Sebagaimana diberitakan di berbagai media lokal di Sumatera Utara, bahwa Drs. Parlemen Sinaga, MM, berpasangan dengan dr. Budiman Simanjuntak, MKes, maju dalam Pilkada tahun 2008 di Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara. Baru saja terdaftar sebagai peserta Pilkada yang telah mencatatkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 31 Juli 2008 yang lalu, terpaan rumors dan tudingan dari ‘lawan politik’ sudah mereka tuai.Di salah satu Mingguan terbitan Medan, bernama Mingguan AKTUAL, Edisi 50, Tahun I, tanggal 2 – 8 Agustus 2008, memberitakan bahwa : “Parlemen Sinaga Dituding Koruptor Juga Pejabat Berkinerja Buruk”. Tudingan ini, tidak tanggung-tanggung, sebab bersumber dari seorang anggota DPRD dari Partai PSI, bernama Tommy Tambunan, SH.

Seakan memiliki kekebalan hukum, Tommy Tambunan yang Sarjana Hukum ini, berani melontarkan tudingan yang sangat berlawanan dengan azas hukum yaitu Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innosence). Artinya, seseorang tidak berhak menuduh seseorang atau sekelompok orang lainnya bersalah, jika pengadilan belum memutuskan sesuatu perkara secara sah dan berkekuatan hukum tetap.

Selain melanggar azas hukum yang berlaku di republik ini, Tommy Tambunan, telah menunjukkan arogansinya, yang secara langsung telah menimbulkan opini yang salah di mata masyarakat, terkait nama baik Drs. Parlemen Sinaga, baik sebagai pribadi maupun sebagai calon bupati yang sebentar lagi menghadapi seleksi demokratis oleh masyarakat Dairi, sebagai Bupati Dairi, periode 2008 – 2013.

Secara bersama-sama, sengaja atau tidak, Mingguan AKTUAL melibatkan diri dalam melakukan tindakan melawan hukum, yang menempatkan Drs. Parlemen Sinaga sebagai pesakitan, dengan melakukan pemberitaan tanpa melalui upaya konfirmasi atau yang lebih sering kita dengar sebagai cheque and balance atau azas pemberitaan yang berimbang.

Ketika dikonfirmasi dengan Parlemen Sinaga, seputar pemberitaan ini, pihaknya menyesalkan tindakan Tommy Tambunan, SH dan Mingguan AKTUAL yang secara nyata-nyata menyerang pribadi dan melakukan kampanye hitam (black campaign) sebagai upaya mengganggu langkahnya menuju Dairi-1. Tuduhan sebagai koruptor, tentu merupakan upaya pembunuhan karakter (character assassination) yang dapat menimbulkan kurang kondusifnya situasi Pilkada di Kabupaten Dairi.

“Para pendukung pasangan Parlemen-Budiman atau (PADI), telah menghubungi kami dan menunjukkan kemarahannya terhadap Tommy Tambunan dan Mingguan AKTUAL, namun kami tetap meminta mereka untuk tidak terpancing secara emosional”, katanya dengan datar ketika dihubungi via ponselnya. Sedangkan ketika ditanya, mengenai tindakan balik yang akan dilakukan, Parlemen menanggapinya tanpa penekanan emosi, “kami akan lihat dulu arahnya kemana?”, katanya tenang.

Hal senada, diungkapkan oleh Pandapotan PM Simanjuntak, SH, salah seorang pengacara di Kota Medan yang baru saja mengakhiri masa jabatannya sebagai Direktur Persatuan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Sumatera Utara, mengatakan bahwa “Tindakan Tommy Tambunan dan Mingguan AKTUAL, sangat terbuka untuk diadukan kepada pihak yang berwajib. Pelanggaran hukum dengan tindakan menuduh Drs. Parlemen Sinaga, MM, sebagai koruptor dan diberitakan secara luas oleh Mingguan AKTUAL, tanpa konfirmasi kepada yang bersangkutan, sebaiknya diselesaikan secara hukum”.

Sesuai dengan UU Pers No. 40 Tahun 1999 Pasal 1 Poin 13 yang berbunyi kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini atau gambar yang tidak sesuai yang telah diberitakan. Dan Pasal 5 Poin 2 dab 3, yang berbunyi Pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi. Serta Kode Etik Jurnalistik poin 7 yang mengatakan bahwa wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan yang ternyata tidak benar dan akurat, disertai permintaan maaf dalam hal pemberitaan yang merugikan seseorang atau kelompok pada kesempatan pertama setelah diterimanya hak jawab/koreksi.

“Terhadap Mingguan AKTUAL, dapat dipergunakan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, tersebut, sedangkan terhadap Tommy Tambunan, SH, dapat dilakukan upaya hukum dengan menggugat secara pidana dan perdata”, jelas Pandapotan.

Terlepas dari persoalan hukum, pemberitaan miring tentang Calon Bupati yang dalam waktu dekat ini akan mengikuti Pilkada di Kabupaten Dairi, tentu tidak terlepas dari upaya sistimatis untuk menjatuhkan dukungan politik masyarakat terhadap Parlemen Sinaga dan pasangannya. Sejauh mana Kampanye Hitam (Black Campaign) menghilangkan dukungan, memang belum terbukti efektif menarik anti pati masyarakat. Justru sebaliknya, masyarakat sudah semakin dewasa menyikapi ’sepak terjang’ pelaku kampanye hitam (black campaign) yang justru dapat saja menyuburkan empathy, simpathy dan soliditas pendukung terhadap orang yang sedang di’zolimi’. Who Knows?