 Agustus 2008, dengan judul : PARLEMEN SINAGA DITUDING KORUPTOR JUGA PEJABAT BERKINERJA BURUK, yang ditulis oleh wartawan berkode BNR, kami Kuasa Hukum, Pasangan Parlemen Sinaga – Budiman Simanjuntak (PADI), menyampaikan hak koreksi, guna menghindari timbulnya opini yang tidak didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya, dan berpotensi merugikan klien kami

Bahwa, akibat pemberitaan tersebut, telah berupaya membentuk opini yang salah tentang klien kami, sebab melanggar azas hukum Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) dengan menuduh klien kami sebagai Koruptor dan Pejabat Berkinerja Buruk.

Bahwa, klien kami, tidak pernah dikonfirmasi oleh Wartawan Aktual, tentang pemberitaan yang sudah diterbitkan, dan hingga saat ini, klien kami tidak memiliki catatan sebagai pelaku tindak korupsi dan tidak pernah menerima surat peringatan selama menjabat sebagai eselon II di Pemkab Dairi, dari atasan klien kami, yaitu Bupati Kabupaten Dairi.

Bahwa, pernyataan sumber berita AKTUAL, Sdr. Tommy Tambunan, SH, hanya bersifat sepihak dan tendensius, yang dapat dikategorikan sebagai kampanye hitam (black campaign), terhadap Parlemen Sinaga, sebagai salah seorang calon Bupati yang berpasangan dengan Budiman Simanjuntak, pada Pilkada tahun 2008 di Kabupaten Dairi.

Bahwa, Sesuai dengan UU Pers No 40 tahun 1999 Pasal 1 Point 13 yang berbunyi kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini atau gambar yang tidak sesuai yang telah diberitakan dan Pasal 5 Point 2 dan 3 yang berbunyi Pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi serta Kode Etik Jurnalistik point 7 yang isinya Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan yang ternyata tidak benar dan akurat disertai permintaan maaf dalam hal pemberitaan yang merugikan seseorang atau kelompok pada kesempatan pertama setelah diterimanya hak jawab/hak koreksi ini.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mendesak agar Pemimpin Redaksi Aktual, memuat hak jawab dan hak koreksi ini di Mingguan AKTUAL.

Demikianlah hak koreksi dan hak jawab ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaanya, kami ucapkan terimakasih.

Kuasa Hukum,

Parlemen Sinaga-Budiman Simanjuntak (PADI)

P.M. Pandapotan Simanjuntak, SH
Parma Bintang, SH
Joice Noveline Ranapida, SH

Bagikan Ke Facebook